Governance, Risk Management & Compliance

Menkeu Bentuk Satgas Benahi Tata Kelola Impor

Kamis 13 Juli 2017 15:40:0

Sri menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola impor, dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk membersihkan oknum-oknum di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi dengan importir nakal.

JAKARTA, Stabilitas – Menteri Keuangan Sri Mulyani membentuk satuan tugas (satgas) untuk membersihkan oknum-oknum di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi dengan importir nakal. Hal tersebut dinyatakan kepada para importer yang dinilainya, bukan hanya merugikan Negara, tetapi bisa merusak tatanan ekonomi.

Sri menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola impor, dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk membersihkan oknum-oknum di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi dengan importir nakal. Ia juga sebelumnya menertibkan administrasi kepabeanan dan perpajakan importir yang berisiko tinggi.

Menurut Sri, tantangan pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara saat ini cukup mendesak. Satgas yang merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan, TNI, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, untuk meminimalkan berbagai praktik yang bisa menggerus penerimaan negara tersebut.

“Importir yang berisiko tinggi jumlahnya kurang dari 47% namun bisa merusak tatanan ekonomi. Dari kerja sama ini, diharapkan bisa menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh importir nakal,” tegas Sri Mulyani di Kantor Bea dan Cukai, Kamis (13/7).

Ia menjelaskan, langkah koordinasi dengan aparat penegak hukum itu merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan. Selain itu, penertiban importir berisiko tinggi tersebut diharapkan berimplikasi pada berkurangnya volume peredaran barang ilegal. Manfaat jangka panjangnya adalah penerimaan negara bisa optimal dan akurat.

Kerja sama tersebut juga menjadi sinyal keras bagi para petugas Bea dan Cukai atau penegak hukum lainnya yang mencoba berkongsi dengan para importir nakal. Pemerintah, kata dia, tidak segan untuk menindak para pelanggar, jika para importir yang diketahui tidak patuh akan diblokir perizinannya, oknum di lingkungan Bea Cukai bisa saja diberikan sanksi yang cukup berat.

“Jadi ini adalah sinyal bagi dua-duanya, bagi internal pemerintah juga kepada importir nakal,” tegas Sri.

Praktik kongsi antara oknum aparat, lingkungan pemerintah, dengan importir ini kendati dari sisi jumlah tak terlalu banyak namun persepsi yang ditimbulkan akan merugikan pemerintah Indonesia. Adapun jika merujuk APBN 2017, target penerimaan Bea Cukai sebanyak Rp191,23 triliun. Dari total penerimaan itu, penerimaan dari bea masuk ditargetkan senilai Rp33,7 triliun.

Oleh karena itu, selain memberikan sanksi kepada para oknum yang melanggar peraturan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk barang ke Indonesia. Sejumlah pelabuhan utama misalya Tanjung Priok, Cikarang, hingga Belawan akan menjadi fokus pemerintah untuk menjaga supaya praktik penyelundupan dan penyalahgunaan dokumen kepabeanan dilakukan oleh para importir nakal.

Batas Bebas Bea Masuk Barang Pribadi Penumpang Naik Jadi 500 Dolar AS

Fri, 29 Dec 2017 - “Untuk isu ini yang kami paling kedepankan adalah pelayanan. Ini bukan tentang target penerimaan dan isu fiskal, tapi kita ingin membantu dan memberi kemudahan dari masyarakat…”

Permintaan Melonjak, Impor Daging Tak Bisa Dihindari

Wed, 24 May 2017 - "Saya kira impor adalah kebijakan yang tepat karena apabila pasokannya berkurang itu memang harus dilakukan, kalau ngga nanti harganya bisa melonjak..."

Indonesia Halal Watch: Produk Asing Saingi Produk Domestik

Wed, 28 Dec 2016 - Jumlah produk UMKM sulit menyaingi jumlah produk impor, kita lihat sekarang justru masyarakat lebih mengenal makanan-makanan impor dibanding produk dalam negeri

Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit dan Pinjaman Daerah Pada APBD 2017

Thu, 08 Sep 2016 -  “Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan pinjaman, posisi kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud dalam kewajiban, Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan...”

Perdagangan Global Lemah, Ekspor-Impor Tak Bisa Jadi Andalan Pertumbuhan 2017

Thu, 08 Sep 2016 - Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,1 persen pada 2016 diperkirakan masih bisa bertahan pada 2017, atau bahkan bisa tumbuh sedikit lebih besar.



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi