Governance, Risk Management & Compliance

DJBC: Pergeseran ke Post Border untuk Percepat Ekspor-Impor

Selasa 30 Januari 2018 21:57:0

Prinsip (pergeseran) ke post border tidak menghilangkan persyaratan impor, tetapi pengawasan yang sebelumnya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beralih ke Kementerian/Lembaga (K/L).

JAKARTA, Stabilitas -- Pemerintah telah menyelesaikan permasalahan tata niaga untuk mempercepat kegiatan ekspor-impor, salah satunya dengan melakukan pergeseran dari Border (wilayah kepabeanan) ke Post Border (luar wilayah kepabeanan).

Prinsip (pergeseran) ke post border tidak menghilangkan persyaratan impor, tetapi pengawasan yang sebelumnya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beralih ke Kementerian/Lembaga (K/L).

Demikian disampaikan oleh Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi saat Briefing membahas pengawasan post border, di Jakarta, Selasa (30/02).

Kriteria barang-barang yang masih diperiksa di wilayah kepabeanan terkait bidang keamanan, keselamatan kesehatan dan lingkungan. Dari total HS Code sebesar 10.826 HS Code, saat ini barang yang masih dikenakan larangan pembatasan sebesar 48,3% atau 5229 HS Code. Dari jumlah tersebut diharapkan akan turun menjadi 20,8% atau 2256 HS Code yang ada di border.

“Pergeseran dari border ke post border ini, DJBC tetap melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan nilai tarif dan nilai pabean untuk memastikan penetapan tarifnya. Dengan melakukan pengaturan ini diharapkan bisa mendukung iklim investasi dalam negeri, menurunkan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time), biaya logistik nasional dan penurunan peringkat Lembaga Demokrasi Bertanggungjawab (LDB) dari 91 turun menjadi 72. (Ke depan) diharapkan LDB dapat turun ke angka 40 sesuai target Presiden,” ungkap Fadjar.

Selanjutnya, DJBC akan terus melakukan koordinasi dengan K/L untuk memastikan HS Code untuk di wilayah kepabeanan maupun di luar wilayah kepabeanan. DJBC juga terus melakukan rapat koordinasi untuk persiapan implementasi post border dengan Indonesia National Single Window (INSW) dan Kementerian Lembaga dibawah koordinasi Kementrian Koordinator Perekonomian.

Sebagai tambahan, untuk membantu Kementerian Lembaga, Direktorat Jenderal Bea Cukai menyusun buku yang judul Mekanisme Pengawasan Post Border berisi alur data pengawasan, prinsip dan manajemen risiko serta bagaimana bentuk pengawasan di post border. Buku tersebut merupakan usulan dari DJBC kepada Kementerian/Lembaga.  

Batas Bebas Bea Masuk Barang Pribadi Penumpang Naik Jadi 500 Dolar AS

Fri, 29 Dec 2017 - “Untuk isu ini yang kami paling kedepankan adalah pelayanan. Ini bukan tentang target penerimaan dan isu fiskal, tapi kita ingin membantu dan memberi kemudahan dari masyarakat…”

Holcim Bantu Bea Cukai Bogor Musnahkan Barang Milik Negara Hasil Penindakan

Sat, 23 Dec 2017 - Co-processing adalah metode pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, menggunakan tanur semen milik Holcim yang bersuhu tinggi - sampai dengan 2.000°C - dan stabil,  sehingga dapat memusnahkan limbah tanpa meninggalkan residu apa pun.



Non Bank

Dongkrak Soliditas, Askrindo Grup Kumpulkan Anak Usaha

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mengumpulkan ti

Jamkrindo dan LPDB KUMKM Kerjasama Pembiayaan Syariah ke Koperasi dan UMKM

Perum Jamkrindo terus mendukung kegiatan penjaminan bag

tanamduit, Digital Platform Beli Reksa Dana

Di tengah munculnya berbagai digital platform yang memb

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah Magister Kenotariatan PTN

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dim

Portofolio

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi