Governance, Risk Management & Compliance

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Selasa 24 Januari 2017 7:42:0

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka 67,82 persen di tahun 2016 dari sebelumnya hanya 59,74 persen di tahun 2013.

JAKARTA, Stabilitas—Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan hasil survei nasional iiterasi dan knklusi Keuangan 2016 di Jakarta, Selasa (24/1). Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka 67,82 persen di tahun 2016 dari sebelumnya hanya 59,74 persen di tahun 2013.

Tingkat inklusi tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta sebesar 78,18 persen disusul oleh Provinsi Jawa Barat 38,70 persen dan DI Yogyakarya 38,55 persen, sedangkan tingkat inklusi terendah terjadi di provinsi Papua Barat sebesar 58,55 persen. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK, kenaikan tersebut merupakan akibat dari perkembangan institusi keuangan dalam mengembangkan produk dan fitur usahanya serta didorong literasi dari berbagai aspek.

“Kita telaah, dari responden yang kita survei ternyata mereka concern terhadap fitur dan manfaat, sedangkan risiko kurang,”kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono.

Indeks inklusi keuangan skala nasional naik dari 59,74 persen ke 67,82 persen. Sektor perbankan menduduki angka tertinggi pada inklusi keuangan mencapai 63,63 persen dari sebelumya 57,28 persen di tahun 2013. Sektor keuangan non bank diantaranya perasuransian, prosentasenya naik dari 11,81 persen mencapai 12,08 persen. Dana pensiun sebelumnya 1,53 persen, naik menjadi 4,66 persen. Lembaga pembiayaan juga mengalami kenaikan inklusi dari yang sebelumnya 6,33 persen menjadi 11,85 persen. Pergadaian mencapai 10,49 persen dari sebelumnya 5,04 persen. Pasar modal 1,25 persen di 2016 dari sebelumnya 0,11 persen di 2013.

Walaupun demikian, menaiknya indeks inklusi keuangan masih dilatarbelakangi oleh alasan yang tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan sebelumnya yaitu kehidupan, pendidikan, dan tabungan. Berdasarkan profil responden yang beragam, justru alasan-alasan tersebut dilontarkan oleh sebagian responden dengan tingkat pendidikan tinggi.

“Tujuan masyarakat mengakses kegiatan di institusi keuangan masih cukup sederhana. Misalnya untuk bertahan hidup, pendidikan anak, dan tabungan, anehnya ini juga terjadi pada responden kalangan menengah keatas dan tingkat pendidikan tinggi,”terang Tituk.

Survei yang dilakukan OJK pada 2016 tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada tahun 2013 baik dari segi konsep maupun profil responden. Adapun responden yang disurvei berasal dari profil yang berbeda-beda diantaranya bersdasarkan gender, strata wilayah, pendidikan, pengeluaran, pekerjaan, dan usia.

OJK Cabut Izin BPRS Hareukat Banda Aceh

Fri, 11 Oct 2019 - OJK menghimbau nasabah PT BPRS Hareukat agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Waspadai Pinjaman Online Ilegal

Mon, 07 Oct 2019 - Secara total kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi selama tahun 2019 sebanyak 250 entitas.

BI dan OJK Dorong Ekonomi Digital

Mon, 07 Oct 2019 - Data tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265.4 juta jiwa dengan pengguna internet sebanyak 132.7 juta, pengguna sosial media aktif sebanyak 130 juta, pengguna ponsel sebanyak 177.9 juta dan pengguna sosial ponsel aktif sebanyak 120

Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Nasabah Klaster Batik

Wed, 02 Oct 2019 - Bank Wakaf Mikro(BWM) yang hingga September 2019 telah mencapai 53 BWM di 16 Provinsi dan telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp27,7 miliar kepada 21.557 nasabah.

OJK: Stabilitas Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Thu, 26 Sep 2019 - Berlanjutnya penurunan harga komoditas di tengah masih tingginya tensi perang dagang antara AS-Tiongkok menjadi tambahan downside risk

Perdana, OJK Ririlis Izin Penyelenggaraan Equity Crowd Funding

Tue, 24 Sep 2019 - Kegiatan usaha Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi ini, diatur dan diawasi OJK dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat


Non Bank

CIMB Niaga dan BPJPH Sinergi Dukung Industri Halal

Kerja sama CIMB Niaga melalui Unit Usaha Syariah (UUS)

Digibank Jadi Mitra Distribusi Obligasi Ritel Indonesia

ORI016 adalah salah satu instrumen SBN yang ditawarkan

Fintech Do-It dan AIQQON Jalin Kerja Sama Strategis

Kerja sama ini menargetkan jutaan UMKM Go Digital.

Modalku & Hipmi Jaya Bagikan Kiat Melancarkan Arus Kas Bisnis

Proses Invoice Financing yang cepat menjadikan pinjaman

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi