Governance, Risk Management & Compliance

Menkeu Bentuk Satgas Benahi Tata Kelola Impor

Kamis 13 Juli 2017 15:40:0

Sri menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola impor, dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk membersihkan oknum-oknum di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi dengan importir nakal.

JAKARTA, Stabilitas – Menteri Keuangan Sri Mulyani membentuk satuan tugas (satgas) untuk membersihkan oknum-oknum di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi dengan importir nakal. Hal tersebut dinyatakan kepada para importer yang dinilainya, bukan hanya merugikan Negara, tetapi bisa merusak tatanan ekonomi.

Sri menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola impor, dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk membersihkan oknum-oknum di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi dengan importir nakal. Ia juga sebelumnya menertibkan administrasi kepabeanan dan perpajakan importir yang berisiko tinggi.

Menurut Sri, tantangan pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara saat ini cukup mendesak. Satgas yang merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan, TNI, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, untuk meminimalkan berbagai praktik yang bisa menggerus penerimaan negara tersebut.

“Importir yang berisiko tinggi jumlahnya kurang dari 47% namun bisa merusak tatanan ekonomi. Dari kerja sama ini, diharapkan bisa menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh importir nakal,” tegas Sri Mulyani di Kantor Bea dan Cukai, Kamis (13/7).

Ia menjelaskan, langkah koordinasi dengan aparat penegak hukum itu merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan. Selain itu, penertiban importir berisiko tinggi tersebut diharapkan berimplikasi pada berkurangnya volume peredaran barang ilegal. Manfaat jangka panjangnya adalah penerimaan negara bisa optimal dan akurat.

Kerja sama tersebut juga menjadi sinyal keras bagi para petugas Bea dan Cukai atau penegak hukum lainnya yang mencoba berkongsi dengan para importir nakal. Pemerintah, kata dia, tidak segan untuk menindak para pelanggar, jika para importir yang diketahui tidak patuh akan diblokir perizinannya, oknum di lingkungan Bea Cukai bisa saja diberikan sanksi yang cukup berat.

“Jadi ini adalah sinyal bagi dua-duanya, bagi internal pemerintah juga kepada importir nakal,” tegas Sri.

Praktik kongsi antara oknum aparat, lingkungan pemerintah, dengan importir ini kendati dari sisi jumlah tak terlalu banyak namun persepsi yang ditimbulkan akan merugikan pemerintah Indonesia. Adapun jika merujuk APBN 2017, target penerimaan Bea Cukai sebanyak Rp191,23 triliun. Dari total penerimaan itu, penerimaan dari bea masuk ditargetkan senilai Rp33,7 triliun.

Oleh karena itu, selain memberikan sanksi kepada para oknum yang melanggar peraturan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk barang ke Indonesia. Sejumlah pelabuhan utama misalya Tanjung Priok, Cikarang, hingga Belawan akan menjadi fokus pemerintah untuk menjaga supaya praktik penyelundupan dan penyalahgunaan dokumen kepabeanan dilakukan oleh para importir nakal.

Permintaan Melonjak, Impor Daging Tak Bisa Dihindari

Wed, 24 May 2017 - "Saya kira impor adalah kebijakan yang tepat karena apabila pasokannya berkurang itu memang harus dilakukan, kalau ngga nanti harganya bisa melonjak..."

Indonesia Halal Watch: Produk Asing Saingi Produk Domestik

Wed, 28 Dec 2016 - Jumlah produk UMKM sulit menyaingi jumlah produk impor, kita lihat sekarang justru masyarakat lebih mengenal makanan-makanan impor dibanding produk dalam negeri

Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit dan Pinjaman Daerah Pada APBD 2017

Thu, 08 Sep 2016 -  “Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan pinjaman, posisi kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud dalam kewajiban, Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan...”

Perdagangan Global Lemah, Ekspor-Impor Tak Bisa Jadi Andalan Pertumbuhan 2017

Thu, 08 Sep 2016 - Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,1 persen pada 2016 diperkirakan masih bisa bertahan pada 2017, atau bahkan bisa tumbuh sedikit lebih besar.



Non Bank

CIMB Niaga Persembahkan Film ‘Banda The Dark Forgotten Trail’

Film ini menuturkan ulang kisah sejarah Kepulauan Banda

Aset Jamkrindo Syariah Tumbuh 135 Persen

Aset JamSyar tumbuh 123 persen bila dibandingkan dengan

Zakat untuk UKM Dikembangkan

Zakat yang ditunaikan Jamkrindo Syariah menambah daftar

AAJI: Q1/2017 Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Tumbuh 16,4 Persen

Total pendapatan premi merupakan kontributor terbanyak

Portofolio

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

CIMB dan China Galaxy Jajaki Kerjasama Stockbroking

Dalam usaha patungan tersebut, kedua perusahaan yang te

AAEI Ajak Masyarakat Berinvestasi Saham

AAEI mengajak masyarakat agar tak ragu lagi untuk berin

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi