Governance, Risk Management & Compliance

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Selasa 24 Januari 2017 7:42:0

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka 67,82 persen di tahun 2016 dari sebelumnya hanya 59,74 persen di tahun 2013.

JAKARTA, Stabilitas—Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan hasil survei nasional iiterasi dan knklusi Keuangan 2016 di Jakarta, Selasa (24/1). Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka 67,82 persen di tahun 2016 dari sebelumnya hanya 59,74 persen di tahun 2013.

Tingkat inklusi tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta sebesar 78,18 persen disusul oleh Provinsi Jawa Barat 38,70 persen dan DI Yogyakarya 38,55 persen, sedangkan tingkat inklusi terendah terjadi di provinsi Papua Barat sebesar 58,55 persen. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK, kenaikan tersebut merupakan akibat dari perkembangan institusi keuangan dalam mengembangkan produk dan fitur usahanya serta didorong literasi dari berbagai aspek.

“Kita telaah, dari responden yang kita survei ternyata mereka concern terhadap fitur dan manfaat, sedangkan risiko kurang,”kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono.

Indeks inklusi keuangan skala nasional naik dari 59,74 persen ke 67,82 persen. Sektor perbankan menduduki angka tertinggi pada inklusi keuangan mencapai 63,63 persen dari sebelumya 57,28 persen di tahun 2013. Sektor keuangan non bank diantaranya perasuransian, prosentasenya naik dari 11,81 persen mencapai 12,08 persen. Dana pensiun sebelumnya 1,53 persen, naik menjadi 4,66 persen. Lembaga pembiayaan juga mengalami kenaikan inklusi dari yang sebelumnya 6,33 persen menjadi 11,85 persen. Pergadaian mencapai 10,49 persen dari sebelumnya 5,04 persen. Pasar modal 1,25 persen di 2016 dari sebelumnya 0,11 persen di 2013.

Walaupun demikian, menaiknya indeks inklusi keuangan masih dilatarbelakangi oleh alasan yang tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan sebelumnya yaitu kehidupan, pendidikan, dan tabungan. Berdasarkan profil responden yang beragam, justru alasan-alasan tersebut dilontarkan oleh sebagian responden dengan tingkat pendidikan tinggi.

“Tujuan masyarakat mengakses kegiatan di institusi keuangan masih cukup sederhana. Misalnya untuk bertahan hidup, pendidikan anak, dan tabungan, anehnya ini juga terjadi pada responden kalangan menengah keatas dan tingkat pendidikan tinggi,”terang Tituk.

Survei yang dilakukan OJK pada 2016 tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada tahun 2013 baik dari segi konsep maupun profil responden. Adapun responden yang disurvei berasal dari profil yang berbeda-beda diantaranya bersdasarkan gender, strata wilayah, pendidikan, pengeluaran, pekerjaan, dan usia.

OJK Fokuskan Kebijakan Pada Perlindungan Konsumen Fintech

Mon, 12 Mar 2018 - Dengan fokus pada perlindungan konsumen maka pengembangan fintech diharapkan sejalan dengan tugas OJK dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat serta mendorong inklusi keuangan di masyarakat.

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Wed, 07 Mar 2018 - Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Akselerasi Pertumbuhan 2018, OJK Gelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan

Fri, 19 Jan 2018 - OJK menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.

Presiden Jokowi: Jangan Asyik Kumpulkan Dana Tapi Kreditnya Susah

Fri, 19 Jan 2018 - Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.

Wimboh Santoso Jadi Ketua MES

Tue, 16 Jan 2018 - Sebelum Wimboh, Ketua Umum MES dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad yang waktu itu juga menjadi Ketua Komisioner OJK.

OJK Rilis Kebijakan Khusus Perbankan Terkati Erupsi Gunung Agung

Wed, 03 Jan 2018 - Kebijakan OJK dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner No.20/KDK.03/2017 yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2


Non Bank

Premi BCA Life Tumbuh 46.33% Jadi Rp 471,308 Miliar di 2017

Seiring dengan penambahan produk baru dan pengembangan

OJK Fokuskan Kebijakan Pada Perlindungan Konsumen Fintech

Dengan fokus pada perlindungan konsumen maka pengembang

IT & Corsec MTF Raih Dua Penghargaan ICCA Award III 2018

Per akhir tahun 2017, MTF mencatatkan kenaikan aset seb

Penjualan Otomotif Lesu, MTF Tetap Cetak Pembiayaan 2017 Tumbuh 19 Persen

Anak usaha Bank Mandiri ini mampu menyalurkan pembiayaa

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi