Governance, Risk Management & Compliance

BI Kembali Naikan Bunga Acuan 25 bps Menjadi 4,75%

Rabu 30 Mei 2018 15:34:0

Kebijakan ini sebagai langkah pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve BI untuk memperkuat stabilitas khususnya stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar keuangan

JAKARTA, Stabilitas -- Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility (DF) sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga Lending Facility (LF) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, berlaku efektif tanggal 31 Mei 2018.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman dalam siaran pers yang diterima Rabu (30/5/2018) menjelaskan, kebijakan ini sebagai langkah pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas khususnya stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global.

“Bank Indonesia meyakini kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan cukup baik dan kuat. Tekanan terhadap stabilitas sejak awal Februari lebih karena tren kenaikan suku bunga AS dan meningkatnya ketidakpastian global akibat perubahan kebijakan AS dan sejumlah risiko geopolitik. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengkalibrasi perkembangan baik domestik maupun global untuk memanfaatkan masih adanya ruang untuk kenaikan suku bunga secara terukur,” ungkap Agustman.

Dia menjelaskan, keputusan kenaikan suku bunga tersebut merupakan bagian dari langkah kebijakan jangka pendek Bank Indonesia yang memprioritaskan kebijakan moneter pada stabilitas khususnya untuk nilai tukar rupiah.

Pertama, respons kebijakan suku bunga akan tetap ditempuh secara pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar terkendali sesuai sasaran 3,5±1%.

Kedua, intervensi ganda (dual intervention) di pasar valas dan di pasar surat berharga negara (SBN) terus dioptimalkan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar, dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang.

Ketiga, strategi operasi moneter diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swap antar bank. Keempat, komunikasi yang intensif khususnya kepada pelaku pasar, perbankan, dunia usaha, dan para ekonom untuk membentuk ekspektasi yang rasional sehingga dapat memitigasi kecenderungan nilai tukar rupiah yang terlalu melemah (overshooting) dibandingkan dengan level fundamentalnya.

Agusman menjelaskan lebih lanjut bahwa tekanan terhadap stabilitas khususnya nilai tukar Rupiah lebih karena perubahan kebijakan di AS yang berdampak ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Semakin membaiknya perekonomian dan meningkatnya inflasi di AS akan mendorong peningkatan suku bunga the Fed, yang oleh sebagian pelaku pasar keuangan diperkirakan dapat lebih agresif menjadi 4 kali kenaikan dalam tahun ini.

“Kenaikan suku bunga yang lebih tinggi juga disebabkan oleh defisit fiskal pemerintah AS yang diperkirakan akan mencapai sekitar 4% dari PDB tahun ini dan 5% tahun 2019. Kedua perubahan kebijakan AS tersebut telah memicu kenaikan yield US Treasury Bond dan penguatan mata uang dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia,” jelasnya.

BI juga mencatat bahwa ketidakpastian global juga meningkat sehubungan dengan ketegangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok, serta beberapa ketegangan geopolitik regional.

Berbagai faktor global tersebut telah memicu pembalikan modal asing (capital outflow) dan memberikan tekanan pada pasar keuangan di negara maju dan EMEs, termasuk Indonesia, baik penurunan harga saham, meningkatnya yield obligasi, maupun melemahnya nilai tukar terhadap dolar AS.

Namun, BI menegaskan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat terhadap tekanan eksternal pada saat ini sebagaimana ditunjukkan pula pada periode-periode tekanan global sebelumnya. “Kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan cukup baik sebagaimana asesmen pada RDG Bulanan tanggal 16-17 Mei 2018. Inflasi cukup rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 3,5±1%,” papar Agusman.

Pertumbuhan ekonomi tetap baik didukung oleh meningkatnya investasi baik bangunan maupun nonbangunan. Defisit transaksi berjalan membaik dari triwulan sebelumnya dan untuk keseluruhan tahun 2018 diperkirakan akan di bawah 2,5% dari PDB.

Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga terjaga dengan penyaluran kredit yang mulai membaik. Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan semakin memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.

“Dari sisi Bank Indonesia, sejumlah langkah lanjutan sedang dipersiapkan untuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan akselerasi upaya pendalaman pasar keuangan khususnya untuk pembiayaan infrastruktur dari swasta,” tutup Agusman.

BI 7-Day Reverse Repo Rate Bertahan di 5,75%

Thu, 25 Oct 2018 - Keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik.

Asia Perlu Pendekatan Kawasan Untuk Memanfaatkan Sepenuhnya Potensi Fintech

Thu, 11 Oct 2018 - Disintermediasi layanan fintech atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

BI: Dorong Ekspor dan Pariwisata untuk Ketahanan Ekonomi Indonesia

Thu, 11 Oct 2018 - Dengan kebutuhan impor yang masih besar, semakin penting bagi Indonesia untuk mendorong ekspor dan pariwisata.

Indonesia dan Singapura Sepakati Kerja Sama Keuangan Antar-Bank Sentral

Thu, 11 Oct 2018 - Salah satu substansi kerja sama yang disepakati adalah kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam pengelolaan likuiditas valas secara bilateral (Bilateral Liquidity Management Arrangement-BLMA)

BI dan Federal Reserve Bank of New York Bahas Dampak Normalisasi Kebijakan Ekonomi Negara Maju

Wed, 10 Oct 2018 - Melalui kegiatan yang dihadiri oleh para pemimpin bank sentral dari seluruh penjuru dunia tersebut, kedua lembaga bertujuan menggali perspektif dan pandangan yang berbeda dalam menyikapi perkembangan ekonomi global saat ini.

Tiga Aspek Paradigma Baru Pembiayaan Infrastruktur Versi Bank Indonesia

Tue, 09 Oct 2018 - Ketiga aspek tersebut adalah pergeseran dari pembiayaan Pemerintah ke pembiayaan swasta. Kedua, proyek infrastruktur sebagai sebuah kelas aset (class asset). Ketiga, basis investor yang luas.



Non Bank

OJK: Kemajuan Teknologi Finansial Perlu didukung SDM yang Handal.

Berdasarkan data World Bank, dari jumlah 157 negara, In

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

Portofolio

OJK Dorong Pertumbuhan Industri di Daerah Melalui Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perusahaan

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi