Governance, Risk Management & Compliance

BNI Syariah Mulai Pasarkan KPR Subsidi FLPP Sejahtera Syariah

Selasa 30 Juni 2020 13:20:0

KPR Sejahtera Syariah ditujukan untuk pembelian rumah subsidi tapak atau susun.

JAKARTA, Stabilitas -- BNI Syariah mulai memasarkan KPR Subsidi Syariah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan produk KPR Sejahtera Syariah. Hal ini setelah BNI Syariah resmi ditunjuk sebagai bank penyalur KPR Syariah FLPP tahun 2020 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Bisnis Ritel & Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan rumah subsidi merupakan wujud komitmen bank dalam mensukseskan Program Satu Juta Rumah yang dikelola melalui Kementerian PUPR.

"Hal ini sejalan dengan maqashid syariah sebagai bentuk dukungan BNI Syariah terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah idaman sesuai prinsip syariah," kata Iwan.

Melalui KPR Sejahtera Syariah diharapkan BNI Syariah bisa memberikan solusi kepada MBR yang belum memiliki rumah dengan memberikan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dengan angsuran terjangkau.

Keunggulan nasabah yang membeli rumah subsidi di BNI Syariah adalah adanya prinsip 5B (Lima Bebas) yaitu nasabah bebas administrasi untuk akad Murabahah, bebas provisi, bebas appraisal, bebas pinalti, dan bebas gharar.

Selain kelebihan lainnya berupa perasaan tentram dan tenang karena sesuai prinsip syariah, angsuran ringan sampai lunas, proses persetujuan pembiayaan mudah dan relatif cepat, subsidi bantuan uang muka dari pemerintah, jangka waktu pembiayaan sampai dengan 20 tahun, pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis, dan bebas kontribusi asuransi serta PPN.

KPR Sejahtera Syariah ditujukan untuk pembelian rumah subsidi tapak/susun dengan kondisi baru dan siap huni. Produk ini didukung oleh pengembang yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah dan sistem informasi yang terintegrasi antara BNI Syariah dengan Kementerian PUPR sehingga memudahkan masyarakat memperoleh rumah idaman.

MBR yang dapat mengikuti program ini adalah nasabah yang memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta berdasarkan seluruh pendapatan bersih. Nasabah yang ingin mengikuti program KPR subsidi BNI Syariah ini juga harus memenuhi syarat yaitu WNI memiliki KTP, berstatus pegawai aktif/pengusaha/wirausaha, minimal berusia 21 tahun, belum pernah memiliki rumah atau mendapatkan bantuan pemilikan rumah dari pemerintah, dan wajib menempati rumah yang dibeli dalam lima tahun pertama kepemilikan.

Selain program FLPP, Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga dapat mengikuti program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Program SBUM merupakan program subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada MBR dalam rangka pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah. Besaran SBUM yang diberikan sebesar Rp 4 juta, dan khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 10 juta.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) yang telah ditandatangani antara Bank BNI Syariah dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR pada tanggal 19 Desember 2019, BNI Syariah diberikan kuota sebesar 1.750 unit atau setara dengan Rp 187,8 miliar untuk dapat disalurkan kepada MBR pada tahun 2020.

Sampai dengan Maret 2020, outstanding pembiayaan KPR BNI Syariah yaitu BNI Griya iB Hasanah berada di posisi Rp13,58 triliun dengan pertumbuhan 11,86 persen year on year. Pada awal tahun 2020, BNI Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah sebesar 9-12 persen secara tahunan atau year on year (yoy) yang diharapkan dari KPR Sejahtera Syariah ini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pembiayaan tersebut.

Pada awal tahun 2020, BNI Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah sebesar 9-12 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan alhamdulillah sampai dengan Maret 2020 outstanding pembiayaan  BNI Griya iB Hasanah berada di posisi Rp13,58 triliun dengan pertumbuhan 11,86 persen yoy. Dengan adanya KPR Sejahtera Syariah diharapkan dapat menjadi katalisator baru untuk mem-boosting pembiayaan BNI Syariah.

BNI Syariah Wajibkan Transaksi Kartu Kredit Pakai PIN

Tue, 07 Jul 2020 - Direktur Bisnis Ritel & Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi mengatakan mayoritas pemegang kartu kredit syariah Hasanah Card telah menggunakan PIN untuk keamanan dan kenyamanan bertransaksi.

BNI Syariah Gandeng UIN Mataram Dalam Layanan Virtual Account

Fri, 03 Jul 2020 - Potensi kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini cukup besar salah satunya terkait dengan potensi pembayaran SPP/UKT Mahasiswa baik sarjana maupun pasca sarjana sebesar Rp 35 miliar.

BNI Syariah Luncurkan Program Tunjuk Rumah DP Nol Persen

Thu, 02 Jul 2020 - Program Tunjuk Rumah DP 0 persen ini berlaku sampai Desember 2020.

BNI Syariah Siap Layani Transaksi Pembayaran Produk Pertamina di Aceh

Thu, 25 Jun 2020 - BNI Syariah menyediakan pembayaran produk Pertamina dengan layanan Online Payment Banking System (OPBS).

BNI Syariah Ajak Nasabah Bijak Investasi

Wed, 24 Jun 2020 - Webinar ini merupakan bagian dari value hasanah banking partner yang diusung oleh BNI Syariah dalam memberikan layanan yang terbaik sesuai prinsip syariah.



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi