Governance, Risk Management & Compliance

Dinina-bobokan Rasio Utang

Minggu 28 Februari 2016 1:23:0

Utang pemerintah terus meningkat dan bahkan telah menembus Rp3.000 triliun.

SUDAH hampir dua puluh tahun sejak Indonesia, tampaknya publik harus mulai waspada pada kecenderungan meningkatnya utang luar negeri Indonesia. Data menunjukkan bahwa ledakan stok utang luar sudah terjadi. Menurut data Bank Indonesia, utang luar negeri sampai dengan November 2015 menembus angka 304,6 miliar dollar AS atau berkisar Rp4.234 triliun. Sementara, utang pemerintah berdasarkan data Kementerian Keuangan per Desember 2015 mencapai Rp3.098,64 triliun.


Pemerintahan Joko Widodo yang baru berjalan sekitar setahun telah meningkatkan utang sebesar 18 persen dibanding jumlahnya pada akhir 2014. Sementara itu selama 10 tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono utang luar negeri meningkat dari Rp 1.299 triliun menjadi dua kali lipatnya. Lonjakan utang era SBY ini juga dibarengi meningkatnya pembayaran utang dan bunganya.


Pembayaran bunga utang periode 2010-2014 naik 10,8 persen pertahun, yaitu dari Rp88,38 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 133,44 triliun pada tahun 2014. Sementara itu, alokasi pembayaran bunga utang di anggaran negara perubahan 2015 mencapai Rp155,73 triliun atau naik 16,7 persen dari realisasi bunga utang pada 2014. Adapun dalam rancangan anggaran 2016, pembayaran bunga utang direncanakan Rp183,429 triliun.


Pengamat ekonomi dari Indef Enny Sri Hartati mengatakan, sejatinya peningkatan jumlah utang negara merupakan hal yang wajar jika digunakan secara produktif dan berada dalam batas toleransi. Namun demikian dalam pengalamannya, terutama pada pemerintahan sekarang, penyerapan anggaran pemerintah masih buruk. “Percuma kalau misalnya kita utang tapi anggaran tidak terserap. Kalaupun terserap kualitas buruk, misalnya pada alokasi yang tidak proporsional untuk pembiayaan yang bersifat tidak stimulus,” ujar Enny.

Problemnya, kata Enny, bukan mengapa pemerintah perlu utang, tapi bagaimana memanajemen utang itu sendiri. Jika tidak produktif, maka akan menimbulkan masalah terhadap kesinambungan negara. “Produktivitas, ada pos-pos anggaran belanja pemerintah seperti untuk meningkatan fiskal APBN, minimal antara belanja rutin itu dikurangi dan porsinya bersifat tidak mengikat,” ucapnya. 

Kemudian, produktivitas tersebut untuk investasi pemerintah, bayar utang, porsi untuk belanja modal minimal dari utang, gaji pegawai, dan bersifat produktif untuk memberikan stimulus UMKM, sektor industri, membangun infrastruktur seperti energi, dan logistik. 

Masih Aman?

Kendati mendapat sorotan dari berbagai kalangan, pemerintah meyakini posisi utang yang pada akhir 2015 yang mencapai Rp 3.098,64 triliun masih aman. Karena rasio utang ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di angka 27 persen.

Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portfolio Utang, Ditjen Pembiayaan dan Pengeloaan Risiko (DJP2R) Kementerian Keuangan menegaskan, rasio utang saat ini masih sangat aman dibandingkan dengan emerging market (negara berkembang) keseluruhan. Level 27 persen masih sangat aman bila dibandingkan dari negara maju seperti Jepang yang 200 persen. 

Namun Schneider menyadari, masyarakat cukup kaget bila melihat angka yang besarnya mencapai ribuan triliun. Padahal selama rasio utang masih terjaga, berarti negara dalam posisi yang aman untuk melunasi utang. “Memang kalau melihat nilainya gede, tapi sebenarnya yang harus dilihat rasionya,” tegas Schneider. 

Ia menambahkan, besaran utang tersebut merupakan akumulasi dari puluhan tahun sebelumnya. Ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah dalam penganggaran dalam APBN. Kalau dilihat dari besaran standing, itu akumulasi dari pemerintahan sebelumnya sejak sekitar 1970-an. “Sampai sekarang belum lunas, akumulasi dari pemerintahan sebelumnya akibat dari kebijakan defisit anggaran.” 

Sementara itu, menurut data dari Bank Indonesia total utang luar negeri sampai dengan November 2015 menembus angka 304,6 miliar dollar AS atau berkisar Rp4.234 triliun. Jika dibandingkan secara tahunan posisi per November 2015 itu tumbuh 3,2 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya di Oktober 2015 yang hanya mencapai 2,5 persen. “Utang luar negeri terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan utang berjangka panjang,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara. 

Utang jangka panjang Indonesia tercatat tumbuh 6,1 persen (yoy), atau lebih tinggi dari pertumbuhan Oktober 2015 yang sebesar 5,5 persen (yoy). Sedangkan untuk utang jangka pendek, besarannya tercatat mengalami penyusutan sebanyak 12,5 secara tahunan.

Utang merupakan jalan keluar yang ditempuh pemerintah ketika penerimaan dalam negeri dari pajak tidak mencukupi untuk membiayai belanja negara. Hingga saat ini, paradigma anggaran defisit masih menjadi andalan pemerintah yang berarti kebergantungan kepada utang luar negeri belum akan sirna.

Pemerintahan Jokowi terus berupaya menggenjot perpajakan dengan menerapkan beberapa strategi, setelah akhir tahun lalu tembus Rp1.000 triliun. Pemerintah melakukan upaya, seperti revaluasi aset perusahaan BUMN, perbankan, dan perusahaan properti; melakukan pendekatan terhadap 50 wajib pajak (WP) besar; pajak dari sektor migas; serta kebijakan penghapusan sanksi pajak atau reinventing policy.

Pemerintah juga menggandeng Badan Intelijen Negara untuk mengincar wajib pajak kakap yang menghindar dari pembayaran pajak semsetinya. Di dalam upaya mengumpulkan pajak, pemungut pajak kerapkali menemukan praktik-praktik wajib pajak yang tidak mematuhi atau mencari celah dari ketentuan aturan perpajakan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis penerimaan pajak pada tahun ini bisa meningkat dan target penerimaan yang direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun akan tercapai.

Namun demikian, ketika kondisi ekonomi kembali menghambat penerimaan pajak maka pemerintah akan kembali menjalankan strategi gali lubang tutup lubang. Dan dalam ketatnya likuiditas di dalam negeri serta perkiraan peningkatan suku bunga global, pemerintah akan dihadapkan pada situasi berat peningkatan beban utang, antara lain karena meningkat pula imbal hasil (yield) surat utang yang diterbitkan pemerintah.

Selain itu peningkatan penjualan surat utang juga menambah kepemilikan asing yang membuat Indonesia kian rentan terkena gejolak ekonomi global. Kepemilikan asing akan meningkatkan risiko capital outflow yang akan menimbulkan dampak kepada pelemahan nilai tukar rupiah. Dan pelemahan kurs rupiah adalah pintu masuk krisis moneter yang terjadi hampir 20 yang lalu.



Non Bank

OJK Keluarkan Kebijakan Stimulus Lanjutan Bagi IKNB

Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran PAYDI Dan Kebi

Kredit Kuartal I CIMB Niaga Finance Tumbuh 52%

Kredit atau pembiayaan yang disalurkan CIMB Niaga Finan

Allianz Life Indonesia Perkenalkan Asuransi Jiwa Unit Link Terbaru

Sampai 2019 produk asuransi jiwa unitlink masih mendomi

Portofolio

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Mandiri Sekuritas Permudah Proses Pembukaan Rekening Efek

Mandiri Sekuritas mendorong masyarakat berinvestasi di

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi