Governance, Risk Management & Compliance

QR Code Indonesia Standard Diluncurkan

Senin 27 Mei 2019 13:57:0

Dalam tahap awal, BI memperkenalkan QRIS untuk Merchant Presented Mode atau MPM dan akan mulai diimplementasikan pada semester II tahun ini.

JAKARTA, Stabilitas - Bank Indonesia melakukan soft launching QR Code Indonesia Standard (QRIS), Senin 27 Mei 2019. Peluncuran tahap awal ini, sebagai awal transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, peluncuran ini menjadi momentum pertama bagi industri perbankan, layanan keuangan digital maupun perdagangan terapkan QRIS dan menyesuaikannya dengan sistem yang dimiliki.

Hal itu ditujukan, karena sistem pembayaran QR Code di Indonesia ke depannya akan hanya ada satu sistem, yakni mengacu pada QRIS. Dengan itu, digital open banking dan interlink dengan fintech melalui standarisasi Open API (Application Programming Interface) akan terdorong.

"Soft launching QRIS ini menjadi momentum kita untuk mencocokan dengan industri. Kita sudah bicara dengan perbankan, fintech comodities, bagaimana mengintegrasikan API banking dan fintech," tutur Perry, saat membuka acara Seminar Internasional dengan tema "Digital Transformation for Indonesia Digital Economy" dan soft launching QR Indonesia Standard di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, 27 Mei 2019.

Hadirnya QRIS memungkinkan pembayaran melalui QR akan terinterkoneksi dan terinteropabilitas dengan menggunakan satu standar QR Code. Dalam tahap awal, BI memperkenalkan QRIS untuk Merchant Presented Mode atau MPM dan akan mulai diimplementasikan pada Semester II tahun ini.

QRIS dikembangkan dengan standar yang dibangun oleh EMVco, yakni perusahaan-perusahaan seperti Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, Amex, maupun Discover. Sehingga, QRIS bisa digunakan oleh negara yang juga mengacu pada standar internasional tersebut.

Negara-negara yang baru menyesuaikan standar QR Code-nya dengan EMVco, di antaranya Singapura dan Thailand. Dengan begitu, BI juga sedang melakukan penjajakan dengan Bank Sentral negara tersebut, agar QRIS bisa digunakan oleh merchant negara tersebut begitu juga sebaliknya.

Adanya standar itu, mengharuskan penyedia jasa sistem pembayaran QR Code seperti OVO, Gopay, Dana, LinkAja, maupun yang berasal dari luar negeri seperti AliPay maupun WechatPay harus menyesuaikan sistem QR Codenya dengan QRIS. Sehingga, QR Code yang ada di Indonesia hanya satu bentuk QRIS.

"Peran kita bagaimana memastikan inovasi ini benefit bagi ekonomi dan keuangan Indonesia. Market mechanism tidak selalu ada sisi baiknya, ada saatnya market gagal akibat perkembangan industri. Ini peran policy maker menjawab dampak negatif itu," tegas Perry. 

CIMB Niaga Mulai Ujicoba QRIS Untuk Pembayaran Antarnegara

Wed, 26 Jun 2019 - Uji coba ini telah mulai dilakukan di beberapa merchant di Bandara Changi Singapura dengan memanfaatkan aplikasi Go Mobile milik CIMB niaga serta bekerja sama dengan Liquid Grup.

BI Turunkan Biaya Transfer Kliring

Tue, 25 Jun 2019 - Tak hanya menurunkan biaya transfer kliring, BI juga mengubah periode penyelesaian transaksi yang semula hanya 5 kali menjadi 9 kali dalam sehari.

BI Ingatkan Masyarakat Tak Tukar Uang Sembarangan

Wed, 29 May 2019 - Menukarkan uang di lembaga tidak resmi juga berisiko mendapat uang palsu.

Jelang Hari Raya, BI Siapkan Rp217T

Wed, 29 May 2019 - Bank Indonesia juga menyapkan 2941 titik penukaran uang yang tersebar di sepanjang jalur mudik serta menyiapkan uang tunai untuk ditukarkan sebesar Rp217T.

12 Kebijakan Perkuat Sistem Pembayaran

Tue, 28 May 2019 - Bank Indonesia, OJK dan Pemerintah menyepakati 12 kebijakan strategis yang tertbagi dalam 3 kelompok besar salah satunya perluasan penyaluran bansos.



Non Bank

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

DJP, DJBC dan DJA Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengo

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III Kementerian Keuangan

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenke

Kantongi Izin BI, Cashlez Siap Lebarkan Sayap

Setelah sebulan mengajukan izin beroperasi 2 tahun yang

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi