Governance, Risk Management & Compliance

BI Alihkan Fungsi Pengaturan Sistem Informasi Perkreditan ke OJK

Jumat 29 Desember 2017 14:52:0

Pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013

JAKARTA, Stabilitas -- Bank Indonesia (BI) mengalihkan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengalihan fungsi dimaksud ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan oleh Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto dan Dewan Komisioner OJK, Riswinandi.

Dalam siaran pers bersama BI dan OJK, Jumat (29/12) disebutkan, pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola BI dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK secara paralel selama periode April-Desember 2017. Selama masa transisi tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, khususnya dalam penyempurnaan ketentuan dan pengelolaan SID serta penyusunan pengaturan dan pengembangan SLIK OJK.

Dengan pengalihan fungsi tersebut, BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh Pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017. Selanjutnya, pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan oleh OJK melalui SLIK yang akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018.

SLIK merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Selain itu, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan. Masyarakat yang bermaksud memperoleh Informasi Debitur Individual (IDI) di SLIK dapat mengunjungi kantor – kantor OJK baik di pusat maupun daerah. Informasi mengenai alamat kantor – kantor OJK tersebut dapat dilihat di www.ojk.go.id.

Pengelolaan informasi perkreditan oleh BI (Public Credit Registry) yang dilakukan sejak tahun 1969 telah membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mendorong akses pendanaan yang lebih inklusif, murah, dan mudah. Selain itu, penyedia dana pun dapat menyalurkan dana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Langkah-langkah yang telah dilakukan baik dari sisi pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan cakupan data serta peningkatan produk telah berkontribusi dalam peningkatan peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang diterbitkan Bank Dunia, khususnya pada aspek Getting Credit.

Pengalihan fungsi pengelolaan Sistem Informasi Kredit kepada OJK ini tidak akan mengurangi pelayanan yang selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh BI. Nasabah dan masyarakat serta pemilik dana tetap akan mendapatkan akses informasi pendanaan yang inklusif, murah dan mudah serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan lembaga negara dan pemerintahan lainnya.

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Thu, 17 Jan 2019 - Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pembayaran wajib menjalin kerja sama dengan perusahaan domestik agar dapat beroperasi di Indonesia serta harus memenuhi kewajiban menlengkapi dokumen kepada Bank Indonesia.

BI Tahan Suku Bunga Acuan di 6 Persen

Thu, 17 Jan 2019 - Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 16 dan 17 Januari memutuskan untuk menahan suku bunga acuan pada angka 6 persen serta suku bunga deposit facility pada 5.25 persen.

OJK Atur Kerja Sama Fintech dan Perusahaan Pembiayaan

Thu, 17 Jan 2019 - Peraturan ini mengatur cara kerja fintech dan perusahan pembiayaan dengan mengikuti skema yang diteapkan oleh perusahaan pembiayaan.

OJK: Penagihan Bisa Dilakukan Pihak Ketiga

Thu, 17 Jan 2019 - Dalam peraturan OJK, salah satu pasalnya menyebutkan bahwa penagihan dapat dilakukan oleh phak ketiga dengan memperhatikan beberapa tata cara yang telah ditentukan.

Keluarkan Aturan DP 0 Persen, OJK Targetkan NPF Turun

Wed, 16 Jan 2019 - Aturan OJK mengenai DP kendaraan nol persen diharapkan dapat menekan angka gagal bayar pada tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah kredit hanya diberikan oleh perusahaan finance yang sehat.

Pertemuan di Swiss, OJK Tetapkan Risiko Pasar Basel III

Wed, 16 Jan 2019 - Pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan dari 28 negara menghasilkan dua keputusan. Salah satunya adalah penetapan revisi perhitungan permodalan minimum bank untuk risiko pasar (minimum capital requirements



Non Bank

Allianz Utama Indonesia Fokus Inovasi Digital dan Perkuat Bisnis Ritel di 2019

Sejalan dengan berkembangnya tren digital dalam kehidup

DanaLaut Siap Fasilitasi Pembiayaan UMK Kelautan Rp50 Miliar

Di 2019, DanaLaut berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pem

Shopee Dukung Aturan Pajak e-Commerce

Sebagai salah satu perusahaan e-commece di Indonesia, S

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi