Governance, Risk Management & Compliance

Aset Kemenkeu Rusak Akibat Banjir Ditanggung Asuransi Rp50 Miliar

Sabtu 11 Januari 2020 12:36:0

Asuransi BMN ini merupakan kebijakan untuk melindungi BMN yang semakin bernilai tiap tahun

JAKARTA, Stabilitas  – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan nilai pertanggungan Barang Milik Negara (BMN) Kemenkeu yang terdampak banjir di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 50,6 miliar.

Nilai tersebut telah dilaporkan kepada konsorsium asuransi BMN sejak Jumat (3/1/2019) untuk diklaim.  Meski demikian, Ketua Konsorsium Asuransi BMN Sahata Lumban Tobing mengatakan Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (BMN) menyebut proses klaim lima gedung Kementerian Keuangan yang terdampak banjir butuh waktu.

"Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) mencatat setidaknya terdapat 5 gedung kantor Kementerian Keuangan yang mengalami kerugian akibat banjir,"bebernya saat ditemui di Kantor DJKN di Jakarta, Jumat (10/01/2019).

Kelima bangunan tersebut di antaranya Gedung Kantor Layanan Pajak Pertama Cibitung, Gedung Kantor Layanan Pajak Pertama Cibinong, Gedung Kantor Layanan Pajak Pertama Bekasi Utara, Gedung Kantor Layanan Pajak Pertama Bekasi Selatan, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Tipe A Jakarta.

Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata mengatakan nilai klaim asuransi BMN bisa jadi di bawah dari yang diajukan.

Hal itu dikarenakan biaya pertanggungan hanya akan dibrikan kepada kerugian yang terdampak banjirsementara nilai pertanggungan bisa keluar jika gedung benar-benar hancur.

"Pemerintah biasanya memiliki dana pemeliharaan untuk BMN. Namun karena disebabkan bencana besar, maka tidak bisa penanggulangannya menggunakan dana pemeliharaan,"bebernya.

Sebagaimana diketahui, mulai tahun 2019, Kemenkeu telah mengasuransikan 1.360 BMN senilai Rp 10,8 triliun. Nilai premi nya adalah Rp 21 miliar berupa gedung dan bangunan kepada konsorsium asuransi. 

Menkeu Indonesia dan Singapura Tandatangani Amandemen P3B

Fri, 07 Feb 2020 - Dengan P3B ini hambatan investasi dan perdagangan berupa pajak berganda tidak terjadi, arus investasi akan lancar di kedua negara

Suahasil Dilantik Sebagai Anggota Dewan Komisoner OJK

Mon, 13 Jan 2020 - Pelantikan Suahasil melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi sembilan orang, yang terdiri dari tujuh ADK hasil Panitia Seleksi dan dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kemenkeu.

Kemenkeu Terbitkan Jaminan untuk Proyek Bandar Udara Komodo

Thu, 26 Dec 2019 - Konsorsium ini dipimpin oleh PT Cardig Aero Service Tbk (CAS) sebagai perusahaan jasa penunjang transportasi udara, solusi boga menjadi pemenangnya.

Defisit APBN Capai 2,29 Persen

Thu, 19 Dec 2019 - Defisit anggaran hingga November mencapai Rp 368,9 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB, melewati target dalam APBN 2019 maupun proyeksi pemerintah sebelumnya.

Pemerintah Sinergi Berantas Penyelundupan Barang Mewah

Tue, 17 Dec 2019 - Potensi kerugian negara dalam kasus penyelundupan yang dibongkar Bea Cukai mencapai Rp1,7 miliar



Non Bank

Laba Bersih CNAF untuk Dividen dan Pengembangan Bisnis

RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesah

OJK Minta Lembaga Keuangan Beri Keringanan Cicilan

Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka membe

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

Portofolio

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi