Governance, Risk Management & Compliance

Divestai Tuntas, Freeport Ganti Status Menjadi IUPK

Jumat 21 Desember 2018 20:21:0

Setelah melalui proses diskusi yang panjang, PT Freeport Indonesia akhirnya berganti status menjadi Izin Usaha Perambangan Khusus (IUPK) dari yang semula berstatus Kontrak Karya (KK).

JAKARTA, Stabilitas – Sehubungan dengan pengambilalihan mayoritas saham milik PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), PT Freeport akhirnya resmi mengubah statusnya yang semula Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. Selain itu, PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Terkait dengan pengalihan saham, INALUM telah membayar US$ 3.85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9.36% menjadi 51.23%.

Kepemilikan 51.23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23% untuk INALUM dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua.

INALUM akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% di IPPM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

Penyerahan IUPK dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson dan Direktur Utama PTFI Tony Wenas di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, 21 Desember 2018.

KLHK Klarifikasi Soal Kerusakan Lingkungan Akibat Freeport

Wed, 09 Jan 2019 - Kementerian Lingkungan menanggapi surat terbuka dari Centre of Energy and Resources Indonesia (CERI) yang menduga PT Freeport Indonesia telah merusak lingkungan dengan membuang limbah atau tailing ke sungai Aghawagon dan Ajkwa

Presiden Tegaskan Indonesia Harus Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Wed, 10 Jan 2018 - Presiden menegaskan, dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya 9,3 persen saham Freeport. Maka saat ini tepat bahwa Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

Presiden Tegaskan Indonesia Harus Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Wed, 10 Jan 2018 - Presiden menegaskan, dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya 9,3 persen saham Freeport. Maka saat ini tepat bahwa Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.



Non Bank

Amartha Salurkan Rp970M Dana Khusus Perempuan

Amartha, penyalur pinjaman khusus perempuan pelaku UMKM

Allianz Indonesia Ikuti Perkembangan Fintech Tingkatkan Penetrasi Asuransi

Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan fintech,

Ini Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Jiwa di 2019

Sebagai kontributor utama industri asuransi, tingkat pe

AIA Catat Pertumbuhan Dua Digit di 2018

AIA berhasil meningkatkan laba operasi setelah pajak me

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi