Governance, Risk Management & Compliance

BI Beri Sinyal Kembali Longgarkan Kebijakan Moneter

Jumat 29 Januari 2016 11:57:0

Pelonggaran bisa dilakukan dalam beberapa kebijakan, misalnya penurunan suku bunga acuan (BI Rate) maupun Giro Wajib Minimum (GWM) primer.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Setelah menurunkan suku bunga Bank Indonesia (BI) atau BI Rate, Bank Indonesia (BI) kembali memberikan sinyal pelonggaran kebijakan moneter.

Dalam forum yang diadakan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Iluni) UI, seorang mahasiswa menanyakan mengenai peluang turunnya suku bunga acuan BI atau BI rate ke level 7 persen.

Atas pertanyaan tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara membenarkan, sejak Oktober 2015 BI mengakui adanya ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter. Namun, pelonggaran itu tidak hanya soal BI rate, bisa juga dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) primer.

"BI pada waktu Rapat Dewan Gubernur 14 Januari menurunkan BI Rate dan di pers rilis BI, BI katakan masih ada ruang pelonggaran kebijakan moneter subject to situasi global, pasar keuangan," paparnya di Graha Niaga, Jumat (29/1).

Dia mengatakan, selama situasi ekonomi global dan dalam negeri stabil, ruang pelonggaran moneter selalu terbuka. Tapi sebelum melakukan pelonggaran, pihaknya mengaku terus memantau kondisi ekonomi global. Indonesia yang memiliki utang luar negeri (ULN) yang besar, mau tidak mau bergantung pada ekonomi global.

"The Fed, China, dua faktor dominan dari ekonomi global, kenapa kita mengacu ekonomi global? Karna funding negara ini banyak sekali dari luar, APBN, korporasi, jadi kita enggak bisa tutup mata dengan apa yang terjadi di global," tukasnya

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan, masih ada ruang untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Pelonggaran bisa dilakukan dalam beberapa kebijakan, misalnya penurunan suku bunga acuan (BI Rate) maupun Giro Wajib Minimum (GWM) primer.

Selain menurunkan suku bunga 25 basis point dari 7,5 persen menjadi 7,25 persen, BI juga sudah menurunkan besaran GWM primer menjadi 7,5 persen.

"Bisa dalam bentuk berbagai instrumen, baik GWM atau policy rate. Ini bisa kami lakukan setelah kami lakukan kajian indikator ekonomi pada saat nanti RDG pada 18 Februari 2016, kami lihat ada ruang pelonggaran," paparnya di sela Mandiri Investor Forum 2016.

Meskipun begitu, untuk memutuskan pelonggaran kebijakan, BI perlu melakukan banyak pertimbangan. Untuk itu, BI bakal terus memantau pergerakan ekonomi global maupun kondisi ekonomi dalam negeri.

"Kondisi global perlu kami perhatikan. Banyak yang katakan tekanan harga minyak menekan harga komoditas. Ekonomi China masih akan ada koreksi," tandasnya.

BI Buka Kantor Perwakilan di Beijing

Mon, 15 Jan 2018 - Keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing diharapkan dapat semakin mengoptimalkan hubungan ekonomi dan keuangan kedua negara

Bitcoin Marak, BI Larang Perdagangan Virtual Currency di Indonesia

Mon, 15 Jan 2018 - Virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

OJK Rilis Kebijakan Khusus Perbankan Terkati Erupsi Gunung Agung

Wed, 03 Jan 2018 - Kebijakan OJK dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner No.20/KDK.03/2017 yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2

BI Alihkan Fungsi Pengaturan Sistem Informasi Perkreditan ke OJK

Fri, 29 Dec 2017 - Pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013

BI Tetapkan "BI 7-day Reverse Repo Rate" Turun ke 4,50%

Thu, 24 Aug 2017 - Penurunan suku bunga kebijakan diharapkan dapat memperkuat intermediasi perbankan sehingga memperkokoh stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Ekonomi Syariah Harus Sasar Sektor Riil

Mon, 24 Jul 2017 - Kita melihat dalam mengembangkan ekonomi syariah ada indikator yang menjadi prioritas untuk ditumbuhkembangkan, bukan hanya islamic finance tetapi juga misalnya ada halal food, halal travel, halal fashion, halal media.



Non Bank

"tanamduit", Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Asuransi Cakrawala Proteksi Resmikan Cabang Medan

Pada kuartal III / 2017 ACP mencatat pencapaian premi s

Kolaborasi Tekfin Indonesia dan Australia

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi