Governance, Risk Management & Compliance

Cederai Kerjasama, Perusahaan Selandia Baru Somasi Bangun Cipta Kontraktor

Kamis 15 Agustus 2019 10:46:0

HIL merasa dirugikan lantaran pihak BCK dianggap tidak melaksanakan bagian dari pekerjaannya secara professional.

JAKARTA, Stabilitas - Perusahaan konstruksi terbesar di Selandia Baru, H Infrastructure Limited (HIL) secara resmi melayangkan surat teguran (somasi) kepada PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) pada tanggal 24 Mei 2019 dan 13 Agustus 2019 lalu. Somasi tersebut dilayangkan terkait dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (Joint Operation Agreement/JOA) yang telah disepakati oleh HIL dan BCK pada 29 Januari 2015 lalu sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Engineering, procurement and Constructions (EPC) dalam proyek sistem pengumpulan uap dan pembangkit listrik bertenaga 1x30MW di Karaha, Jawa Barat.

‘Duet’ kerjasama operasional HIL-BCK merupakan salah satu pihak yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina Geothermal Energy untuk turut ambil bagian dalam Proyek Karaha tersebut.

Dalam perjalanan kerjasama JOA yang telah disepakati, HIL merasa dirugikan lantaran pihak BCK dianggap tidak melaksanakan bagian dari pekerjaannya secara professional. Termasuk diantaranya tidak menyetorkan modal partisipasi sebesar 2.598.683,13 dollar Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam kesepakatan JOA.

"Selain itu, pihak BCK juga tidak berpartisipasi secara penuh dalam pelunasan pembayaran tagihan-tagihan dari pihak ketiga kepada joint operation sebagaimana telah disepakati di awal kerjasama. Nah, dengan somasi ini, pihak HIL ingin mendapatkan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh pihak BCK," ujar Anthony Hutapea, perwakilan dari kantor hukum Anthony L.P. Hutapea & Partners, Jakarta, yang telah ditunjuk oleh HIL sebagai kuasa hukumnya dalam kasus ini.

Menurut Anthony, total kerugian yang telah diderita HIL dari tidak terpenuhinya kewajiban BCK dalam kerjasama JOA diperkirakan mencapai 7.519.028,13 dollar AS. Dalam somasi yang telah dilayangkan, pihak HIL mewajibkan BCK untuk segera melakukan pembayaran atas kerugian tersebut dalam waktu tujuh hari sejak tanggal somasi kedua diserahkan.

"Selain mendesak agar pembayaran segera dilakukan, upaya hukum juga terus kami lakukan. Salah satu yang kami pertimbangkan adalah pengajuan status pailit terhadap BCK bila tidak juga merespon somasi yang kami layangkan," tutur Anthony.

Dalam skala yang lebih besar, Anthony juga menyayangkan bahwa tidak terlaksananya perjanjian kerja sama sebagaimana mestinya antara perusahaan dalam negeri dengan rekanan dari luar negeri bakal berpotensi mencederai iklim investasi di Indonesia. Hal ini justru kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk mengundang investor asing agar berminat menanamkan investasinya dalam berbagai sektor bisnis di Indonesia.

"Atas pertimbangan itu, secara tidak langsung kami juga mengimbau agar para pihak terkait, publik, Bursa Efek Indonesia, Instansi Pemerintah dan pejabat berwenang lainnya, agar dapat memahami dampak dari kasus ini demi kepentingan substansial iklim investasi kita," tegas Anthony.

WIKA Beton Bukukan Laba Bersih 2019 Sebesar Rp510,71 Miliar

Fri, 27 Mar 2020 - Melihat positifnya hasil kinerja tahun 2019, WIKA Beton menetapkan target laba bersih sebesar Rp561,2 miliar pada tahun ini.

Tekan Dampak Covid-19, OJK Pangkas Waktu Perdagangan Saham

Wed, 25 Mar 2020 - Penyingkatan jam perdagangan dan waktu operasional serta penyesuaian waktu proses penyelesaian berlaku sejak 30 Maret 2020.

Puradelta Lestari Tbk Catat Lonjakan Laba Bersih

Mon, 23 Mar 2020 - Emiten berkode saham DMAS itu mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 168,41 persen dari posisi tahun 2018 sebesar Rp496,25 miliar.

OJK & Otoritas Bursa Tetap Jaga Kelangsungan Bursa Efek

Mon, 23 Mar 2020 - OJK dan SRO juga akan terus mengupayakan keberlangsungan aktivitas perdagangan bursa efek yang teratur, wajar dan efisien, dan layanan pasar modal kepada seluruh stakeholders.

Gencar Bertransformasi, SIG Sukses Kantongi Pendapatan Rp40,36 Triliun

Tue, 17 Mar 2020 - Capaian tersebut terhitung tumbuh sekitar 31,5 persen dibanding nilai pendapatan pada tahun 2018 yang tercatat masih sebesar Rp30,68 triliun.

OJK Keluarkan Kebijakan Buyback Saham Tanpa Persetujuan RUPS

Tue, 10 Mar 2020 - PembeliankembalidapatdilakukantanpaterlebihdahulumemperolehpersetujuanRapatUmumPemegangSaham (RUPS)



Non Bank

Laba Bersih CNAF untuk Dividen dan Pengembangan Bisnis

RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesah

OJK Minta Lembaga Keuangan Beri Keringanan Cicilan

Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka membe

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

Portofolio

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi