Governance, Risk Management & Compliance

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

Rabu 19 Juli 2017 16:55:0

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung hukum untuk membaginya seperti apa? Mengapa itu harus dibagi? Ini kan menunggu regulasinya dulu

JAKARTA, Stabilitas--Institute Development of Economics and Financial (INDEF) menilai Reformasi Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi belum menyasar permasalahan yang dihadapi petani.

Reformasi Agraria bertujuan untuk membagi lahan di Indonesia yang jumlahnya 21 hektar, namun INDEF melihat tidak adanya kejelasan skema dan status lahan yang akan dibagikan.

"Reforma agraria ini kan yang penting bagi-bagi lahan tanpa melihat adanya problem. Problemnya kan masalah petani yang tidak mampu mengakses aset produktif," kata Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, pada Seminar Nasional "Mengurai Solusi Ketimpangan" di Jakarta, Rabu (19/7).

Enny melanjutkan, lahan itu merupakan aset produktif petani, apakah untuk bisa mengakses itu pemerintah harus membagi-bagi lahan atau justru hanya sekedar petani mampu mempunyai sumber lahan yang bisa digarap.

"Itu dua hal berbeda kan,"kata Enny.

Selanjutnya, setelah petani mendapatkan akses sumber daya yang produktif tadi apakah pemerintah menjamin lahan tersebut memiliki nilai ekonomi.

"apakah ada jaminan apakah ini akan mempunyai nilai keekonomian?" Lanjut Enny.

Enny menjelaskan secara sederhana, saat ini seharusnya pemerintah telah mengidentifikasi jumlah lahan yang bisa digarap oleh petani, sehingga jumlah tanah dan penerima bisa ditentukan.

"Katakanlah pemerintah mengklaim ada sekian juta lahan menganggur, apakah benar itu sudah clear and clean statusnya? Nah itu kan harus diverifikasi dulu kalau gak clear and clean apa yang mau dibagi dan siapa yang mau bagi?"imbuh Enny.

Enny menjelaskan kejelasan tersebut harus dibarengi dengan regulasi, sehingga bisa dipastikan bagaimana prosedur pembagian lahan tersebut, sehingga reformasi agraria bukan sekedar bagi-bagi lahan dan sertifikasi.

"Kemarin ditanya ke BPN aja untuk sertifikasi belum selesai sampai sekarang. Status lahan ini apa? Sehingga itu payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung hukum untuk membaginya seperti apa? Mengapa itu harus dibagi? Ini kan menunggu regulasinya dulu. Karena reforma agraria itu kan ngga sekedar bagi-bagi lahan dan sertifikat lahan,"tutup Enny. 

Tidak Peka, Ekonom Indef Kritik Anggota DPR

Tue, 24 Mar 2020 - Anggota DPR rencananya akan menjalani tes Covid-19 jelang akhir pekan ini. Bukan hanya mereka yang dites. Sedianya, anggota keluarga termasuk para asisten rumah tangga dan sopir juga akan dites.

Butuh 10 Tahun Lagi Indonesia Jadi Negara Maju

Thu, 27 Feb 2020 - Biaya sebagai negara maju itu sangat besar dan memberatkan keuangan negara maupun ekonomi domestik

Presiden Resmikan Underpass Yogyakarta Airport

Sun, 02 Feb 2020 - Underpass YIA dibangun WIKA-MCM (KSO) setelah ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana oleh Kementerian PUPR.

Presiden Joko Widodo Resmikan Terowongan Sungai Nanjung

Wed, 29 Jan 2020 - WIKA-ADHI JO yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana, melaksanakan pekerjaan dengan nilai kontrak Rp316,014 miliar.

Pengentasan Kemiskinan Era Jokowi Lamban

Tue, 16 Jul 2019 - Pada tahun 2009 yang merupakan tahun pertama SBY periode II, Ditemukan bahwa terjadi penurunan kemiskinan dari 13,74 persen ke 11,25 persen alias 2,49 persen. Yang berarti 1,6 kali lipatnya pencapaian Jokowi Jilid I

INDEF : 2019 Ekonomi Indonesia Tak Akan Lampaui Target

Wed, 08 May 2019 - INDEF memperkirakan target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai pada tahun 2019 lantaran pertumbuhan yang tidak signifikan pada kuartal I ini.



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi