Governance, Risk Management & Compliance

Fiskal dan Shinta

Kamis 24 Nopember 2016 11:8:0

Pemerintah mulai melakukan kebijakan defsit anggaran atau menutup kekurangan anggaran melalui utang. Di samping utang, pemerintah secara pragmatis menutup defsit anggaran melalui intensifkasi dan ekstensifkasi pajak.

oleh Hardiwinoto, Dekan FE Universitas Muhammadiyah Semarang

 

SEJENAK kita simak cerita tentang Shinta dalam kisah Ramayana. Rahwana, Raja Alengka, sesumbar jika memiliki anak perempuan maka akan dikawininya sendiri karena tidak rela anaknya diambil satria manapun. Pasalnya dia yakin tak ada yang bisa menandingi kesaktiannya. Ternyata anaknya lahir perempuan.

Maka langit geger. Para dewa mengatur siasat supaya Rahwana tidak jadi menikahi anaknya kelak. Akhirnya diputuskan, diambilah jabang bayi itu oleh para dewa, kemudian digantikan bayi laki-laki. Shinta menjadi dewasa yang menjadi idola setiap satria di Alengka maupun di Ayodya.

Singkat cerita Shinta diperistri Rama. Suatu ketika Rama pergi berburu ke hutan, Shinta ikut serta. Ketika Rama hendak memanah hewan buruan ke tengah hutan, Shinta dititipkan kepada adiknya, Lesmana. Akhirnya, seperti yang sering diceritakan Shinta diculik Rahwana ke Alengka. Ayodya berkabung. Rama kehilangan Shinta.

Fiskal, sebagaimana Shinta, adalah idola bagi semua tanpa kecuali, dari raja sampai rakyat. Fiskal menjadi rebutan. Dalam konteks ini, “Rahwana” adalah siapa saja yang merebut anggaran dengan cara batil. Terutama adalah yang berkuasa dan memiliki kewenangan. “Rama” adalah pemegang amanah yang sangat ceroboh karena tak mampu menempatkan penjaga yang kuat. Dan “Lesmana” adalah penjaga fskal yang sangat loyo.

Fiskal kini menjadi ladang korupsi dan yang mengorupsi adalah “Rahwana” masa kini. Rahwana bukan liyan, bukan di luar kita. Korupsi adalah niat awal, sejak ia sesumbar ingin menikahi sendiri anaknya jika perempuan. Jika sejak awal seseorang yang ingin menjadi raja (presiden, gubernur, bupati/walikota) sudah berniat akan menggarong fskal, sejatinya adalah Rahwana di era demokrasi ini. Korupsi sudah diniatkan sejak awal dengan mencalonkan diri menjadi raja. Masih hangat di telinga kita kisah mega proyek Hambalang. Berapa “Rahwana” yang mencuri “Shinta” dalam proyek itu.

Instrumen fskal sebagai alat kebijakan sudah terasa aus. Ibarat mobil sudah sering ngadat, ibarat pisau sudah tidak tajam, dan ibarat lampu sudah tidak terang. Karena itu perlu operasi total, atau kalau perlu semua komponen diganti, bahkan diganti dengan yang baru. Sejenak kita replay pengetahuan tentang fscal policy.

Gagasan otak atik anggaran atau kebijakan fskal diyakini akan mencapai kestabilan ekonomi. Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah dipahami sebagai instrumen pembiayaan program pemerintah. Belum dipahami untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pajak dipandang sebagai sumber pembiayaan negara, tidak dipahami sebagai pengaruh kontraksi pendapatan nasional. Ketika penerimaan negara menurun, maka pengeluaran pemerintah pun harus menurun.

Akibatnya penurunan pengeluaran negara membuat pendapatan nasional menurun juga. Berikutnya hal itu akan menurunkan penerimaan negara. Artinya bahwa meskipun penerimaan negara menurun, pengeluaran negara tidak boleh menurun, sehingga dapat mempertahankan pendapatan nasional.

Dari sini, pemerintah mulai melakukan kebijakan defsit anggaran atau menutup kekurangan anggaran melalui utang. Di samping utang, pemerintah secara pragmatis menutup defsit anggaran melalui intensifkasi dan ekstensifkasi pajak. Pemerintah berkreasi mencari sumber baru penerimaan pajak. Di sana terdapat paradoks yang tak kunjung usai.

Utang dan pajak adalah instrumen penutup defsit. Tapi kita lihat banyak negara bangkrut karena jebakan utang dan lilitan pajak yang harus dibayar rakyatnya. Secara teoritis utang dan pajak akan menyusutkan pendapatan nasional. Utang menyebabkan melemahnya kedaulatan ekonomi dalam negeri dan pajak akan mengurangi gairah investasi.

Kebijakan fskal dihadirkan untuk memecahkan masalah perekonomian nasional. Kebijakaan fskal tidak dapat disamakan dengan individu. Individu akan mengurangi pengeluaran ketika penerimaan menurun, namun pemerintah tidak demikian. Apabila pemerintah mengurangi pengeluaran, ekonomi akan terkontraksi. Pengeluaran pemerintah yang menurun akan berakibat pendapatan masyarakat menurun berarti akan menurunkan penerimaan pemerintah. Artinya fskal harus selalu terjaga.

Peluang Baru Fiskal

Kini ada peluang untuk menjaga fskal. Pertama, adalah program tax amnesty. Mampukah pemerintah memanfaatkan momentum tax amnesty untuk mendongkrak fskal kita. Sebuah prestasi yang luar biasa jika tax amnesty benar-benar menjadi intrumen fskal yang ampuh untuk membiayai infrastruktur.

Kedua, sumber fskal yang kita peroleh dari pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga yaitu dana zakat yang belum dioptimalkan. Selain zakat adalah ghanimah, yaitu jenis barang bergerak yang bisa dipindahkan yang diperoleh dalam hasil peperangan, dalam konteks ini adalah harta rampasan dari koruptor dan para pelanggar hukum.

Jika dioptimalkan akan menjadi salah satu dari instrumen penerimaan Negara dalam kebijakan fskal. Dan yang keempat adalah berasal dari harta karun. Berupa apakah harta karun tersebut? Yaitu hasil pertambangan jika dikelola oleh Negara untuk kepentingan masyarakat. Tentu melalui kebijakan fskal kita. Jika diolah sendiri tentu pendapatan lebih besar dibandingkan oleh asing. Maka hatihati dengan “Rahwana”-nya yaitu bisa oleh pihak asing yang difasilitasi oleh “Rahwana” dalam negeri.  

***



Non Bank

Untuk Kemudahan Nasabah, Sequis Life Luncurkan Aplikasi Polisku

Sequis Polisku yaitu aplikasi mobile dan website untuk

AXA Financial Indonesia Luncurkan Produk Terbaru untuk Wanita Modern

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penti

Premi BCA Life Tumbuh 46.33% Jadi Rp 471,308 Miliar di 2017

Seiring dengan penambahan produk baru dan pengembangan

OJK Fokuskan Kebijakan Pada Perlindungan Konsumen Fintech

Dengan fokus pada perlindungan konsumen maka pengembang

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi