Governance, Risk Management & Compliance

Respon Pemerintah Melalui APBN Jadi Kunci di Masa Pandemi

Selasa 30 Juni 2020 12:32:0

Pemerintah memiliki peran sangat penting karena hampir semua sektor publik hingga swasta terkena imbas pandemi.

JAKARTA, Stabilitas -- Krisis yang terjadi karena pandemi Covid-19 saat ini dipandang sangat berbeda dengan krisis keuangan Asia 1998 maupun krisis keuangan global 2008. Dalam masa pandemi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah memiliki peran sangat penting karena hampir semua sektor publik hingga swasta terkena imbas Covid-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi salah satu panelis dalam acara nar Toronto Centre Live Webinar dengan tema "Post Covid-19 Crisis: Implications for Financial Stability, Financial Inclusion, Gender Equality and International Development".

"Krisis kali ini berbeda sekali karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Untuk membendung penyebaran virus, kita harus membatasi pergerakan manusia. Itu salah satu shock besar karena tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi kita harus memikirkan dua sampai tiga langkah ke depan. Ini lah mengapa Pemerintah berperan sangat penting",kata Menkeu. Pemerintah langsung merespon dengan cepat yaitu dengan melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemik Covid-19 ini memukul perekonomian masyarakat secara luas, termasuk rumah tangga dan pelaku usaha. Selain perlindungan sosial, dukungan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sangat penting. Salah satu langkah penting adalah restrukturisasi kredit UMKM, dibarengi dengan subsidi bunga dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja baik melalui penempatan dana murah pada perbankan maupun penjaminan kredit. Menurut Menkeu, banyak pelaku UMKM adalah wanita, sehingga dukungan ini juga sekaligus berdampak pada inklusi keuangan dan kesetaraan gender yang menjadi topik webinar ini.

Menkeu menambahkan, satu hal yang berbeda pada krisis kali ini adalah adanya pembatasan sosial, dan beruntung kita punya teknologi sehingga banyak transaksi dilakukan secara online.

"Episentrum pandemi di Indonesia yaitu Jakarta yang masyarakatnya lebih maju dalam penguasaan teknologi. Sehingga meskipun tidak ada kontak (fisik), transaksi terus berlangsung. Banyak orang beralih menggunakan transaksi dengan teknologi digital. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang (selanjutnya) mentransformasi ekonomi ke digital,"lanjutnya.

Menkeu juga menjelaskan strategi pembiayaan Indonesia di masa pandemi.

"Di tengah pandemi yang menyebabkan gejolak pasar keuangan, pendalaman pasar dan mengandalkan pembiayaan domestik menjadi sangat penting. Di Indonesia, peningkatan defisit terjadi secara dramatis menjadi di atas 6%. Kami pertama melihat sumber pembiayaan yang kita miliki sendiri. Selanjutnya Pemerintah juga memanfaatkan pasar surat berharga dalam negeri. Di samping itu, dimungkinkannya bank sentral untuk membeli dan berpartisipasi di pasar primer juga menjadi satu hal kritikal. Terakhir, peran lembaga keuangan multilateral dan bilateral juga sangat penting dalam memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah,"bebernya.

Acara ini dimoderatori oleh Chair of OECD Development Assistance Committee Susanna Moorehead, dengan panelis lainnya yaitu Vice President dan Chief Economist World Bank Group Dr. Carmen Reinhart. Untuk diketahui, Toronto Centre merupakan lembaga nirlaba yang fokus pada capacity building regulasi dan pengawasan sektor keuangan. Lembaga nirlaba ini telah didukung oleh berbagai lembaga donor seperti GAC (Canada), SIDA (Sweden), World Bank, dan IMF. Toronto Centre telah bekerja sama antara lain dengan lembaga pengawasan sektor keuangan Swedia, Singapura dan menangani beberapa proyek spesifik seperti South East Asian Central Bank Research and Training Center dan ASEAN Insurance Training and Research Institute.

Menkeu Jelaskan Latar Belakang Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Tue, 05 May 2020 - Sri Mulyani menjelaskan, Perppu dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu tidak materialized.

Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sosial di Bulan April

Thu, 16 Apr 2020 - Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal.

BKF Luncurkan Buku "Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018"

Wed, 15 Apr 2020 - Buku ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dan transparansi publik dalam pengendalian perubahan iklim.

Pemerintah Sudah Salurkan Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening Sekolah

Mon, 17 Feb 2020 - Penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga.

Menkeu Indonesia dan Singapura Tandatangani Amandemen P3B

Fri, 07 Feb 2020 - Dengan P3B ini hambatan investasi dan perdagangan berupa pajak berganda tidak terjadi, arus investasi akan lancar di kedua negara



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi