Governance, Risk Management & Compliance

KLHK Klarifikasi Soal Kerusakan Lingkungan Akibat Freeport

Rabu 9 Januari 2019 23:33:0

Kementerian Lingkungan menanggapi surat terbuka dari Centre of Energy and Resources Indonesia (CERI) yang menduga PT Freeport Indonesia telah merusak lingkungan dengan membuang limbah atau tailing ke sungai Aghawagon dan Ajkwa

JAKARTA, Stabilitas— Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanggapi surat terbuka yang dilayangkan oleh Direktur Eksekutif Centre of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. 

Surat terbuka CERI adalah tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan Freeport Indonesia sejak 1974-2018. Akibatnya negara berpotensi merugi sebesar Rp185 triliun. Pada surat itu, CERI menduga Freeport mencemari sungai Aghawagon dan Ajkwa dengan limbah pertambangan atau tailing seluas 230 km persegi. Tailing itu menimbulkan perubahan ekosistem di sungai, hutan, esturia, dan sudah mencapai kawasan laut.

"Untuk dampak perubahan ekosistem akibat limbah (tailing) Freeport yang ditempatkan melalui Sungai Aghawon dan Sungai Ajkwa, dokumen Amdal sudah ada sejak tahun 1997 yang menjelaskan bahwa untuk kelola limbah, maka dibangun tempat penimbunan yang disebut ModADA (modified ajkwa deposition area) seluas 230 kilometer persegi agar tidak meluber"kata bantah Inspektur Jenderal Kementarian LHK Ilyas Asaad di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Lebih lanjut, Ilyas menjelaskan, untuk menghindari melubernya tailing maka disisi timur dibangun tanggul sepanjang 54 km dan di sisi barat sepanjang 52 km dengan jarak antara 4-7 km.

"Dengan demikian, maka ModADA telah diperhitungkan dalam Amdal dan/atau izin lingkungan,"paparnya.

Terkait penggunaan kawasan hutan tanpa izin, Ilyas menjelaskan PT FI telah mengajukan surat permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi tembaga dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbata melalui surat No. 429/OPD/IV/2015 tanggal 7 April 2015, Surat No. 10218/16.06/VII/2015, tanggal 6 Juli 2015, Surat No. 105325/16.04/XI/2018, tanggal 15 November 2018.

"Untuk ijin pakai sudah ada melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 590 itu seluas kurang lebih 3810,61 hektar,"pungkas Ilyas.

Divestai Tuntas, Freeport Ganti Status Menjadi IUPK

Fri, 21 Dec 2018 - Setelah melalui proses diskusi yang panjang, PT Freeport Indonesia akhirnya berganti status menjadi Izin Usaha Perambangan Khusus (IUPK) dari yang semula berstatus Kontrak Karya (KK).

Presiden Tegaskan Indonesia Harus Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Wed, 10 Jan 2018 - Presiden menegaskan, dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya 9,3 persen saham Freeport. Maka saat ini tepat bahwa Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

Presiden Tegaskan Indonesia Harus Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Wed, 10 Jan 2018 - Presiden menegaskan, dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya 9,3 persen saham Freeport. Maka saat ini tepat bahwa Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.



Non Bank

Kian Mudah, Adira Perkenalkan Klaim #1JariBeres

Sepanjang tahun 2019, Adira Insurance telah menerima 4.

Kredivo Luncurkan Inovasi Terbaru

Melalui aplikasi ini, pengguna bisa memilih opsi cicila

Adira Insurance Buka Kantor Perwakilan di Pusat Perbelanjaan

Keberadaan kantor representatif Adira Insurance ingin m

Gandeng Ralali.com, ASM Maksimalkan E Commerce

Secara korporasi, kerjasama dengan Ralali.com ini juga

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi