Governance, Risk Management & Compliance

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Selasa 24 Januari 2017 7:42:0

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka 67,82 persen di tahun 2016 dari sebelumnya hanya 59,74 persen di tahun 2013.

JAKARTA, Stabilitas—Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan hasil survei nasional iiterasi dan knklusi Keuangan 2016 di Jakarta, Selasa (24/1). Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka 67,82 persen di tahun 2016 dari sebelumnya hanya 59,74 persen di tahun 2013.

Tingkat inklusi tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta sebesar 78,18 persen disusul oleh Provinsi Jawa Barat 38,70 persen dan DI Yogyakarya 38,55 persen, sedangkan tingkat inklusi terendah terjadi di provinsi Papua Barat sebesar 58,55 persen. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK, kenaikan tersebut merupakan akibat dari perkembangan institusi keuangan dalam mengembangkan produk dan fitur usahanya serta didorong literasi dari berbagai aspek.

“Kita telaah, dari responden yang kita survei ternyata mereka concern terhadap fitur dan manfaat, sedangkan risiko kurang,”kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono.

Indeks inklusi keuangan skala nasional naik dari 59,74 persen ke 67,82 persen. Sektor perbankan menduduki angka tertinggi pada inklusi keuangan mencapai 63,63 persen dari sebelumya 57,28 persen di tahun 2013. Sektor keuangan non bank diantaranya perasuransian, prosentasenya naik dari 11,81 persen mencapai 12,08 persen. Dana pensiun sebelumnya 1,53 persen, naik menjadi 4,66 persen. Lembaga pembiayaan juga mengalami kenaikan inklusi dari yang sebelumnya 6,33 persen menjadi 11,85 persen. Pergadaian mencapai 10,49 persen dari sebelumnya 5,04 persen. Pasar modal 1,25 persen di 2016 dari sebelumnya 0,11 persen di 2013.

Walaupun demikian, menaiknya indeks inklusi keuangan masih dilatarbelakangi oleh alasan yang tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan sebelumnya yaitu kehidupan, pendidikan, dan tabungan. Berdasarkan profil responden yang beragam, justru alasan-alasan tersebut dilontarkan oleh sebagian responden dengan tingkat pendidikan tinggi.

“Tujuan masyarakat mengakses kegiatan di institusi keuangan masih cukup sederhana. Misalnya untuk bertahan hidup, pendidikan anak, dan tabungan, anehnya ini juga terjadi pada responden kalangan menengah keatas dan tingkat pendidikan tinggi,”terang Tituk.

Survei yang dilakukan OJK pada 2016 tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada tahun 2013 baik dari segi konsep maupun profil responden. Adapun responden yang disurvei berasal dari profil yang berbeda-beda diantaranya bersdasarkan gender, strata wilayah, pendidikan, pengeluaran, pekerjaan, dan usia.

Lindungi Konsumen, BI dan OJK Akan Atur Pertukaran Data

Thu, 21 Feb 2019 - Demi melindungi konsumen serta bank dan fintech yang berjalan secara beriringan, BI dan OJK akan mengatur pertukaran data seperti yang sudah dilakukan oleh negara Eropa.

OJK Atur Bunga Secara Tidak Langsung

Thu, 14 Feb 2019 - OJK menampik anggapan bahwa pihaknya mengatur secara langsung fintech P2P. Namun pengaturan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui Asosiasi Pintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

OJK Tanggapi Kasus Bunuh Diri Akibat Pinjol

Wed, 13 Feb 2019 - Meminjam ke fintech ilegal tidak menyelesaian masalah tapi malah menambah masalah

OJK Bagi Tips Hindari Fintech Ilegal

Wed, 13 Feb 2019 - OJK membagikan beberapa kiat agar masyarakat terhindar dari fintech yang merugikan, di antaranya agar meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan diri agar tidak dikejar desk collector.

OJK Blokir 231 Aplikasi Pinjaman Ilegal

Wed, 13 Feb 2019 - Dalam kurun waktu dua bulan OJK telah menutup 231 aplikasi fintech ilegal yang memberikan pinjaman dan melakukan penagihan tidak beretika. OJK juga menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memilh aplikasi pinjaman online.

LBH Sayangkan Cara OJK Tangani Masalah Fintech Nakal

Mon, 04 Feb 2019 - LBH menyampaikan kekecewaan kepada OJK dalam penyelesaian kasus fintech nakal. LBH juga menyoroti kinerja OJK yang dinilai hanya melindungi perusahaan fintech.


Non Bank

Siap Dirilis Maret, BI: Izin LinkAja Masih Diproses

Menjelang dirilis Maret mendatang, aplikasi fintech ga

IdEA Akan Gelar Pasar E-Commerce 2019

Menyadari potensi besar industri e-commerce di Indonesi

Penetrasi Pasar Jadi Tantangan E-commerce menjadi Unicorn

Asosiasi E-commerce Indonesia menilai penetrasi pasar b

Chubb Life Tunjuk Budi Tatawidjaja Sebagai Direktur Kepatuhan

PT Chubb General Insurance mengangkat Budi Tatawidjaja

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi