Governance, Risk Management & Compliance

Asosiasi Fintech Belum Terima Data Fintech Ilegal

Senin 4 Februari 2019 20:16:0

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyampaikan kekecewaannya kepada LBH yang tak kunjung memberikan data terkait korban fintech ilegal yang dilaporkan ke LBH.

JAKARTA, Stabilitas-- Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah mengatakan jika saat ini pihaknya masih belum menerima data 1330 pengaduan pelanggaran fintech pendanaan (peer to peer lending) online yang diadukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Sebelumnya, LBH mengklaim telah mengantongi sejumlah nama fintech ilegal dan korban pinjaman online. Hal itu disampaikan Kusheryansah dalam konferensi pers di Kantor AFPI, Senin (4/2/2019).

"AFPI sudah beberapa kali berkomunikasi dengan LBH Jakarta untuk menyelesaikan pengaduan nasabah ini. Namun sampai kini, pihak LBH Jakarta belum juga memberikan data dari pengaduan yang dimaksud. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah meminta detil pengaduan konsumen terkait, namun sampai saat ini belum diberikan," tutur Kuseryansyah.

Dirinya menyayangkan itikad baik dari OJK dan asosiasi untuk menyelesaikan pengaduan nasabah yang masuk melalui LBH Jakarta tidak direspon baik oleh LBH sebagai pihak penerima laporan tersebut.

"Diharapkan kedepannya, LBH Jakarta dapat kooperatif demi menyelesaikan masalah pelanggan yang terkait,"kata Kusheryansyah.

LBH sebagai lembaga bantuan hukum, lanjut Kuseryansyah, seharusnya berlaku adil dalam setiap tindakan, atau tidak boleh berat sebelah. Begitu juga terkait laporan dari pelanggan yang masuk ke LBH terkait fintech pendanaan online, sebaiknya LBH kooperatif kepada pihak yang dilaporkan dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Pihaknya juga telah bertemu dengan LBH Jakarta dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator untuk hal ini. Namun, menurutnya, hingga saat ini OJK juga belum mendapatkan data pelanggaran dari LBH Jakarta.

"Penyelenggara (fintech) juga ingin didengarkan, berharap orientasinya untuk penyelesaian masalah. Tapi sampai saat ini dengan tidak dibukanya data LBH Jakarta kami anggap mereka tidak menunjukkan iktikad baik," ucapnya.

Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko menambahkan AFPI memandang perlindungan konsumen fintech pendanaan online sebagai hal yang sangat serius, sehingga perlu mendapat informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait secara lugas dan transparan. Dengan demikian asosiasi dapat mengambil tindakan administratif secara tegas, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran.

"Jika memang ada pengaduan yang melibatkan anggota asosiasi, akan kami selesaikan. Namun untuk pengaduan yang di luar anggota atau perusahaan fintech pendanaan online tidak terdaftar, seharusnya diselesaikan di Bareskrim atau Cyber Crime," tutur Sunu.

Sunu menambahkan secara preventif, AFPI telah membentuk komite etik yang akan mengawasi pelaksanaan kode etik operasional atau code of conduct (CoC) Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (Pendanaan Online). Dengan demikian akan melindungi konsumen, seperti diantaranya, larangan mengakses kontak, dan juga penetapan biaya pinjaman maksimal pinjaman. Dalam kode etik tersebut, AFPI menetapkan total biaya pinjaman tidak boleh lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari.

Selain itu, AFPI juga tengah mengembangkan pusat data Fintech, terutama untuk mengindikasi peminjam nakal. Jika peminjam tidak melunasi utang dalam 90 hari, maka akan tercatat pada pusat data fintech sebagai peminjam bermasalah.

Tak hanya itu, untuk memitigasi peredaran pinjaman online ilegal, Asosiasi Fintech akan menerapkan sertifikat lembaga penagihan. Didalamnya diatur pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan.

OJK Kembali Hentikan 168 Fintech & 47 Investasi Ilegal

Wed, 13 Mar 2019 - Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Asosiasi Fintech Luncurkan "Jendela" Informasi & Pengaduan Nasabah

Fri, 08 Mar 2019 - "Jendela" AFPI merupakan layanan aduan bagi korban ataupun nasabah layanan pinjaman online yang menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia.

AFPI Atur Batas Bunga Pinjaman

Fri, 08 Mar 2019 - Untuk memperkuat aturan dalam bisnis fintech peer-to-peer lending, OJK meresmikan Asosiasi FIntech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta. Dalam peresmian ini, AFPI juga menentukan batasan bunga sebesar 0.8 persen.

AFPI Beri Pelatihan Calon P2P-Lending

Wed, 06 Mar 2019 - Sebagai syarat mendaftar ke OJK, Asosiasi FIntech Pendanaan Indonesia memberikan pelatihan kepada 50 calon penyelenggara pinjaman p2p lending di Indonesia.

OJK: Fintech Isi Celah Kelemahan Bank

Wed, 27 Feb 2019 - Selain keterjangkauan bank dalam pendanaan yang masih rendah, ketersediaan infrastruktur dalam biang teknologi juga menjadi salah satu cikal-bakal makin majunya fintech pendanaan di Indonesia.

Pengguna Kredivo Mudah Transaksi di Gerai Offline

Tue, 26 Feb 2019 - Kredivo menjalin kerja sama dengan perusahaan pengembang Software as a Service (Saas) dalam memberikan kemudahan bagi pengguna Kredivo agar dapat bertransaksi di gerai offline secara kredit.



Non Bank

Amartha Salurkan Rp970M Dana Khusus Perempuan

Amartha, penyalur pinjaman khusus perempuan pelaku UMKM

Allianz Indonesia Ikuti Perkembangan Fintech Tingkatkan Penetrasi Asuransi

Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan fintech,

Ini Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Jiwa di 2019

Sebagai kontributor utama industri asuransi, tingkat pe

AIA Catat Pertumbuhan Dua Digit di 2018

AIA berhasil meningkatkan laba operasi setelah pajak me

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi