Governance, Risk Management & Compliance

Ditutup OJK, LPS Siapkan Proses Likuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa

Rabu 15 Mei 2019 10:3:0

Lembaga Penjaminan SImpanan akan melakukan tugasnya dalam melikuidasi BPR Yotefa yang telah dicabut ijin usahanya oleh OJK.

JAYAPURA, Stabilitas— OJK sebagai badan otoritas mencabut ijin usaha BPR Usaha PT BPRS Muamalat Yotefa. Keputusan pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP- 87/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin dan terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019.

Menurut Sekertaris LPS, Samsu Adi Nugroho, dengan dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

"Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPRS Muamalat Yotefa, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar."paparnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.   Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai RUPS PT BPRS Muamalat Yotefa akan mengambil beberapa tindakan yakni membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi" serta menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

"Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa tersebut akan dilakukan oleh LPS,"ungkap Samsu.

LPS menghimbau agar nasabah PT BPRS Muamalat Yotefa tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa serta kepada karyawan PT BPRS Muamalat Yotefa diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.

LPS Likuidasi BPR Legian

Fri, 21 Jun 2019 - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan proses likuidasi klaim nasabah

LPS Umumkan Pembayaran Tahap 3 Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu

Wed, 22 May 2019 - LPS mengumumkan pembayaran tahap 3 dilakukan kepada 1014 nasabah serta mengingatkan nasabah untuk waspada kepada provokasi yang ditimbulkan pihak yang tidak tidakbertanggungjawab.

Manfaatkan Data Kependudukan, LPS Gandeng Kemendagri

Thu, 16 May 2019 - Kerja sama ini bertujuan memaksimalkan tugas LPS dalam menangani bank bermasalah.

OJK Cabut Izin BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Wed, 15 May 2019 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.

Januari Hingga April LPS Tutup 3 Bank

Mon, 13 May 2019 - LPS melaporkan selama tahun 2019 telah menutup 3 BPR. Dengan demikian, LPS tercatat telah melakukan likuidasi terhadap 95 bank, 1 di antaranya merupakan Bank umum.



Non Bank

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

DJP, DJBC dan DJA Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengo

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III Kementerian Keuangan

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenke

Kantongi Izin BI, Cashlez Siap Lebarkan Sayap

Setelah sebulan mengajukan izin beroperasi 2 tahun yang

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi