Governance, Risk Management & Compliance

Panggilan Kepada Unbanked People

Kamis 1 Januari 2015 8:52:0

Otoritas telah meluncurkan aturan pamungkas untuk menjalankan branchless banking. Bank harus sudah bergerak merangkul masyarakat unbanked mulai awal tahun depan.

Otoritas benar-benar serius untuk merangkul lebih banyak masyarakat yang belum tersentuh sektor keuangan. Maklumlah, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh lembaga keuangan, baik karena tingkat kemiskinan maupun lokasi tempat tinggal yang terpencil.

Survei World Bank pada 2010 menyebutkan akses keuangan di Indonesia ini relatif rendah ketimbang akses keuangan di negara Asia lain. Penabung di Indonesia hanya mencapai 47 persen dari total penduduk, sementara Singapura mencapai 95 persen, Korea 65 persen, Malaysia, Thailand dan Srilangka masing-masing 60 persen.

Menyadari hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan lalu mengeluarkan Peraturan OJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Inklusif (Laku Pandai). Aturan ini mulai berlaku pada awal Januari 2015.

Aturan branchless banking tersebut hanyalah salah satu dari 20 POJK baru lainnya di bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank yang dikeluarkan pada November 2014 lalu. Dengan POJK Laku Pandai ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh jaringan secara fisik. Terlebih lagi bila diiringi dengan produk yang tepat atau sesuai bagi masyarakat yang disasar, maka BB dapat merupakan alternatif yang efektif dan efisien bagi Bank dalam menawarkan jasa keuangan kepada unbanked dan unbankable people.

Branchless banking merupakan salah satu strategi distribusi perbankan yang memberi layanan keuangan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang bank. Secara teknis, layanan Laku Pandai ini didukung dengan sarana teknologi seperti telepon seluler, Electronic Data Capture (EDC) maupun jasa pihak ketiga, seperti Agen Individu atau Agen Badan Hukum.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan aturan yang diterbitkan tidak akan mengubah esensi regulasi yang sebelumnya dikeluarkan Bank Indonesia. Pada 2012, BI menerbitkan regulasi terkait layanan tanpa kantor cabang melalui peraturan tentang transfer dana. Sebelum itu, pada 2009, BI juga sudah menerbitkan aturan tentang Uang Elektronik. Namun pada 2014, BI menerbitkan lagi aturan PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Meski memiliki ruang lingkup berbeda, dua aturan yang dirilis dua otoritas tersebut sama-sama melibatkan agen perbankan yang diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh layanan perbankan.

POJK tentang Laku Pandai menetapkan syarat bank yang mengikuti program tersebut harus berbadan hukum Indonesia, memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1,2, atau 3. Bank peserta program ini juga wajib memiliki jaringan kantor di wilayah Timur Indonesia dan atau provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lalu, OJK juga mewajibkan bank memiliki infrastruktur pendukung, berupa layanan transaksi elektronik bagi nasabah, seperti SMS Banking, mobile banking dan Internet Banking atau host to host. Dalam POJK tersebut juga terdapat klausul mengenai keberadaan agen Laku Pandai.

Sementara itu PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik mensyaratkan bank yang terlibat dalam layanan perbankan tanpa kantor harus berbadan hukum Indonesia, masuk kategori bank BUKU 4 atau memiliki modal setidaknya Rp30 triliun, telah menjadi penerbit elektronik selama minimal 2 tahun, serta memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan BI.

BI juga menerbitkan dua aturan pelaksana dari PBI tersebut, yakni Surat Edaran (SE) BI No.16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dan SE BI No.16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Digital (LKD) dalam Rangka Mendukung Keuangan Inklusif Agen LKD Inividu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, mengatakan, agen Laku Pandai bisa dimanfaatkan oleh agen LKD yang merupakan program BI. Asalkan, agen Laku Pandai tersebut sudah memiliki persyaratan sebagai agen LKD versi BI.

Hal ini, kata Nelson, sudah dibicarakan olehnya kepada anggota Dewan Komisioner OJK yang merupakan ex officio dari BI yaitu Halim Alamsyah dalam rapat dewan komisioner OJK. Namun, untuk memperjelas lagi persoalan ini, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan BI secara intensif. “Akan duduk sama-sama dengan BI supaya lebih optimal memanfaatkan,” katanya beberapa waktu lalu.

Dalam aturan Laku Pandai, terdapat klausul mengenai persyaratan dan perizinan bagi bank yang akan menyediakan Laku Pandai. Jenis Laku Pandai yang disediakan adalah tabungan dengan karateristik basic saving account (BSA) dan penyaluran kredit kepada nsabah mikro dengan jangka waktu paling lama setahun dan maksimum plafon kredit Rp20 juta.

“Aturan ini juga memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang lebih beragam melalui kerja sama antara agen tertentu dengan lembaga jasa keuangan selain bank, seperti perusahaan asuransi atau perusahaan penerbit uang elektronik,” tutur Nelson.

Untuk tabungan dengan karateristik BSA ini pasti ada bunga. Namun, OJK

 

berharap, bunga yang diberikan kepada nasabah Laku Pandai lebih rendah dari bunga tabungan konvensional. Hal tersebut bertujuan agar Laku Pandai bisa dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Aturan Laku Pandai ini akan segera disosialisasikan OJK ke seluruh daerah. Sosialisasi ini akan melibatkan seluruh kantor OJK yang ada di daerah. Seperti halnya dengan LKD, penentuan agen Laku Pandai juga berada di bank. Jika dalam perjalanannya, ada informasi mengenai agen tersebut, maka bank bisa menentukan apakah agen itu dapat dipertahankan atau tidak.

OJK menyadari, penerapan Laku Pandai merupakan bisnis jangka panjang. Sehingga, untuk tahun pertama belum ada untung yang bisa diraih perbankan. Meski begitu, potensi dana yang bisa diraih bank dalam Laku Pandai ini terbilang cukup besar. “Potensi besar, ratusan triliun mengendap di sana,” ungkap Nelson.

Nanti di akhir tahun 2016, OJK akan melakukan evaluasi di lokasi mana saja branchless banking ini tidak lagi diperlukan.

Respons Bank

Aturan yang dikeluarkan otoritas tersebut, mendapatkan berbagai tanggapan dari beberapa bank. Sejumlah bank mengaku masih membutuhkan waktu untuk mempelajari aturan itu secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk turut berpartisipasi.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Suwignyo Budiman mengaku, saat ini pihaknya masih memperlajari aturan terbaru dari OJK terkait layanan branchless banking yang melibatkan agen perbankan. BCA belum melakukan pembicaraan apapun dengan regulator terkait hal ini.

Saat ini, BCA masih fokus mengurus izin dari BI terkait LKD yang juga melibatkan agen perbankan. Izin ddari BI diharapkan dapat keluar pada akhir tahun 2014 ini.

Suwignyo menolak menyebutkan jumlah agen perbankan yang akan direkrut untuk menjalankan layanan branchless banking ini. Menurutnya, target jumlah agen baru akan ditentukan setelah proses perizinan selesai.

PT Bank Permata Tbk juga belum akan melibatkan diri dalam bisnis layanan keuangan tanpa kantor dalam waktu dekat. Direktur Retail Banking Bank Permata, Bianto Surodjo mengatakan, saat ini pihaknya masih memantau perkembangan branchless banking oleh industri perbankan. “Kami melihat opportunity. Kalau dilihat cukup efektif akan masuk juga,” ujarnya.

Tak hanya bank lokal, bank-bank campuran juga memberikan respon yang sama. Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Melvin Theo menuturkan pihaknya masih dalam kajian akhir untuk masuk dalam branchless banking. “Kami masih mengkaji bagaimana bisa menyesuaikan dengan platform ini,” kata Melvin.

Bahkan, pada tahun depan, bank yang 99 persen sahamnya dimiliki DBS Group Holding Ltd ini lebih memilih menambah kantor cabang dan kantor kas. Melvin menururkan, langkah tersebut dilakukan untuk menggenjot penambahan jumlah nasabah.

Senada, Presiden Direktur PT Bank Commomwealth Tony Costa pun nampaknya masih enggan masuk dalam layanan keuangan tanpa kantor tersebut. “Kami masih harus melihat regulasinya,” ujar Tony.

Pihaknya lebih memilih memaksimalkan produktivitas tiap cabang. Bank dengan pemegang saham pengendali terbesar Commonwealth Bank of Australia tersebut, tercatat memiliki 91 kantor cabang di 32 kota di Indonesia.

Sementara itu, bank swasta nasional lainnya, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, telah menyiapkan produk SMS Banking untuk menyiapkan program Laku Pandai tersebut. Ada pula PT Bank CIMB Niaga Tbk yang juga sudah menyiapkan layanan Rekening Ponsel yang diklaim menjadi produk untuk program branchless banking.

Bank pelat merah seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga sudah menyiapkan produk layanan untuk mendukung program Laku Pandai. Menurut Dirut BNI Gatot M. Suwondo, pihaknya sedang menyiapkan layanan perbankan dengan metode digital online. Bahkan optimalisasi ini bertujuan bisa melayani nasabah dari luar kantor. Sedangkan untuk kantor cabang bisa berkurang.

“Setelah ada pelayanan digital yang optimal, mungkin jumlah cabang akan mengecil. Tetapi, ini bukan berarti kami akan mengurangi jumlah karyawan. Nanti karyawan bisa bekerja dari rumah, kami sedang menyiapkan hal itu,” jelas Gatot.

Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menargetkan memiliki 50 ribu agen branchless banking pada 2015 mendatang. Target ini hendak dicapai demi memperdalam penetrasi BRI di pasar keuangan Indonesia.

Menurut Fitriani Susilawati, Kepala Divisi Electronic Banking BRI, sampai akhir Oktober 2014 lalu, jumlah agen untuk layanan keuangan digital (LKD) BRILink telah mencapai 14.388 agen dengan jumlah transaksi mencapai 3,5 juta transaksi. Sedangkan volume dana transaksi melalui BRI Link sampai akhir Oktober lalu mencapai Rp 4,10 triliun. “Ke depan agen-agen ini akan diperluas kerjasamanya meliputi branchless banking,” kata Fitriani.

Pasca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan mengenai Laku Pandai, BRI juga segera mempersiapkan proses merektur tambahan agen untuk branchless banking sebanyak 50 ribu agen pada tahun depan. “Kira-kira kami upayakan nominal transaksi bisa mencapai Rp 10 triliun,” ujar Fitriani.

Adapun kriteria agen branchless banking BRI tak beda jauh dengan kriteria agen BRILink. Pertama, memiliki KTP, menjadi debitur BRI dengan kolektabilitas lancar, menjadi deposan di BRI, berbentuk koperasi simpan pinjam di daerah, berbentuk Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Keuangan Desa (BKD), serta memiliki usaha utama (menjadi agen BRI hanyalah profesi sampingan).

Untuk sistem fee, Fitriani masih akan menunggu Surat Edaran OJK terkait Laku Pandai. Terkait produk, BRI akan menyiapkan produk tabungan, kredit mikro dan asuransi mikro. “Bisa saja ada produk lain, tapi harus menunggu persetujuan OJK,” pungkas Fitriani.



Non Bank

Layanan Internet Bisa Dinikmati di Seluruh RI

APJII menjalin kerjasama dengan operator yang memungkin

Perum Jamkindo Berikan Pendampingan Unit Usaha  Pondok Pesantren

Pelatihan diselenggarakan di Ponpes Al Mizan, Pandeglan

CIMB Niaga Persembahkan Film ‘Banda The Dark Forgotten Trail’

Film ini menuturkan ulang kisah sejarah Kepulauan Banda

Aset Jamkrindo Syariah Tumbuh 135 Persen

Aset JamSyar tumbuh 123 persen bila dibandingkan dengan

Portofolio

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

CIMB dan China Galaxy Jajaki Kerjasama Stockbroking

Dalam usaha patungan tersebut, kedua perusahaan yang te

AAEI Ajak Masyarakat Berinvestasi Saham

AAEI mengajak masyarakat agar tak ragu lagi untuk berin

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi