Governance, Risk Management & Compliance

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

Rabu 19 Juli 2017 16:55:0

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung hukum untuk membaginya seperti apa? Mengapa itu harus dibagi? Ini kan menunggu regulasinya dulu

JAKARTA, Stabilitas--Institute Development of Economics and Financial (INDEF) menilai Reformasi Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi belum menyasar permasalahan yang dihadapi petani.

Reformasi Agraria bertujuan untuk membagi lahan di Indonesia yang jumlahnya 21 hektar, namun INDEF melihat tidak adanya kejelasan skema dan status lahan yang akan dibagikan.

"Reforma agraria ini kan yang penting bagi-bagi lahan tanpa melihat adanya problem. Problemnya kan masalah petani yang tidak mampu mengakses aset produktif," kata Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, pada Seminar Nasional "Mengurai Solusi Ketimpangan" di Jakarta, Rabu (19/7).

Enny melanjutkan, lahan itu merupakan aset produktif petani, apakah untuk bisa mengakses itu pemerintah harus membagi-bagi lahan atau justru hanya sekedar petani mampu mempunyai sumber lahan yang bisa digarap.

"Itu dua hal berbeda kan,"kata Enny.

Selanjutnya, setelah petani mendapatkan akses sumber daya yang produktif tadi apakah pemerintah menjamin lahan tersebut memiliki nilai ekonomi.

"apakah ada jaminan apakah ini akan mempunyai nilai keekonomian?" Lanjut Enny.

Enny menjelaskan secara sederhana, saat ini seharusnya pemerintah telah mengidentifikasi jumlah lahan yang bisa digarap oleh petani, sehingga jumlah tanah dan penerima bisa ditentukan.

"Katakanlah pemerintah mengklaim ada sekian juta lahan menganggur, apakah benar itu sudah clear and clean statusnya? Nah itu kan harus diverifikasi dulu kalau gak clear and clean apa yang mau dibagi dan siapa yang mau bagi?"imbuh Enny.

Enny menjelaskan kejelasan tersebut harus dibarengi dengan regulasi, sehingga bisa dipastikan bagaimana prosedur pembagian lahan tersebut, sehingga reformasi agraria bukan sekedar bagi-bagi lahan dan sertifikasi.

"Kemarin ditanya ke BPN aja untuk sertifikasi belum selesai sampai sekarang. Status lahan ini apa? Sehingga itu payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung hukum untuk membaginya seperti apa? Mengapa itu harus dibagi? Ini kan menunggu regulasinya dulu. Karena reforma agraria itu kan ngga sekedar bagi-bagi lahan dan sertifikat lahan,"tutup Enny. 

Perang Dagang Amerika-China, Berikut Dampaknya bagi Indonesia

Mon, 03 Dec 2018 - Dalam releasenya, INDEF menyatakan, sektor industri dirgantara Indonesia menjadi sektor yang paling diuntungkan dari adanya perang dagang Amerika Serikat - Tiongkok.

Jokowi Ingatkan Pemimpin Ekonomi Dunia Bersatu Hadapi Ancaman Global

Fri, 12 Oct 2018 - Dengan berbagai ancaman tersebut, saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi negara-negara untuk saling bersaing dan berebut kekuasaan. Negara-negara harus saling untuk kerja sama dan kolaborasi.

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Thu, 11 Oct 2018 - Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Fri, 19 Jan 2018 - Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

Biaya Produksi Tinggi, Petani Tak Kunjung Sejahtera

Thu, 27 Jul 2017 - Sekalipun harga gabah diatas HPP, namun petani tidak kunjung sejahtera seiring dengan meningkatnya biaya produksi di sektor pertanian.

INDEF Pertanyakan Efektivitas Subsidi Input

Thu, 27 Jul 2017 - alokasi subsidi input di sektor pertanian (benih dan pupuk) meningkat drastis selama dua tahun terakhir, bahkan pada APBN 2017 subsidi pupuk mencapai lebih dari Rp 30 Triliun



Non Bank

Industri Halal Indonesia Masih Tertinggal

Dalam mengembangkan Industri halal, tentunya tidak terl

Amartha Konsisten Gandeng UMKM Perempuan

PT Amartha Mikro Fintek terus berkomitmen menyalurkan p

Kuartal III, Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Melambat 15%

Industri asuransi jiwa pada kuartal ketiga 2018 mencata

AXA Mandiri Berikan Penghargaan bagi Bengkel Rekanan Terbaik

Program STAR WORKSHOP AWARD memberikan penghargaan kepa

Portofolio

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Penyelesaian Transaksi Bursa Dua Hari (T+2) Berjalan Lancar

Percepatan transaksi bursa T+2, memiliki tujuan untuk m

Dorong Milenial Investasi, SGE Gelar Festival

Berdasarkan data terbaru dari Bursa Efek Indonesia, gen

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi