Governance, Risk Management & Compliance

Bumikan Ekonomi Syariah, MUI Gelar Kongres Ekonomi Umat

Jumat 21 April 2017 19:13:0

Kongres Ekonomi Umat ini berangkat dari kenyataan atas kondisi ekonomi bangsa Indonesia semakin timpang, baik dari sisi pendapatan maupun penguasaan aset-aset ekonomi

Jakarta, Stabilitas--Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat akan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat Islam dengan tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia" yang akan diselenggarakan pada Sabtu sampai dengan Minggu (22-24/4) di Hotel Sahid, Jakarta, yang akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Kongres Ekonomi Umat ini berangkat dari kenyataan atas kondisi ekonomi bangsa Indonesia semakin timpang, baik dari sisi pendapatan maupun penguasaan aset-aset ekonomi," ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, M Azrul Tanjung, di Jakarta, Jumat. 

Azrul mengatakan Kongres Ekonomi Umat tersebut bertujuan agar dapat tercapainya stabilitas pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Indonesia serta memperkuat ekonomi umat Islam. "Juga merupakan solusi mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin menganga," lanjut dia. 

Dengan mengambil tajuk "Arus Baru Ekonomi Indonesia" , diharapkan akan tercipta tatanan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

Satu wacana penting yang akan digagas dalam Kongres, demi segera terciptanya Arus Baru Ekonomi Indonesia, yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Langkah kongkritnya, yaitu dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.

"Gagasan penting lainnya dalam kongres ini, yaitu memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan IPTEK, inovasi, dan kewirausahaan," papar dia. 

Misalnya dengan berencana untuk membuat Program Pendampingan UMKM, pembuatan kurikulum berbasis industri di SMK maupun Pesantren, dan sebagainya.

Kongres tersebut juga berupaya mengkritisi penguasaan pihak tertentu atas kepemilikan modal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, sistem perundangan di Indonesia masih membuka seluas-luasnya pada partisipasi asing dalam ekonomi, tanpa ada kendali. Solusi atas masalah tersebut adalah penguatan Lembaga Keuangan Syariah, Affirmative Action Policy oleh Pemerintah RI, membuat Komnas Penguatan Ekonomi Umat, membuat Fatwa penguatan ekonomi umat, dan masih banyak lagi.

Kongres tersebut juga akan berupaya menggerakkan ekonomi umat melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjadi berbasiskan syariah dan menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. Selain itu, juga akan mewujudkan mitra sejajar Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi.

Niatan yang paling penting dalam Kongres ini, adalah pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Bahkan, yang paling utama, akan segera dibentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal Arus Baru Perekonomian.  

Menteri PPN Lantik Pejabat KNKS

Thu, 03 Jan 2019 - Menteri PPN/Ketua Bappenas melantik 5 pejabat Komite Nasional Keuangan Syariah dan berharap pejabat baru dapat menjalankan masterplan dari bank syariah.

Jokowi Minta Pengusaha Rangkul Usaha Kecil

Sat, 22 Apr 2017 - kemitraan ini yang akan dipaksakan, bukan mengajak lagi. Ini juga menyangkut kemitraan yang besar dan rakyat yang nantinya akan diuntungkan

Presiden Minta Kongres Ekonomi Umat Bahas Redistribusi Aset

Sat, 22 Apr 2017 - redistribusi aset dibahas di kongres ini dengan detail agar redistribusi aset bisa segera dilakukan. Supaya pemerintah cepat memutuskan untuk diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, pondok pesantren dan lain sebagainya

Zulkifli Hasan: Hidupkan Kembali Nilai Nilai Pancasila di Bidang Ekonomi

Sat, 22 Apr 2017 - Kesenjangan yang terjadi, terjadi karena Inkonsistensi dengan Pancasila dan UUD 1945. Ekonomi yang seharusnya dijalankan dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, seperti koperasi, menjadi ekonomi tarung bebas.

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

Mon, 05 Dec 2016 - "Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp 100 triliun sekian persennya dikelola syariah jadi di semua, bukan hanya proyek infrastruktur..."


Non Bank

IdEA Akan Gelar Pasar E-Commerce 2019

Menyadari potensi besar industri e-commerce di Indonesi

Penetrasi Pasar Jadi Tantangan E-commerce menjadi Unicorn

Asosiasi E-commerce Indonesia menilai penetrasi pasar b

Chubb Life Tunjuk Budi Tatawidjaja Sebagai Direktur Kepatuhan

PT Chubb General Insurance mengangkat Budi Tatawidjaja

Riset HSBC: Baru 30 Persen Orang Indonesia Sadar Investasi

Penelitian HSBC menunjukkan masih banyak orang Indonesi

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi