Governance, Risk Management & Compliance

APT Minta SRO Tak Fasilitasi Saham BFIN

Jumat 12 Oktober 2018 7:5:0

APT telah melayangkan surat peringatan kepada SRO, khususnya PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan instansi-instansi lainnya, untuk tidak memfasilitasi transaksi saham BFI yang sedang dalam sengketa.

PT Aryaputra Teguharta (APT) mengecam pernyataan pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) yang menyatakan bahwa gugatan APT terkait pembayaran dwangsom (uang paksa) tidak berarti apa pun. Menurut pihak APT, pernyataan kuasa hukum BFIN tersebut sama sekali tak berdasar dan justru bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. "Kami mengecam pernyataan mereka, karena itu ngawur dan bertentangan dengan hukum di Indonesia. Kecaman ini bukannya tanpa dasar. Gugatan dwangsom itu justru kami ajukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hak atas kebendaan yang melekat secara sepenuhnya kepada pemilik benda tersebut," ujar Asido M. Panjaitan, Partner dari HHR Lawyers selaku kuasa hukum APT, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (12/10).

Menurut Asido, pemillik dengan hak kebendaan (in case pemilik saham) mempunyai kekuasaan atau wewenang yang absolut dan melekat sampai kapapun juga untuk menggugat benda miliknya tersebut walaupun telah dialihkan ke tangan siapapun atau dimana pun benda itu berada, tanpa perlu menunjukkan terlebih dahulu ada di mana benda miliknya tersebut. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh APT sebagai pemilik sah atas saham-saham 32,32% di BFI yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan PK MA No.240/2006, dijamin oleh hukum Indonesia.

Tidak hanya dijamin oleh hukum Indonesia, Asido menambahkan, bahwa APT juga telah mempersiapkan bukti-bukti yang tentunya akan membuktikan terkait keberadaan saham-saham milik APT yang saat ini masih dipegang secara tidak sah oleh BFI dan/atau para terhukum lainnya berdasarkan Putusan PK MA No.240/2006.

Salah satu fakta yang tidak terbantahkan dan juga diberitakan beberapa hari lalu oleh media adalah adanya fakta bahwa Cornellius Henry Kho, yang merupakan Komisaris BFI aktif saat ini sekaligus juga pihak terhukum berdaasarkan Putusan PK MA No.240/2006, telah menjual/mengalihkan saham-saham di BFI, padahal jelas berdasarkan Putusan PK MA No.240/2006, yang bersangkutan seharusnya memenuhi hukumannya untuk mengembalikan saham-saham kepada APT, bukan malah menjual/mengalihkannya.

Sidang pertama perkara terkait gugatan dwangsom dengan nomor register 521/PDT.G/2018/PN.JKT.PST ini seyogyanya dibuka dan terbuka untuk umum pada 10 Oktober lalu, namun BFI, Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho dan Yan Peter Wangkar sebagai Para Tergugat justru tidak memenuhi panggilan sidang dan tidak hadir dalam persidangan. Akibatnya sidang ditunda sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.

"Datang dan buktikan sendiri di pengadilan bahwa APT tidak punya hak atas dwangsom. Jadi bukan hanya berwacana dan retorika saja di media," tegas Asido.

Selain mengajukan gugatan untuk menuntut haknya melalui pengadilan, APT juga telah melayangkan surat peringatan kepada Self-Regulatory Organizations (SRO) khususnya PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan instansi-instansi lainnya, untuk tidak memfasilitasi transaksi saham BFI yang sedang dalam sengketa dan memblokir rekening Trinugraha Capital & Co SCA yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum saat transaksi akuisisi di tahun 2011.

"KPEI dan KSEI sebagai pihak berwenang di pasar modal, harus menghormati dan mematuhi proses hukum yang berjalan saat ini. Jadi, kalau saham BFI sedang dalam sengketa, KPEI dan KSEI harus lebih cermat dan hati-hati, janganlah main difasilitasi saja. Kita harap rekan media juga bisa saling bantu untuk mengawal proses hukum ini." tutup Asido.



Non Bank

Siap Dirilis Maret, BI: Izin LinkAja Masih Diproses

Menjelang dirilis Maret mendatang, aplikasi fintech ga

IdEA Akan Gelar Pasar E-Commerce 2019

Menyadari potensi besar industri e-commerce di Indonesi

Penetrasi Pasar Jadi Tantangan E-commerce menjadi Unicorn

Asosiasi E-commerce Indonesia menilai penetrasi pasar b

Chubb Life Tunjuk Budi Tatawidjaja Sebagai Direktur Kepatuhan

PT Chubb General Insurance mengangkat Budi Tatawidjaja

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi