Governance, Risk Management & Compliance

Biaya Produksi Tinggi, Petani Tak Kunjung Sejahtera

Kamis 27 Juli 2017 13:29:0

Sekalipun harga gabah diatas HPP, namun petani tidak kunjung sejahtera seiring dengan meningkatnya biaya produksi di sektor pertanian.

JAKARTA, Stabilitas--Perhitungan harga pembelian (HPP) gabah dan beras sering tidak sesuai dengan nilai keekonomian usaha tani. Pasalnya asumsi subsidi input yang diberikan pemerintah kepada petani tidak realistis.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), melihat sekalipun harga gabah diatas HPP, namun petani tidak kunjung sejahtera seiring dengan meningkatnya biaya produksi di sektor pertanian.

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan hal tersebut terlihat dari nilai tukar petani (NTP) Pangan sejak awal 2015 cenderung menurun.

"HPP petani selalu diatas harga petani, berarti seharusnya petani sejahtera dong? Tapi ternyata nilai tukar petani selalu turun. Bahkan survey BPS terakhir petani mendapatkan pendapatan dari taninya hanya 53 persen,"papar Enny pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/7).

Pasalnya, sebagian besar petani tidak langsung menerima HPP. HPP lebih banyak dinikmati para tengkulak atau pengepul beras yang memiliki akses jual gabah atau beras ke Gudang Bulog. INDEF menilai perhitungan HPP sebaiknya disesuaikan dengan dinamika di lapangan.

"Harga HPP, pemerintah sering perhitungannya tidak realistik. Mestinya disesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan. Selama ini HPO selalu diatas harga pasaran indikasinya selama beberapa tahun terakhir bulog belum mampu menyerap gabah dari petani,"terang Enny. 

INDEF Pertanyakan Efektivitas Subsidi Input

Thu, 27 Jul 2017 - alokasi subsidi input di sektor pertanian (benih dan pupuk) meningkat drastis selama dua tahun terakhir, bahkan pada APBN 2017 subsidi pupuk mencapai lebih dari Rp 30 Triliun

Peran Perbankan Tidak Optimal, Sektor Riil Merosot

Wed, 19 Jul 2017 - Saat sektor riil menurun, sektor keuangan malah tumbuh.

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

Wed, 19 Jul 2017 - payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung hukum untuk membaginya seperti apa? Mengapa itu harus dibagi? Ini kan menunggu regulasinya dulu

INDEF: Anggaran Meningkat, Kebutuhan Utang Otomatis Meningkat

Tue, 11 Jul 2017 - "Katakanlah, lanjut Bhima, hasil lobi di DPR dan realisasi faktual defisit menjadi 2,67 persen, maka surat utang diprediksi akan bertambah hingga Rp 33 triliun hingga Rp 67,3 triliun..."

Upah Turun, Petani Jadi Timses Pilkada

Mon, 10 Jul 2017 - Pertanian tidak lagi menarik bagi angkatan muda. Tahun 2012 penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 35,19 persen dari total tenaga kerja, pada 2016 porsinya tinggal 31,74 persen.



Non Bank

CIMB Niaga Persembahkan Film ‘Banda The Dark Forgotten Trail’

Film ini menuturkan ulang kisah sejarah Kepulauan Banda

Aset Jamkrindo Syariah Tumbuh 135 Persen

Aset JamSyar tumbuh 123 persen bila dibandingkan dengan

Zakat untuk UKM Dikembangkan

Zakat yang ditunaikan Jamkrindo Syariah menambah daftar

AAJI: Q1/2017 Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Tumbuh 16,4 Persen

Total pendapatan premi merupakan kontributor terbanyak

Portofolio

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

CIMB dan China Galaxy Jajaki Kerjasama Stockbroking

Dalam usaha patungan tersebut, kedua perusahaan yang te

AAEI Ajak Masyarakat Berinvestasi Saham

AAEI mengajak masyarakat agar tak ragu lagi untuk berin

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi