Governance, Risk Management & Compliance

Asosiasi Fintech Belum Terima Data Fintech Ilegal

Senin 4 Februari 2019 20:16:0

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyampaikan kekecewaannya kepada LBH yang tak kunjung memberikan data terkait korban fintech ilegal yang dilaporkan ke LBH.

JAKARTA, Stabilitas-- Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah mengatakan jika saat ini pihaknya masih belum menerima data 1330 pengaduan pelanggaran fintech pendanaan (peer to peer lending) online yang diadukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Sebelumnya, LBH mengklaim telah mengantongi sejumlah nama fintech ilegal dan korban pinjaman online. Hal itu disampaikan Kusheryansah dalam konferensi pers di Kantor AFPI, Senin (4/2/2019).

"AFPI sudah beberapa kali berkomunikasi dengan LBH Jakarta untuk menyelesaikan pengaduan nasabah ini. Namun sampai kini, pihak LBH Jakarta belum juga memberikan data dari pengaduan yang dimaksud. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah meminta detil pengaduan konsumen terkait, namun sampai saat ini belum diberikan," tutur Kuseryansyah.

Dirinya menyayangkan itikad baik dari OJK dan asosiasi untuk menyelesaikan pengaduan nasabah yang masuk melalui LBH Jakarta tidak direspon baik oleh LBH sebagai pihak penerima laporan tersebut.

"Diharapkan kedepannya, LBH Jakarta dapat kooperatif demi menyelesaikan masalah pelanggan yang terkait,"kata Kusheryansyah.

LBH sebagai lembaga bantuan hukum, lanjut Kuseryansyah, seharusnya berlaku adil dalam setiap tindakan, atau tidak boleh berat sebelah. Begitu juga terkait laporan dari pelanggan yang masuk ke LBH terkait fintech pendanaan online, sebaiknya LBH kooperatif kepada pihak yang dilaporkan dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Pihaknya juga telah bertemu dengan LBH Jakarta dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator untuk hal ini. Namun, menurutnya, hingga saat ini OJK juga belum mendapatkan data pelanggaran dari LBH Jakarta.

"Penyelenggara (fintech) juga ingin didengarkan, berharap orientasinya untuk penyelesaian masalah. Tapi sampai saat ini dengan tidak dibukanya data LBH Jakarta kami anggap mereka tidak menunjukkan iktikad baik," ucapnya.

Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko menambahkan AFPI memandang perlindungan konsumen fintech pendanaan online sebagai hal yang sangat serius, sehingga perlu mendapat informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait secara lugas dan transparan. Dengan demikian asosiasi dapat mengambil tindakan administratif secara tegas, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran.

"Jika memang ada pengaduan yang melibatkan anggota asosiasi, akan kami selesaikan. Namun untuk pengaduan yang di luar anggota atau perusahaan fintech pendanaan online tidak terdaftar, seharusnya diselesaikan di Bareskrim atau Cyber Crime," tutur Sunu.

Sunu menambahkan secara preventif, AFPI telah membentuk komite etik yang akan mengawasi pelaksanaan kode etik operasional atau code of conduct (CoC) Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (Pendanaan Online). Dengan demikian akan melindungi konsumen, seperti diantaranya, larangan mengakses kontak, dan juga penetapan biaya pinjaman maksimal pinjaman. Dalam kode etik tersebut, AFPI menetapkan total biaya pinjaman tidak boleh lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari.

Selain itu, AFPI juga tengah mengembangkan pusat data Fintech, terutama untuk mengindikasi peminjam nakal. Jika peminjam tidak melunasi utang dalam 90 hari, maka akan tercatat pada pusat data fintech sebagai peminjam bermasalah.

Tak hanya itu, untuk memitigasi peredaran pinjaman online ilegal, Asosiasi Fintech akan menerapkan sertifikat lembaga penagihan. Didalamnya diatur pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan.

BUMN Siapkan Aplikasi Saingi OVO dan Go-Pay

Wed, 20 Feb 2019 - Sistem pembayaran berbasis online milik HImbara dan Telkomsel, LinkAja dikabarkan akan launching pada awal Maret mendatang, Menteri BUMN berharap dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan jangkauan transaski digital di Indonesia.

OJK Atur Bunga Secara Tidak Langsung

Thu, 14 Feb 2019 - OJK menampik anggapan bahwa pihaknya mengatur secara langsung fintech P2P. Namun pengaturan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui Asosiasi Pintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

OJK Tanggapi Kasus Bunuh Diri Akibat Pinjol

Wed, 13 Feb 2019 - Meminjam ke fintech ilegal tidak menyelesaian masalah tapi malah menambah masalah

OJK Bagi Tips Hindari Fintech Ilegal

Wed, 13 Feb 2019 - OJK membagikan beberapa kiat agar masyarakat terhindar dari fintech yang merugikan, di antaranya agar meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan diri agar tidak dikejar desk collector.

Penetrasi Fintech Indonesia Baru Lima Pesen

Mon, 11 Feb 2019 - Penelitian McKinsey menyebutkan penetrasi fintech di Indonesia baru menyentuh 5 persen, lebih rendah dibandingkan Hongkong dan China yang telah melampaui 50 persen.

LBH Sayangkan Cara OJK Tangani Masalah Fintech Nakal

Mon, 04 Feb 2019 - LBH menyampaikan kekecewaan kepada OJK dalam penyelesaian kasus fintech nakal. LBH juga menyoroti kinerja OJK yang dinilai hanya melindungi perusahaan fintech.



Non Bank

IdEA Akan Gelar Pasar E-Commerce 2019

Menyadari potensi besar industri e-commerce di Indonesi

Penetrasi Pasar Jadi Tantangan E-commerce menjadi Unicorn

Asosiasi E-commerce Indonesia menilai penetrasi pasar b

Chubb Life Tunjuk Budi Tatawidjaja Sebagai Direktur Kepatuhan

PT Chubb General Insurance mengangkat Budi Tatawidjaja

Riset HSBC: Baru 30 Persen Orang Indonesia Sadar Investasi

Penelitian HSBC menunjukkan masih banyak orang Indonesi

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi