Governance, Risk Management & Compliance

Cegah Pelanggaran AFPI Beri Pelatihan Bagi Penagih Pinjaman Online

Senin 4 Februari 2019 23:23:0

AFPI akan melakukan beberapa langkah untuk mencegah dan menekan pelanggaran fintech. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga penagih utang online.

JAKARTA, Stabilitas—Demi mencegah pelanggaran saat melakukan penagihan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga penagih utang online atau desk collector pada bulan Februari 2019. Tak hanya memberikan pelatihan kepada penagih, sertifikasi juga akan diberikan kepada stakkeholder dan pemegang saham di perusahaan pemberi pinjaman tersebut.

"Rencananya Februari ini akan kita beri sertifiaksi dan pelatihan ke semua jajaran dari pemegang saham sampai penagih,"kataWakil Ketua APFI Sunu Widyatmoko di Kantor APFI, Senin (4/2/2019).

Sunu menambahkan, hal ini bertujuan untuk menjawab keluhan nasabah pinjaman online serta mengurangi pelanggaran saat penagihan dilakukan kepada nasabah. Lebih jauh dikatakan Sunu, pelatihan dan sertifikasi ini juga berlaku kepada penagih pihak ketiga atau outsource

"Paling banyak keluhan ya saat penagihan. Kadang caranya kasar dan tidak manusiawi. Sampai mengakses kontak, galeri telepon seluler. Itu kan sudah ranah privasi,"kata dia.

Selain dengan memberkan pelatihan dan sertifikasi, AFPI juga akan membentuk sistem yang memuat nasabah yang termasuk dalam blacklist perusahaan peminjaman dengan teknologi blockchain. Menurut Sunu, hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah yang memiliki niatan buruk dalam melakukan pinjaman online.

"Kita juga ada project blaklist sharing dan kita gunakan sebuah sistem tertentu pakai blockchain"tegas Sunu.

Tak berhenti di situ saja, AFPI juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK)membuat pusat data fintech P2P lending. Melalui pusat data ini, seluruh transaksi yang dilakukan melalui pinjaman online legal akan didata oleh OJK, sehingga akan diketahui debitur-debitur yang melakukan transaksi pada lebih dari satu penyedia jasa pinjaman online.

"Asosiasi buat pusat data fintech lending kerja sama dg OJK, Di bawah POJK 77, OJK berhak menarik data informasi yang dibutuhkan, dan OJK dapat menginformasikan ke AFPI terkait pinjaman yang telat bayar, kemudian peminjam yang memiliki pinjaman berlebih, dan kemudian infromasi lain terkait peminjam yang berguna bagi bisnis fintech p2p lending,"pungkasnya.

BUMN Siapkan Aplikasi Saingi OVO dan Go-Pay

Wed, 20 Feb 2019 - Sistem pembayaran berbasis online milik HImbara dan Telkomsel, LinkAja dikabarkan akan launching pada awal Maret mendatang, Menteri BUMN berharap dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan jangkauan transaski digital di Indonesia.

OJK Atur Bunga Secara Tidak Langsung

Thu, 14 Feb 2019 - OJK menampik anggapan bahwa pihaknya mengatur secara langsung fintech P2P. Namun pengaturan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui Asosiasi Pintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

OJK Tanggapi Kasus Bunuh Diri Akibat Pinjol

Wed, 13 Feb 2019 - Meminjam ke fintech ilegal tidak menyelesaian masalah tapi malah menambah masalah

OJK Bagi Tips Hindari Fintech Ilegal

Wed, 13 Feb 2019 - OJK membagikan beberapa kiat agar masyarakat terhindar dari fintech yang merugikan, di antaranya agar meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan diri agar tidak dikejar desk collector.

Penetrasi Fintech Indonesia Baru Lima Pesen

Mon, 11 Feb 2019 - Penelitian McKinsey menyebutkan penetrasi fintech di Indonesia baru menyentuh 5 persen, lebih rendah dibandingkan Hongkong dan China yang telah melampaui 50 persen.

LBH Sayangkan Cara OJK Tangani Masalah Fintech Nakal

Mon, 04 Feb 2019 - LBH menyampaikan kekecewaan kepada OJK dalam penyelesaian kasus fintech nakal. LBH juga menyoroti kinerja OJK yang dinilai hanya melindungi perusahaan fintech.



Non Bank

IdEA Akan Gelar Pasar E-Commerce 2019

Menyadari potensi besar industri e-commerce di Indonesi

Penetrasi Pasar Jadi Tantangan E-commerce menjadi Unicorn

Asosiasi E-commerce Indonesia menilai penetrasi pasar b

Chubb Life Tunjuk Budi Tatawidjaja Sebagai Direktur Kepatuhan

PT Chubb General Insurance mengangkat Budi Tatawidjaja

Riset HSBC: Baru 30 Persen Orang Indonesia Sadar Investasi

Penelitian HSBC menunjukkan masih banyak orang Indonesi

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi