Governance, Risk Management & Compliance

Bitcoin Marak, BI Larang Perdagangan Virtual Currency di Indonesia

Senin 15 Januari 2018 16:51:0

Virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

JAKARTA, Stabilitas -- Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Otortas monetee ini mengingatkan, pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

"Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman dalam pernyataan reami, Sabtu (13/1/2018).

Agusman menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017? tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

"Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme," katanya.

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Thu, 17 Jan 2019 - Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pembayaran wajib menjalin kerja sama dengan perusahaan domestik agar dapat beroperasi di Indonesia serta harus memenuhi kewajiban menlengkapi dokumen kepada Bank Indonesia.

BI Tahan Suku Bunga Acuan di 6 Persen

Thu, 17 Jan 2019 - Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 16 dan 17 Januari memutuskan untuk menahan suku bunga acuan pada angka 6 persen serta suku bunga deposit facility pada 5.25 persen.

BI: Ketersediaan Uang Tunai Jelang Natal dan Tahun Baru Tercukupi

Thu, 20 Dec 2018 - BI nyatakan ketersediaan uang tunai jelang liburan Natal dan Tahun Baru tercukupi dan menghimbau masyarakat menggunakan uang elektronik.

BI Tahan Suku Bunga Acuan di Posisi 6 Persen

Thu, 20 Dec 2018 - BI sepakat mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate Pada Posisi 6 persen dan akan berlaku mulai 21 Desember 2018.

Bank Indonesia Berkomitmen Larang Penerimaan Gratifikasi

Tue, 18 Dec 2018 - Bank Indonesia juga meminta masyarakat yang mengetahui ada tindakan gratifikasi yang diterima oleh seluruh pegawai BI agar melapor melalui whistleblowing System Bank Indonesia di website Bank Indonesia.

Ekonom: BI Masih Akan Naikkan Suku Bunga di 2019

Thu, 13 Dec 2018 - Ekonom memprediksikan BI akan kembali menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-day Reverse Repo Rate pada tahun 2019 menjadi 6,5 persen



Non Bank

Allianz Utama Indonesia Fokus Inovasi Digital dan Perkuat Bisnis Ritel di 2019

Sejalan dengan berkembangnya tren digital dalam kehidup

DanaLaut Siap Fasilitasi Pembiayaan UMK Kelautan Rp50 Miliar

Di 2019, DanaLaut berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pem

Shopee Dukung Aturan Pajak e-Commerce

Sebagai salah satu perusahaan e-commece di Indonesia, S

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi