Governance, Risk Management & Compliance

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

Rabu 19 Juli 2017 16:55:0

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung hukum untuk membaginya seperti apa? Mengapa itu harus dibagi? Ini kan menunggu regulasinya dulu

JAKARTA, Stabilitas--Institute Development of Economics and Financial (INDEF) menilai Reformasi Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi belum menyasar permasalahan yang dihadapi petani.

Reformasi Agraria bertujuan untuk membagi lahan di Indonesia yang jumlahnya 21 hektar, namun INDEF melihat tidak adanya kejelasan skema dan status lahan yang akan dibagikan.

"Reforma agraria ini kan yang penting bagi-bagi lahan tanpa melihat adanya problem. Problemnya kan masalah petani yang tidak mampu mengakses aset produktif," kata Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, pada Seminar Nasional "Mengurai Solusi Ketimpangan" di Jakarta, Rabu (19/7).

Enny melanjutkan, lahan itu merupakan aset produktif petani, apakah untuk bisa mengakses itu pemerintah harus membagi-bagi lahan atau justru hanya sekedar petani mampu mempunyai sumber lahan yang bisa digarap.

"Itu dua hal berbeda kan,"kata Enny.

Selanjutnya, setelah petani mendapatkan akses sumber daya yang produktif tadi apakah pemerintah menjamin lahan tersebut memiliki nilai ekonomi.

"apakah ada jaminan apakah ini akan mempunyai nilai keekonomian?" Lanjut Enny.

Enny menjelaskan secara sederhana, saat ini seharusnya pemerintah telah mengidentifikasi jumlah lahan yang bisa digarap oleh petani, sehingga jumlah tanah dan penerima bisa ditentukan.

"Katakanlah pemerintah mengklaim ada sekian juta lahan menganggur, apakah benar itu sudah clear and clean statusnya? Nah itu kan harus diverifikasi dulu kalau gak clear and clean apa yang mau dibagi dan siapa yang mau bagi?"imbuh Enny.

Enny menjelaskan kejelasan tersebut harus dibarengi dengan regulasi, sehingga bisa dipastikan bagaimana prosedur pembagian lahan tersebut, sehingga reformasi agraria bukan sekedar bagi-bagi lahan dan sertifikasi.

"Kemarin ditanya ke BPN aja untuk sertifikasi belum selesai sampai sekarang. Status lahan ini apa? Sehingga itu payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung hukum untuk membaginya seperti apa? Mengapa itu harus dibagi? Ini kan menunggu regulasinya dulu. Karena reforma agraria itu kan ngga sekedar bagi-bagi lahan dan sertifikat lahan,"tutup Enny. 

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Fri, 19 Jan 2018 - Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

Biaya Produksi Tinggi, Petani Tak Kunjung Sejahtera

Thu, 27 Jul 2017 - Sekalipun harga gabah diatas HPP, namun petani tidak kunjung sejahtera seiring dengan meningkatnya biaya produksi di sektor pertanian.

INDEF Pertanyakan Efektivitas Subsidi Input

Thu, 27 Jul 2017 - alokasi subsidi input di sektor pertanian (benih dan pupuk) meningkat drastis selama dua tahun terakhir, bahkan pada APBN 2017 subsidi pupuk mencapai lebih dari Rp 30 Triliun

Peran Perbankan Tidak Optimal, Sektor Riil Merosot

Wed, 19 Jul 2017 - Saat sektor riil menurun, sektor keuangan malah tumbuh.

INDEF: Anggaran Meningkat, Kebutuhan Utang Otomatis Meningkat

Tue, 11 Jul 2017 - "Katakanlah, lanjut Bhima, hasil lobi di DPR dan realisasi faktual defisit menjadi 2,67 persen, maka surat utang diprediksi akan bertambah hingga Rp 33 triliun hingga Rp 67,3 triliun..."



Non Bank

Bhinneka Life Kenalkan Asuransi pada Petani Tasikmalaya

“Dalam tiga tahun ke depan, kita akan memberikan eduk

Dorong Profesionalisme, AAJI Berharap 50% Agen Asuransi Jiwa Masuk MDRT

Kendati anggota MDRT Indonesia masih sekira 1 persen da

"The Gade Clean and Gold" Menukar Sampah menjadi Tabungan Emas

Masyarakat bisa menjual sampah dan hasil penjualannya b

PEFINDO Biro Kredit dan Trimegah Sekuritas Resmikan Perjanjian Keanggotaan

“Kami menyambut baik bergabungnya Trimegah Sekuritas

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi