Governance, Risk Management & Compliance

Belanja Modal Bermodal Alasan Yang Sama

Jumat 7 Februari 2014 1:37:6

Belanja modal adalah cara perusahaan meningkatkan manfaat ekonomi dari pengeluarannya itu pada masa mendatang. Bagi sebuah negara, langkah itu akan memicu dan mendorong investasi swasta yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dan pertumb

Belanja modal adalah cara perusahaan meningkatkan manfaat ekonomi dari pengeluarannya itu pada masa mendatang. Bagi sebuah negara, langkah itu akan memicu dan mendorong investasi swasta yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia semestinya sudah tahu hal itu. Akan tetapi mengetahui sesuatu dan melaksanakannya merupakan dua hal yang tidak bisa saling beriringan.

Pemerintah Indonesia membuktikan hal itu, namun selalu menemukan alasan untuk menjelaskan ketidakmampuan itu. Dalam lima tahun terakhir, realisasi belanja modal pemerintah selalu menunjukkan persentase yang menyedihkan. Sejak 2008 silam pertumbuhannya tidak pernah melampaui 15 persen, di saat penyerapan anggaran juga tak pernah menyentuh 100 persen. Hal itu jauh berbeda dibanding belanja barang yang kenaikan rata-rata dalam periode yang sama mencapai 25 persen.

Data dari Kementerian Keuangan bahkan mengungkapkan, bahwa sejak 2009 persentase belanja modal mulai lebih kecil ketimbang belanja barang. Saat itu belanja modal hanya 8,09 persen terhadap total belanja negara sebesar Rp937,382 triliun atau sekitar Rp75,87 triliun. Sementara itu, belanja barang mencapai 8,6 persen dari belanja negara atau sekitar Rp80,66 triliun. Untuk belanja pegawai, bahkan angkanya mencapai 13 persen.

Tahun 2012 pun kenyataannya tidak jauh berbeda. Akibat anggaran belanja yang didominasi untuk subsidi, belanja modal pemerintah di 2012 ditetapkan Rp168.671 triliun, lebih rendah dari belanja pegawai yang sebesar Rp212.255 triliun. Lagi-lagi, realisasi belanja modal per 31 Desember 2012 hanya sebesar 79,6 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi ini secara persentase lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 83,6 persen.

Di 2013, belanja belanja pegawai dipatok Rp 241,121 triliun, sementara belanja modal lebih rendah yakni Rp 193,837 triliun. Hingga menjelang disobeknya kalender terakhir tahun 2013, kementerian dan lembaga belum juga optimal melakukan belanja modal. Malahan angkanya hingga akhir akhir November 2013 masih di level 55,7 persen.

Tak Pernah Optimal

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, belanja modal yang rendah disebabkan oleh stimulus belanja modal yang berasal dari APBN juga sangat rendah. “SUN atau obligasi pemerintah saat ini yield-nya 8,9 persen, sedangkan negara tetangga 3 persen. Jadi anggaran belanja yang dibiayai dengan ongkos mahal tidak bisa dipergunakan maksimal,” ujar Hendri.

Diakui Hendri, lambanya resapan belanja modal bukan hal yang baru. Sebabnya, sudah menjadi fenomena lama jika belanja modal di Oktober baru terserap 40 persen, tak pelak sampai akhir tahun total realisasinya juga tetap rendah. Kendati kebiasaan lama tetap dilakukan yakni belanja modal dikebut untuk dibelanjakan pada bulan Desember, tetap saja realisasinya tidak akan bisa sampai 100 persen.

Oleh karena itu Hendri menyebut harus ada koreksi. Menurut dia, penyerapan tidak bisa maksimal karena pemerintah tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya seperti persiapan proyek dan lain-lain. “Kalau mau didorong lagi penyerapan anggarannya, harus dipilah antara belanja modal untuk pemerintah dan untuk investasi publik.”

Sementara itu, pengamat ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan agak sulit untuk mencapai penyerapan belanja modal hingga100 persen. Menurutnya ada beberapa kejadian yang membuat realisasi belanja modal 2013 akan lebih jelek dari tahun sebelumnya.

Pertama bahwa ada pemotongan anggara biaya perjalanan dan penghematan anggaran BBM subsidi yang dialihkan untuk belanja modal tanpa disertai petunjuk teknis. Lembaga atau kementerian tidak tahu bagaimana menggunakan dana itu . “Sampai Juli ada ketidakpastian bagaimana menyikapi keinginan Menkeu untuk melakukan perubahan tersebut. Ini yang membuat realisasi belanja modal agak sulit,” ujar Latif.

Kendala kedua menurut Latif adalah ketakutan birokrat untuk berimprovisasi guna menggenjot percepatan penyerapan belanja modal karena tidak adanya petunjuk teknis tersebut. Sehingga seringkali birokrat takut melakukan improvisasi karena khawatir apabila improvisasinya salah akan berhadapan dengan KPK dan inspektorat. Ini harus dibenahi.

Karena itulah kenyataan yang terlihat adalah ketidakefektifan pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan perekonomian di tengah kebijakan moneter yang sudah sangat ketat. “Kita tidak bisa berharap menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perumbuhan ekonomi. Kebijakan sektor riil juga tidak menggembirakan,” kata Latif.

Awalnya Latif berharap kebijakan fiskal akan mampu menetralisir kondisi tersebut. “Yang kita harapkan APBN akan muncul sebagai salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi. Tetapi ada beberapa permasalahan sehingga belanja modal tidak akan mampu menjadi stimulan pertumbahan ekonomi.”

Terkait aturan baru yang dikeluarkan Presiden berupa Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 menurut Latif secara konsep bisa mendorong penyerapan anggaran belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Namun Latif mengatakan ada hal mendasar yang harus menjadi prioritas utama.

Pertama dalam undang-undang mengenai lembaga DPR, MPR dan DPD ada klausul yang menyebut DPR memiliki kewenangan review mata anggaran. “Ini lucu karena setelah RAPBN disetujui berarti menjadi undang-undang. Tetapi ada lagi review oleh Badan Anggaran, Komisi XI dan komisi teknis. Ini yang memperlambat proses,” jelas Latif.

Lebih lanjut Latif mengatakan bahwa ada Perpres, PMK, dan aturan lainnya secara konsep sah-sah saja dan memang peraturan itu bisa mendorong penyerapan belanja APBN. “Tapi tanpa ada upaya untuk mengatasi dua permasalahan tadi, jadi ya Perpres, PMK dan lain-lain percuma karena selalu ada rapot merah dalam reaslisasi penyerapan anggaran.

Tiga Kendala

Kementerian Keuangan pun menyadari akan pelemahan resapan anggaran. Pejabat Kemenkeu mengungkapkan lambannya penyerapan belanja modal tahun ini disebabkan oleh tiga hal utama, yakni perencanaan yang buruk, lelang (procurement) yang sulit dan pengadaan tanah. Tiga hal tersebut dinilai membuat realisasi belanja modal tahun ini baru mencapai 55,7 persen per 29 November lalu.

“Kita mau buat infrastruktur apa kalau tanahnya tidak ada? Nah jadi itu yang memperlambat belanja modal,” ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.

Kendati terhambat sejumlah kendala tersebut, Mantan Dekan FEUI ini masih optimistis daya serap belanja modal pada tahun 2013 masih bisa mencapai 90 persen dari total alokasi belanja modal yang direncanakan. Namun dia tidak memberikan alasan lebih lanjut sikap optimisme tersebut meskipun jangka waktu periode anggaran pemerintah sangat mepet.

Bambang juga memproyeksi tahun tersebut masih terjadi defisit anggaran di kisaran 2,3 persen walaupun belanja modalnya masih jauh dari target. Dia juga yakin belanja subsidi akan melampaui 1 persen dari total anggaran karena faktor tren depresiasi nilai kurs rupiah akhir-akhir ini.

“Target defisit masih cukup bagus di 2,38 persen mudah-mudahan. Sumbangan subsidi pasti di atas 1 persen. Bukannya kita menyalahkan subsdi, tapi memang kita juga tidak suka ini, cuma realitasnya begini karena kurs rupiah yang naik,” tukas dia.

Sedikit menjelaskan, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan realisasi belanja modal hingga pertengahan Desember 2013 terpacu cukup pesat jika dibandingkan realisasi akhir November. Belanja dianggap bisa mencapai 94,8 persen atau Rp1.637,2 triliun. Belanja pemerintah pusat akan mencapai 93,6 persen sebesar Rp1.120,3 triliun. Transfer daerah akan disalurkan 97,6 persen dari pagu anggaran atau Rp516,9 triliun.

Realisasi defisit dibanding PDB membesar. Jika awalnya diharapkan 2,38 persen, realisasinya diproyeksikan akan mencapai 2,41 persen dari PDB. Karena defisit anggaran melebar, defisit keseimbangan primer juga akan melebar dari yang diperkirakan. Defisit keseimbangan primer bisa mencapai Rp113,6 triliun atau 101,7 persen dari postur APBN P 2013.

Namun, catatan yang perlu dicermati adalah hampir setiap tahun realisasi defisit belum pernah mencapai angka yang dianggarkan. Biasanya defisit selalu di bawah pagu. Pada APBN P 2007 realisasi defisit hanya mencapai 0,9 persen dari rencana 1,3 persen. Di 2008 realisasinya hanya 0,1 persen padahal rencana 2,1 persen. Di 2009 realisasinya 1,6 persen dari 2,4 persen. Kemudian, di 2010 realisasi defisit 0,7 persen dari 2,1 persen.

Dua tahun terakhir pun kinerja anggaran negara tidak sesuai rencana dengan defisit 2011 1,3 persen dari rencana 2,1 persen, sedangkan 2012 1,77 persen dari 2,23 persen. Masalah klise biasanya karena realisasi belanja pemerintah lemah. Chatib mengatakan, belanja pemerintah tahun ini mengalami perbaikan meskipun realisasi anggaran tetap melonjak di Desember. Di bula terakhir itu belanja negara baru mencapai 80,3 persen dari pagu atau Rp1.386,8 triliun. Belanja pemerintah pusat malah baru 76 persen atau Rp910 triliun. Namun, Chatib berdalih proyek dan program pemerintah sudah jalan.

Hanya saja anggarannya belum ditagih ke bendahara umum negara. Bukti bahwa belanja sudah berjalan lebih baik terlihat dari porsi belanja pemerintah pada pertumbuhan. “Growth kita dari konsumsi pemeirntah tahun ini bisa 8 persen di kuartal ketiga. Angka tahun ini jauh lebih tinggi dari (pertumbuhan) belanja pemerintah tahun lalu yang. Makanya defisitnya bisa segitu.”

Pengamat dan Menkeu Sejatinya, pemerintah sudah diingatkan dalam beberapa tahun terakhir agar meningkatkan belanja demi mendorong perekonomian terutama di saat kondisi ekonomi global yang melambat. Chatib Basri, sewaktu masih sebagai pengamat ekonomi, terus mengingatkan bahwa untuk dapat mencapai pertumbuhan 6,5 -7 persen, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah harus lebih dari 7 persen. Target tersebut dapat dicapai jika pemerintah mampu meningkatkan anggaran untuk infrastruktur dan mempercepat penyerapan anggaran.

Saat ini, Chatib menghadapi kenyataan sesungguhnya. Sarannya beberapa tahun lalu kini harus dijalankannya sendiri. Jika melihat prestasinya di tahun pertama menjabat sebagai Menkeu, tampaknya Chatib belum mampu melakukan apa yang dahulu ia sarankan.

Meski begitu, jika mencermati RAPBN 2014, Chatib mulai sedikit memperbaiki alokasi belanja modal. Dalam RAPBN 2014 direncanakan mencapai RP205,8 triliun atau 2,0 persen terhadap PDB. Menurut Chatib, peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN 2014 tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodasi keperluan anggaran.

Hal itu ditujukan untuk, pertama menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. “Ini termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan dan komunikasi,” ujar dia. Kedua untuk meningkatkan domestic connectivity, ketiga meningkatkan kemampuan pertahanan menuju minimum essential forces (MEF).

Keempat mendukung pendanaan kegiatan multiyears dan terakhir meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim dan meningkatknan kesiagaan dalam menghadapi bencana.

Tahun ini pula Chatib menegaskan kebijakan belanja modal pada Kementerian/Lembaga harus mempertimbangkan kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.

Namun begitu, penegasan itu tampaknya tidak terlalu penting yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah membuktikannya. Dan tidak lagi hanya menyiapkan alasan.



Non Bank

Allianz Life Indonesia Perkenalkan Asuransi Jiwa Unit Link Terbaru

Sampai 2019 produk asuransi jiwa unitlink masih mendomi

MTF Beri Restrukturisasi Rp 5 Triliun bagi Pelanggan Terdampak Covid-19

Mandiri Tunas Finance menyalurkan 11.000 Paket Sembako

Menkeu Jelaskan Latar Belakang Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Sri Mulyani menjelaskan, Perppu dikeluarkan untuk bisa

Portofolio

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Mandiri Sekuritas Permudah Proses Pembukaan Rekening Efek

Mandiri Sekuritas mendorong masyarakat berinvestasi di

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi