Governance, Risk Management & Compliance

Bank Dunia Setujui Pendanaan $400 Juta untuk Reformasi Kebijakan Fiskal

Jumat 3 Juni 2016 12:41:0

Kurangnya anggaran untuk investasi penting mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial.

WASHINGTON, Stabilitas -- Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.

Kedua tujuan tersebut merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan di Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Pendanaan senilai $400 juta mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan dan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13.1 persen pada tahun 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10.8 persen). Pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada.

Karena itu, belanja publik kini kurang menopang rencana pembangunan Indonesia. Pembelanjaan negara hanya sekitar 16.9 persen dari PDB di tahun 2014, lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia, yaitu sebesar 28 persen.

Kurangnya anggaran untuk investasi penting mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.

“Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin,” ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, dalam pernyatan resminya, Rabu (1/6).

“Penerima manfaat terbesar dari pengumpulan lebih banyak dan pembelanjaan lebih baik adalah rakyat Indonesia - mereka yang langsung merasakan manfaat dari pembangunan jalan dan meluasnya pasokan listrik atau layanan kesehatan di daerah pedesaan atau program air bersih di perkotaan,” jelas dia.

Program Fiscal Reform Development Policy Loan merupakan perangkat pertama dari serangkaian pembiayaan anggaran yang telah diusulkan untuk memperbaiki komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak, serta memperbanyak potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak.

“Pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi. Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas. Langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia sangat penting dan akan memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberi tanda kepada para investor bahwa Indonesia terbuka bagi dunia usaha,” ujar Ndiame Diop, Lead Economist Bank Dunia di Indonesia.

Dukungan Bank Dunia terhadap reformasi fiskal di Indonesia merupakan bagian penting dari Kerangka Kemitraan Bank Dunia di Indonesia. Kerangka Kemitraan tersebut berfokus pada prioritas pemerintah yang berpotensi membawa perubahan. Pinjaman ini berpijak di atas reformasi fiskal yang didukung oleh program Bank Dunia lainnya terkait manajemen keuangan publik.

Worldbank Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Positif

Thu, 15 Jun 2017 - Pertumbuhan PDB riil menguat menjadi 5,0 persen (tahun-ke-tahun) pada triwulan pertama tahun 2017, dibandingkan dengan 4,9 persen pada triwulan sebelumnya, didorong oleh pulihnya tingkat konsumsi pemerintah dan melonjaknya nilai ekspor.

Efektivitas Belanja Pemerintah Dorong Pertumbuhan 2017

Tue, 17 Jan 2017 - Serangkaian reformasi kebijakan fiskal dan iklim usaha diperkirakan akan meningkatkan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2017

Panggung Fiskal yang Menantang

Thu, 24 Nov 2016 - Kebijakan fskal saat ini kembali mendapat tantangan berat, terutama meningkatnya defsit anggaran negara.

Ketika Moneter-Fiskal Tak Seiring

Thu, 24 Nov 2016 - Kebijakan fskal saat ini tengah naik daun dan mendominasi perekonomian, untuk mendorong pertumbuhan.

Ada World Bank di Balik Program Tax Amnesty

Thu, 21 Jul 2016 - Di luar negeri program tax amnesty mulai beroperasi pekan depan.



Non Bank

Bhinneka Life Kenalkan Asuransi pada Petani Tasikmalaya

“Dalam tiga tahun ke depan, kita akan memberikan eduk

Dorong Profesionalisme, AAJI Berharap 50% Agen Asuransi Jiwa Masuk MDRT

Kendati anggota MDRT Indonesia masih sekira 1 persen da

"The Gade Clean and Gold" Menukar Sampah menjadi Tabungan Emas

Masyarakat bisa menjual sampah dan hasil penjualannya b

PEFINDO Biro Kredit dan Trimegah Sekuritas Resmikan Perjanjian Keanggotaan

“Kami menyambut baik bergabungnya Trimegah Sekuritas

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi