Governance, Risk Management & Compliance

BI Dorong Implementasi Keuangan Digital di Sumatera Utara

Kamis 19 September 2019 17:23:0

Forum Sistem Pembayaran merupakan sebuah wadah komunikasi, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder ekonomi dan keuangan digital di Sumatera Utara yang bertujuan untuk mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital di Sumatera Utara.

MEDAN, Stabilitas -- Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, perbankan dan stakeholder lainnya telah melaksanakan "Kick Off Forum Sistem Pembayaran Sumatera Utara" pada tanggal 9 September 2019 bertempat di Grand Ballroom, Hotel Adimulia Medan.

Forum Sistem Pembayaran merupakan sebuah wadah komunikasi, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder ekonomi dan keuangan digital di Sumatera Utara yang bertujuan untuk mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital di Sumatera Utara secara merata demi mendukung pertumbuhan ekonomi yan kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan ditengah tantangan ketidakpastian global yang ada.

"Forum ini memiliki tiga pilar, yaitu Community atau penguatan jejaring dan koordinasi berbasis komunitas, database atau sharing data non confidential sehingga perencanaan perluasan elektronifikasi dapat terukur dan sesuai sasaran serta research atau integrase kajian tentang isu-isu terkini dibidang sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan stakeholders lainnya" ujar Andiwiana, Direktur Kantor Perwakilan BI Prov. Sumut, dalam paparannya

Setelah pelaksanaan kick off tersebut, kegiatan Forum SP akan dilanjutkan dengan pembahasan rinci setiap topik dalam Forum baik topik Elektronifikasi Transaksi Pemda dan Bansos Non Tunai pada bulan Oktober 2019 serta topik Elektronifikasi transaksi sektor ritel, transportasi dan pariwisata pada bulan November 2019. Melalui forum tersebut, Bank Indonesia berharap dapat berkolaborasi bersama menyusun program kerja lebih rinci, mekanisme koordinasi & monitoring, ketersediaan Peraturan Daerah serta menerapkan pilot project maupun replikasi program kerja untuk meningkatkan digital payment di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Asisten Pembangunan Pemprov Sumut, Jumsadi Damanik, mewakili Gubernur Sumatera Utara, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia selaku penyelenggara kegiatan serta penggagas lahirnya Forum Sistem Pembayaran ini dan berharap seluruh stakeholders mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi era ekonomi digital ini guna mendorong perekonomian Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Seminar Ekonomi dan Keuangan Digital dengan narasumber Lis Sutjiati (Staf Khusus Kementrian Komunikasi dan Informatika), Teuku Parvinanda Andri (VP Head of Regional Affairs GOJEK), Bima Laga (AVP Public Policy Bukalapak) serta Waasi Sumitardja (VP Digital Banking Product Head BTPN Jenius) yang membahas secara terperinci arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan digital yang dicanangkan oleh pemerintah pusat serta kolaborasi & kontribusi masing-masing pemain ekonomi digital baik dari fintech, perbankan, e-commerce dan online transportation / delivery.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh lebih dari 325 orang yang terdiri dari pimpinan OPD khususnya BPKAD, BPPRD, Disperindag, Dishub, Perbankan, akademisi, pelaku fintech, start up, asosiasi serta stakeholders ekonomi digital lainnya.

HUT ke-50, Jamkrindo Berkomitmen Tingkatkan Dukungan Bagi Pelaku UMKM

Wed, 01 Jul 2020 - Pada tahun 2020 ini Jamkrindo juga berhasil menapaki tonggak sejarah baru. Perum Jamkrindo bertransformasi sebanyak dua kali, dari Perum Jamkrindo ke PT Jamkrindo (Persero), hingga kini menjadi PT Jamkrindo.

Direktur LPEI: Bisnis Penjaminan LPEI Mampu Dorong Kinerja Ekspor

Wed, 24 Jun 2020 - Peningkatan ekspor oleh eksportir akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kemendag Dorong Bisnis Ritel Jadi Motor Pemulihan Ekonomi

Fri, 19 Jun 2020 - Insentif untuk sektor ritel akan diberikan selama enam bulan ke depan.

BI Berikan Quantitative Easing untuk Pulihkan Ekonomi dari COVID-19

Tue, 14 Apr 2020 - Quantitative easing tersebut berupa penyediaan term-repo kepada bank-bank dan korporasi dengan transaksi underlying Surat Utang Negara (SUN) / Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun.

Laporan BI: Defisit Transaksi Berjalan Rendah, Rupiah Menguat

Tue, 14 Apr 2020 - "Secara keseluruhan, defisit transaksi berjalan di triwulan 1 tahun 2020 diperkirakan akan lebih rendah 1,5% dari PDB."

BI Gencarkan Transaksi Non Tunai untuk Mitigasi Penularan COVID-19

Tue, 14 Apr 2020 - Gerakan transaksi non tunai ini mendukung percepatan penyaluran program-program bantuan sosial (bansos) secara kepada masyarakat baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi