Governance, Risk Management & Compliance

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Selasa 24 Januari 2017 7:42:0

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka 67,82 persen di tahun 2016 dari sebelumnya hanya 59,74 persen di tahun 2013.

JAKARTA, Stabilitas—Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan hasil survei nasional iiterasi dan knklusi Keuangan 2016 di Jakarta, Selasa (24/1). Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka 67,82 persen di tahun 2016 dari sebelumnya hanya 59,74 persen di tahun 2013.

Tingkat inklusi tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta sebesar 78,18 persen disusul oleh Provinsi Jawa Barat 38,70 persen dan DI Yogyakarya 38,55 persen, sedangkan tingkat inklusi terendah terjadi di provinsi Papua Barat sebesar 58,55 persen. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK, kenaikan tersebut merupakan akibat dari perkembangan institusi keuangan dalam mengembangkan produk dan fitur usahanya serta didorong literasi dari berbagai aspek.

“Kita telaah, dari responden yang kita survei ternyata mereka concern terhadap fitur dan manfaat, sedangkan risiko kurang,”kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono.

Indeks inklusi keuangan skala nasional naik dari 59,74 persen ke 67,82 persen. Sektor perbankan menduduki angka tertinggi pada inklusi keuangan mencapai 63,63 persen dari sebelumya 57,28 persen di tahun 2013. Sektor keuangan non bank diantaranya perasuransian, prosentasenya naik dari 11,81 persen mencapai 12,08 persen. Dana pensiun sebelumnya 1,53 persen, naik menjadi 4,66 persen. Lembaga pembiayaan juga mengalami kenaikan inklusi dari yang sebelumnya 6,33 persen menjadi 11,85 persen. Pergadaian mencapai 10,49 persen dari sebelumnya 5,04 persen. Pasar modal 1,25 persen di 2016 dari sebelumnya 0,11 persen di 2013.

Walaupun demikian, menaiknya indeks inklusi keuangan masih dilatarbelakangi oleh alasan yang tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan sebelumnya yaitu kehidupan, pendidikan, dan tabungan. Berdasarkan profil responden yang beragam, justru alasan-alasan tersebut dilontarkan oleh sebagian responden dengan tingkat pendidikan tinggi.

“Tujuan masyarakat mengakses kegiatan di institusi keuangan masih cukup sederhana. Misalnya untuk bertahan hidup, pendidikan anak, dan tabungan, anehnya ini juga terjadi pada responden kalangan menengah keatas dan tingkat pendidikan tinggi,”terang Tituk.

Survei yang dilakukan OJK pada 2016 tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada tahun 2013 baik dari segi konsep maupun profil responden. Adapun responden yang disurvei berasal dari profil yang berbeda-beda diantaranya bersdasarkan gender, strata wilayah, pendidikan, pengeluaran, pekerjaan, dan usia.

12 Kebijakan Perkuat Sistem Pembayaran

Tue, 28 May 2019 - Bank Indonesia, OJK dan Pemerintah menyepakati 12 kebijakan strategis yang tertbagi dalam 3 kelompok besar salah satunya perluasan penyaluran bansos.

BNI Syariah Kejar Dana Murah hingga Hongkong

Sun, 26 May 2019 - Menurut Bambang Sutrisno, kegiatan literasi pekerja migran Hongkong ini penting karena bisnis dana murah dari pekerja migran di Hongkong memiliki potensi yang besar.

ASM Bagikan Asuransi Mikro dan Celengan Impian Untuk Masyarakat Sentani

Thu, 23 May 2019 - PT Asuransi Sinar Mas (ASM) menyelenggarakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sentani, Papua.

OJK Resmikan "Market Standard" Transaksi Repo Atas Efek Bersifat Ekuitas

Tue, 21 May 2019 - Market Standard ini diharapkan dapat memperjelas pemahaman mengenai prinsip perpindahan kepemilikan Efek atau "transfer of title" sebagai suatu standarisasi Repo yang diterapkan secara global dan memitigasi risiko rekarakterisasi.

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Fri, 17 May 2019 - Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech yang lolos kajian evaluasi menyeluruh oleh OJK.

Kemenkop Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Thu, 16 May 2019 - Dinilai mampu menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, Kemenkop dan UKM siap belajar dari OJK dan Bank Dunia.


Non Bank

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

DJP, DJBC dan DJA Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengo

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III Kementerian Keuangan

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenke

Kantongi Izin BI, Cashlez Siap Lebarkan Sayap

Setelah sebulan mengajukan izin beroperasi 2 tahun yang

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi