Governance, Risk Management & Compliance

AFPI dan OJK Bersama Kepala Staf Kepresidenan Bahas Arah Baru UMKM

Kamis 23 Januari 2020 23:24:0

Per awal Januari, ada 164 fintech lending yang terdaftar di OJK dan sebagai anggota AFPI.

JAKARTA, Stabilitas--Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiskusi bersama Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas arah baru pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk petani seperti nelayan, peternak, pekebun, melalui ekosistem berbasis digital. Tujuannya untuk memberdayakan dan membuat UMKM dan petani tersenyum, sehingga Indonesia turut tersenyum.

Pertemuan ini disambut oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Dari OJK dihadiri oleh Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi, dari pengurus AFPI turut hadir Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko; Ketua Eksekutif Pendanaan Syariah Lutfi Adhiansyah; Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede, Ketua Bidang Pendidikan, Literasi dan Riset AFPI Entjik S. Djafar dan Kepala Bidang Hukum dan Etika AFPI Bernardino Vega. Hadir juga pelaku usaha mitra binaan fintech dan OJK dari petani jagung di Makassar, dan organisasi UMKM ‘Sahabat UMKM’.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia saat ini 60 persen adalah dari sektor UMKM, hampir 95 persen penyerapan tenaga kerja juga dari sektor UMKM. Namun terjadi gap terhadap akses keuangan dan kolateral di ekosistem petani, sehingga hidup petani sulit untuk menjadi makmur.

"Disinilah Fintech Peer to Peer (P2P) Lending hadir untuk menyalurkan pinjaman bagi masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan informal seperti perbankan atau unbanked yang kebanyakan adalah pelaku UMKM termasuk petani," kata Hendrikus usai pertemuan di Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Kamis (23/1/2019).

Dengan kemajuan teknologi, saat ini sudah terdapat 164 perusahaan penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar  dan 25 berizin OJK dan menjadi anggota AFPI. Kini industri fintech lending telah mengisi financial gap sebesar Rp 74 triliun dari kebutuhan Rp 1.000 triliun.

Hendrikus juga turut memberikan paparan berupa sosialisasi tentang perkembangan regulasi OJK untuk pengaturan fintech, agar memperjelas perbedaan antara Fintech P2P Lending dengan startup digital lainnya seperti startup fintech payment, e-money, e-commerce yang sering dipersamakan, padahal memiliki peran berbeda.

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan Bapak Moeldoko sangat mendukung AFPI bersama OJK terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa fintech berperan penting. "Diharapkan dengan kita bisa bersinergi antara asosiasi, pelaku industri fintech maupun regulator OJK, didukung Kepala Staf Kepresidenan dan instansi pemerintah lainnya, diharapkan ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi rakyat maupun memberikan sumbangan kontribusi kepada peningkatan ekonomi Indonesia secara luas," kata Sunu.

Sunu melanjutkan, ada tiga isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tadi, dan akan dibantu oleh Kepala Staf Kepresidenan salah satunya adalah: pertama, untuk terbitnya undang-undang (UU) data privasi karena saat ini adalah era digital, supaya memberikan rasa kepercayaan kepada user yang menggunakan layanan keuangan digital. Kedua, perlunya UU yang mengatur industri fintech, dimana Fintech P2P Lending saat ini hanya memiliki perangkat aturan OJK, akan ditingkatkan lagi dalam bentuk UU seperti layaknya jasa keuangan lain seperti perbankan, asuransi, multifinance yang sudah memiliki UU jasa keuangan terkait industrinya masing-masing. Ketiga, akses data dukcapil biometric yakni untuk kecepatan layanan, maupun verifikasi dibutuhkan interkoneksi yang baik.

Ketua Eksekutif Pendanaan Syariah Lutfi Adhiansyah mengatakan dalam pembicaraan dengan Kepala Staf Kepresidenan tadi, ada kesepakatan AFPI mempunyai program champion bersama. Pertama, anggota AFPI mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang mengekspor barang dengan dukungan akses pembiayaan dari fintech. Kedua, melalui teknologi ini, Fintech P2P Lending mempunyai sistem keagenan yang memungkinkan jangkauan lebih luas lagi para petani yang mempunyai gap teknologi. Sehingga dengan kelompok tani atau sistem keagenan ini bisa menjangkau UMKM yang lebih luas dan bisa menikmati akses pembiayaan yang lebih layak oleh fintech.

"Perbankan belum tentu bisa menyalurkan ke sektor pertanian mikro karena fleksibilitas aturannya. Disinilah adanya perbedaan aturan fintech yang punya fleksibilitas bisnis model. Fintech bukan hanya memberikan akses permodalan, juga penjualan dan pemasaran," kata Lutfi yang juga CEO Ammana Fintek Syariah.

Dia menambahkan sudah banyak fintech terdaftar dan berizin OJK memberikan konstribusi kepada UMKM sehingga menjadi presedence yang baik. "Dan disitu hadir Ammanna menjadi satu-satunya fintech syariah yang mendukung dan mengapresiasi peran OJK dan KSP. Dengan Ammana sudah berizin menjadi presendece baik untuk pengembangan ekonomi syariah melalui Fintech P2P Lending," ucap Lutfi.

Lutfi menjelaskan sejalan dengan program yang pernah didiskusikan dengan Wapres, Kemenko, KNKS, maupun SNKI bahwa dalam 5 tahun kedepan akan ada 3000 titik layanan keuangan berbasis pesantren dengan pertahunnya 500 pesantren, sehingga Ammana semakin percaya diri mendapat dukungan dari OJK dan KSP bahwa fintech lending ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat khususnya umat untuk mengamalkan ekonomi berbasis pesantren. Saat ini tercatat 12 perusahaan fintech lending berbasis syariah yang terdaftar di OJK dan menjadi anggota AFPI.

Dalam pertemuan tadi, hadir juga komunitas Sahabat UMKM yang turut memberikan masukan terkait pengalaman organisasi mereka dalam membina dan memberdayakan UMKM. Seperti memberikan pelatihan packaging kepada UMKM agar mempunyai nilai tambah dalam bersaing dengan produk-produk merk ternama.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede mengatakan kehadiran fintech lending memberikan kemudahan-kemudahan dari sisi teknologi, seperti mudahnya proses pengajuan permodalan dan akses dana alternatif. Hal ini menjadikan fintech lending menjadi sebuah arah baru bagi UMKM untuk mengembangkan kapasitasnya karena menerima akses keuangan yang layak.

"Peran penyelenggara fintech lending akan membuka lebih luas akses pembiayaan kepada masyarakat yang unbanked, underserved atau yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional,"ujar Tumbur.

Berdasarkan data OJK hingga November 2019, total penyaluran pinjaman dari Fintech Lending mencapai Rp 74 triliun, meningkat 228 persen secara year to date (ytd). Rekening lender (pemberi pinjaman) juga meningkat 185,13 persen menjadi 591.662 entitas. Begitu juga rekening borrower (peminjam) bertambah 295,58 persen menjadi 17.244.998 entitas.

Bertahan di Tengah Pandemi, Perbankan Wajib Perkuat Permodalan

Thu, 09 Jul 2020 - Posisi modal (capital) menjadi kunci yang sangat penting di tengah kondisi tekanan krisis yang hingga kini belum juga terukur bakal terjadi sampai kapan.

OJK Minta Masyarakat Tenang & Tidak Lakukan Rush Bank Bukopin

Tue, 30 Jun 2020 - OJK mengharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan penarikan di luar batas kewajaran karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kondisi bank.

OJK Dorong Sektor Riil Bergerak di New Normal

Wed, 24 Jun 2020 - OJK mendukung langkah Pemerintah yang menempatkan uang negara kepada bank umum dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

OJK Restui Kookmin Bank Jadi Pemegang Saham Pengendali Bukopin

Thu, 11 Jun 2020 - OJK menyambut baik dan mendukung rencana Kookmin Bank yang akan memperkuat permodalan dan tatakelola Bank Bukopin

LPS Siapkan Pembayaran Klaim Nasabah BPRS Gotong Royong

Fri, 05 Jun 2020 - LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Keluarkan Kebijakan Stimulus Lanjutan Bagi IKNB

Mon, 01 Jun 2020 - Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran PAYDI Dan Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan LKM.



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi