Governance, Risk Management & Compliance

Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Selasa 25 Juni 2019 12:37:0

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak salah satunya dengan Joint Analisis.

JAKARTA, Stabilitas-- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melakukan sinergi melalui berbagai program untuk mamaksimalkan kepatuhan dan penerimaan pajak nasional.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, program sinergi antara merupakan salah satu bagian penting strategi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam upaya mengakselerasi gerak pembangunan dan meningkatkan kemandirian nasional.

"Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, peringkat EODB indonesia, dan kredibilitas serta efektifitas APBN,"kata Mardiasmo di Gedung Kemenkeu Jakarta, Selasa (26/6/2019).

Terdapat delapan program yang telah dirancang oleh DJP, DJBC, dan DJA sebagai bentuk sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan layanan terhadap wajib pajak (WP) atau wajib bayar (WB) di antaranya, Joint Analisis, Joint Audit, Joint Collection, Joint Investigasi, Joint Proses Bisnis, Single Profile, Secondment, dan program sinergi lainnya.

Mardiasmo menambahkan, tujuan besar program ini adalah membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengembangan sistem didasari oleh prinsip manajemen risiko dimana pelaku usaha yang patuh akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam kaitannnya dengan perpajakan dan kepabeanan. Reformasi terus menerus dilakukan Kementerian Keungan untuk mewujudkan kondisi yang ideal, dan menjawab berbagai tantangan perekonomian global.

Program Joint Analisis merupakan kegiatan analisis bersama antara DJP, DJBC dan DJA, dalam rangka melakukan penelitian pemenuhan kewajiban WP dan WB. Pada tahun 2018 dilaksanakan terhadap 13.748 WP, dan untuk tahun 2019 melanjutkan dari tahun sebelumnya dengan perluasan kepada 3.390 WP (termasuk WB PNBP), yang dicantumkan dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).

Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemblokiran akses kepabeanan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (1243 WP pada tahun 2018, dimana 424 WP memenuhi kewajibannya; dan 2181 WP pada tahun 2019).

Selanjutnya, Joint Audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari WP, yang pada tahun 2019 terdapat 31 WP yang menjadi Objek Joint Audit dan sudah melibatkan kantor vertikal DJP dan DJBC. Selain itu, dalam rangka mempercepat pencairan piutang pajak, dilakukan kegiatan penagihan bersama antara DJP dan DJBC (Joint Collection).

"Pada tahun 2019, telah berhasil dilakukan Joint Collection antara KPU BC Tanjung Priok dengan Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III. Dalam rangka efektifitas penegakan hukum, dilaksanakan Joint Investigasi bersama antara DJP dan DJBC terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai,"bebernya.

Berikutnya, Joint Proses Bisnis, IT dan pembentukan Single Profile WB (DJP, DJBC, DJA, dan K/L terkait) untuk memberikan perlakuan yang sama kepada WP berdasarkan tingkat risikonya. Dengan single profile, Kementerian Keuangan bisa secara konkrit membedakan layanan dan pengawasannya. Kepada pengguna jasa yang patuh (berdasarkan profil bersama) akan diberikan fasilitas/insentif bersama, demikian pula sebaliknya. (Is)

Kemenkeu Laporkan Defisit APBN Meningkat

Fri, 21 Jun 2019 - Defisit APBN tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat itu, realisasi APBN sampai dengan Mei 2018 mencatatkan defisit Rp94,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap PDB.

S&P Kembali Menaikkan Peringkat Kredit Indonesia

Sat, 01 Jun 2019 - S&P menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi BBB/Stable serta berharap Indonesia dapat mempertahankan peringkat tersebut.

Kemenkeu Gandeng Beberapa Kementerian Dorong Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pariwisata

Fri, 26 Apr 2019 - Usaha itu dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pengusaha di daerah pariwisata demi meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar daerah pariwisata.

Kementerian Keuangan Gandeng Dua Lembaga Perkuat Pencapaian Sustainable Development Goals

Tue, 09 Apr 2019 - Kementeran keuangan berkolaborasi dengan PT SMI dan Bloomberg Philanthropies dalam rangka memperkuat pencapaian sustainable development goals. Sri Mulyani menyambut baik kerja sama ini serta berharap dapat membawa perubahan menuju kemajuan di Indonesia.

Lantik Sejumlah Pejabat, Menkeu Minta Tunjukkan Prestasi

Thu, 28 Mar 2019 - Menkeu juga berharap, mereka dapat menunjukkan kecintaan kepada NKRI dengan cara bekerja sepenuh hati dan mengukir prestasi sebaik-baiknya.



Non Bank

Ekonom DBS Perkirakan BI Turunkan Suku Bunga Acuan

Ada beberapa faktor yang mendukung BI turunkan bunga ac

Sequis Hadirkan Produk untuk Milenial

M!Protection adalah produk asuransi yang diperuntukkan

Resmi Diluncurkan, LinkAja Kenalkan Jajaran Manajemen dan Pencapaian

Meski baru resmi diluncurkan, LinkAja tercatat telah be

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi