Governance, Risk Management & Compliance

APBN 2018 Kuat Hadapi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS

Rabu 30 Mei 2018 15:59:0

“Dari sisi APBN, seperti yang sudah saya sampaikan dan saya tekankan berkali-kali, implementasi dari APBN 2018 adalah sangat kuat dan sehat...”

JAKARTA, Stabilitas -- Menyikapi tekanan pada stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam 1-2 bulan terakhir ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan bahwa dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sangat sehat dan kuat. Hal ini disampaikan Menkeu pada Konferensi Pers di Aula Djuanda, kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/05).

“Dari sisi APBN, seperti yang sudah saya sampaikan dan saya tekankan berkali-kali, implementasi dari APBN 2018 adalah sangat kuat dan sehat,” tegas Menkeu di depan puluhan wartawan yang hadir pada acara tersebut.

Beberapa indikator seperti misalnya peningkatan penerimaan pajak terutama dari sisi PPh Badan mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di Indonesia.

“Sampai dengan April (2018), penerimaan perpajakan tumbuh 14,9%. Dan kalau kita lihat komponennya, PPn tumbuh 14,1% dan PPh Badan yang tumbuh 23,6%. Kalau lihat dari PPh pertumbuhannya adalah cukup across the board jadi merata hampir di semua sektor. (Hal ini apalagi setelah tax amnesty) Sektor usaha di Indonesia menunjukkan terjadi peningkatan yang ini berarti juga menggambarkan peningkatan dari aktivitas ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Selanjutnya mengingat fundamental ekonomi Indonesia sangat sehat dan kuat, Pemerintah lebih memfokuskan koordinasi intensif dan bauran kebijakan dengan para otoritas sektor keuangan lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).    

“Nah tugas dari Pemerintah sekarang bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, BI dan LPS adalah menjaga agar kondisi sistem keuangan tetap terjaga stabilitasnya sehingga momentum ini tetap bisa berjalan, tetap bisa dipertahankan,” katanya merujuk pada pentingnya Pemerintah untuk terus melakukan koordinasi bauran kebijakan dengan para stakeholders lainnya tersebut.

Menkeu juga menjelaskan bahwa kondisi APBN saat ini memiliki fiscal space yang cukup untuk menghadapi ketidakpastian yang berasal dari luar. Sebagaimana diketahui, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika disebabkan faktor external yaitu membaiknya ekonomi Amerika Serikat yang berakibat antara lain pada mengalirnya dolar Amerika ke negara tersebut.

“Jadi saya ingin menekankan dari sisi APBN, kita melihat kondisi APBN sebagai instrumen fiskal itu memiliki fiscal space yang cukup. Dan kita akan terus menjaga space fiscal ini agar Pemerintah mampu memiliki instrumen apabila diperlukan didalam menghadapi ketidakpastian yang berasal dari luar yaitu external. Ini penting bagi kita secara policy agar seluruh instrument kebijakan itu memiliki kemampuan karena dia memiliki space yang telah dibuat atau sudah dipupuk,” pungkas Menkeu.

Rapat Pertama 2018 Pemerintah dan Komisi XI DPR-RI Sepakati Lima Hal

Tue, 23 Jan 2018 - “Masukan hari ini dan berbagai pandangan akan sangat berguna untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan implementasi dari prpgram-program pemerintah. Termasuk kami menyambut gembira komitmen untuk menyelesaikan RUU PNBP...”

Menkeu Sri Mulyani Luncurkan APBN KiTa

Mon, 15 Jan 2018 - Dengan adanya publikasi yang berisikan data terkini APBN, diharapkan masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan APBN.

Sinergi Tiga Kementerian, Percepat Prosedur Pinjaman Daerah

Fri, 29 Dec 2017 - Penyederhanaan yang dimaksud adalah pada aspek prosedural bukan pada sisi kelayakan daerah untuk mengajukan pinjaman.

Batas Bebas Bea Masuk Barang Pribadi Penumpang Naik Jadi 500 Dolar AS

Fri, 29 Dec 2017 - “Untuk isu ini yang kami paling kedepankan adalah pelayanan. Ini bukan tentang target penerimaan dan isu fiskal, tapi kita ingin membantu dan memberi kemudahan dari masyarakat…”

Menkeu Bentuk Satgas Benahi Tata Kelola Impor

Thu, 13 Jul 2017 - Sri menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola impor, dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk membersihkan oknum-oknum di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi dengan importir nakal.



Non Bank

PEFINDO Biro Kredit dan Trimegah Sekuritas Resmikan Perjanjian Keanggotaan

“Kami menyambut baik bergabungnya Trimegah Sekuritas

Indofood dan Anak Usaha Bagi-bagi Dividen

PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan anak usahanya PT Indo

PMK 75/2011 Direvisi, LPDB KUMKM Bisa Langsung Biayai UMKM

"Selama ini kita hanya bisa membiayai skim pembiayaan u

Laba Bersih Bersih Sinarmas MSIG Life Tumbuh 49 Persen di 2017

Selain mengumumkan catatan pertumbuhan positif selama 2

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi