Governance, Risk Management & Compliance

BKPN: Aduan Konsumen Terbanyak dari Sektor Perumahan dan Pinjaman Online

Senin 8 April 2019 12:9:0

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memaparkan, dari 154 total aduan, 83 persennya merupakan aduan dari sektor perumahan kemudian disusul sektor fintech ilegal.

JAKARTA, Stabilitas-- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebutkan terdapat 154 pengaduan konsumen sejak Januari hingga Maret 2019. Koordinator Komisi Komunikasi & Edukasi BPKN Arief Safari mengatakan, jumlah ini meningkat 40 hingga 50 persen persen dari kuartal 1 pada tahun sebelumnya 2018.

"Dari aduan tersebut, 129 aduan atau 83 persennya merupakan aduan transaksi di sektor perumahan,"paparnya dalam konferensi pers di Gedung Kemendag Jakarta, Senin (8/4/2019).

Selain aduan mengenai perumahan, dirinya menambahkan, aduan terbanyak kedua berasal dari aduan pinjaman online atau peer-to-peer lending (P2P) ilegal dengan jumlah total 6 laporan, aduan pembelian barang melalui e-commerce sebanyak 4 laporan, dua aduan jasa perjalanan , tiga aduan perbankan, dua aduan fintech serta dua aduan sektor telekomunikasi serta sisanya merupakan aduan di bidang kelistrikan dan otomotif serta kesehatan.

"Terbanyak memang dari perumahan. Aduannya kebanyakan dari rentang usia 30 sampai 40 tahun,"terangnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, aduan dari sektor perumahan merupakan aduan terkait rumah tapak dan vertikal, keterlambatan penyerahan sertifikat, serah terima unit, dan iuran perumahan. Selain itu, dirinya menambahkan, terdapat beberapa daerah seperti Lenteng Agung dan Cikarang yang menjadi perhatian BPKN.

Sementara itu, untuk sektor e-commerce dan pinjaman online melalui fintech, lembaga BPKN terus menerima aduan setiap tahunnya. Menurut Arief, perkembangan industri ini belum diikuti oleh regulasi yang tepat. Dirinya kemudian mencontoh regulasi pemadam kebakaran.

"Regulasi yang ada sekarang ini seperti pemadam kebakaran. Bergerak saat sudah ada api, bukan mencegah agar api tidak timbul. Bergeraknya saat sudah ada aduan,"ungkapnya

Oleh karena itu dalam kesempatan yang sama, dirinya menghimbau OJK selaku regulator dan Kominfo untuk membuat aturan yang bersifat antisipatif dalam menanggapi masalah aduan terkai e-commerce dan pinjaman online.

"Tidak hanya regulator tapi juga kepada konsumen, gunakan aplikasi fintech yang terdaftar di OJK agar mudah saat ditangani,"pesannya. (Is)



Non Bank

Kian Mudah, Adira Perkenalkan Klaim #1JariBeres

Sepanjang tahun 2019, Adira Insurance telah menerima 4.

Kredivo Luncurkan Inovasi Terbaru

Melalui aplikasi ini, pengguna bisa memilih opsi cicila

Adira Insurance Buka Kantor Perwakilan di Pusat Perbelanjaan

Keberadaan kantor representatif Adira Insurance ingin m

Gandeng Ralali.com, ASM Maksimalkan E Commerce

Secara korporasi, kerjasama dengan Ralali.com ini juga

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi