Governance, Risk Management & Compliance

Jamkrindo Dukung Pemuktahiran Data UMKM

Selasa 29 Nopember 2016 11:27:0

Jamkrindo telah membentuk Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen pada awal tahun 2016.

JAKARTA, Stabilitas – Perum Jamkrindo melalui Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen menggandeng Tujuh perguruan tinggi dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama tentang Pendataan dan Pemuktahiran Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Selasa (28/11) sebagai bentuk sinergi antara industri penjaminan dengan akademisi perguruan tinggi untuk pendataan dan updating data UMKM guna mendukung pengelolaan database UMKM dalam rangka pemeringkatan UMKM dan pelaksanaan konsultasi manajemen kepada UMKM.

Berikut tujuh Universitas yakni Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Hasanudin, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Indonesia (UKM Center UI) serta Universitas Syiah Kuala (UKM Center). Sebelumnya, juga telah dilakukan Nota Kesepahaman Bersama dengan berbagai pihak pendukung seperti Bank Indonesia, Kementerian KUKM, Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Malang.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Dirut Perum Jamkrindo Diding S Anwar dan perwakilan dari tujuh universitas diantaranya yakni Rudi Siahaan dari LM UI, Ketua LPPM UNJ Ucu Cahyana, FEB Unpad/ ISEI Ina Primiana, Dekan FEB IPB Yusman Syaukat,Dekan FMIPA ITB Edy Baskoro, Dekan FEB Universitas Lambung Mangkurat M. Riza Firdaus, Dekan FE Universitas Hasanudin Gagaring Pagalung, Rektor UNJ Djaali dan Ketua UKM Centre Universitas Syiah Kuala Iskandar Madjid.

Selain itu juga hadir tamu undangan dari India yakni Shankar Cakraborti, Chief Executive Officer SMERA (Small & Medium Enterprises Rating Agency) sebuah lembaga pemeringkat UMKM di India yang telah banyak membantu UMKM di negara tersebut.

Dirut Perum Jamkrindo, Diding S Anwar mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut arahan Otoritas Jasa Keuangan dan upaya Perum Jamkrindo dalam fokus mengembangkan UMKM nasional, maka Perum Jamkrindo telah membentuk Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen pada awal tahun 2016 sebagaimana diamanatkan UU No.1/2016 tentang Penjaminan serta PP No. 41/2008.

“Sampai saat ini, telah disusun metodologi pemeringkatan UMKM serta telah dilakukan kunjungan langsung kepada UMKM Terjamin Perum Jamkrindo. Kunjungan langsung kepada UMKM Terjamin ini merupakan bentuk updating data Terjamin, termasuk kegiatan pengendalian kredit Terjamin," kata Diding.

Diding mengungkapkan bahwa dalam sinergi tersebut, Perum Jamkrindo berperan menyusun panduan pendataan, pemutakhiran data UMKM, memberikan pelatihan teknis pendataan serta pemutakhiran data UMKM. Sementara universitas dalam hal ini menyediakan tenaga pelaksana (enumerator) dalam kegiataan pendataan dan updating data serta bersinergi dalam pelaksanaan konsultasi manajemen.

"Dengan adanya kerja sama ini kita harapkan akan ada pemutakhiran (updating) data UMKM sehingga akan memiliki basis data UMKM dan mendukung pengelolaan basis data UMKM dalam rangka Pemeringkatan UMKM," kata Diding.

Disampaikan Diding bahwa UMKM Indonesia saat ini berjumlah sekitar 56,7 Juta unit usaha, yang dibina oleh sekitar 23 kementerian dan lembaga. Data dan informasi yang tersedia saat ini sangat beragam, tersebar dan kurang terkoordinasi dengan baik. Hal ini memerlukan upaya yang fokus untuk menghimpun database UMKM dengan lingkup nasional, dan dikelola dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, kata Diding, kegiatan pembangunan database UMKM saat ini telah dilakukan di Perum Jamkrindo dengan memanfaatkan database Terjamin yakni ada sekitar 5 juta UMKM yang tercatat dari periode 2012-2015, yang meliputi Terjamin KUR maupun eksisting. Sementara yang sudah dilakukan penyusunan profil baru 200 UMKM di wilayah Jabodetabek yang masih diproses secara manual.

"Dengan adanya keterlibatan kalangan akademisi ini, maka Perum Jamkrindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Penjaminan atas Kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi (UMKMK) akan memperoleh memperoleh data dasar UMKM sebagai panduan pendataan dan pelatihan teknis pendataan dan pemutakhiran data UMKM," katanya.

Bersamaan dengan ini, Diding menyampaikan bahwa pihaknya kedatangan tamu perwakilan dari lembaga pemeringkatan yaitu SMERA (Small & Medium Enterprises Rating Agency) dari India yang merupakan salah satu negara yang cukup menonjol di bidang pemeringkatan UMKM. Selanjutnya untuk menambah pengetahuan, khususnya menggali pengalaman dan kompetensi SMERA dalam melakukan kegiatan pemeringkatan UMKM, Perum Jamkrindo bersama dengan SMERA menggelar workshop dengan tema “IT Database Dvelopment & Rating System for SMEs”.

Sebelumnya Jamkrindo telah melakukan beberapa kerjasama International antara lain MOU dengan Korea (KODIT) tentang pengembangan layanan penjaminan kredit di Negara masing masing dan pertumbuhan UMKM, MoU dengan India mengenai Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises(CGTMSE), National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC), dan MoU tentang Peningkatan Pengembangan Pelayanan Penjaminan Kredit dan Pengembangan UMKM serta sektor ekonomi lain di kedua Negara.

Selain itu Jamkrindo juga bekerjasama dengan mitra di Chile diantaranya FOGAPE (Perusahaan milik Pemerintah Chile) dan Asippindo dan ALIGA (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Amerika Latin).

Randi Anto Jadi Dirut Jamkrindo

Tue, 21 Nov 2017 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk mengangkat Randi Anto sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

Perum Jamkrindo Berikan Penjaminan Nasabah Amartha

Mon, 04 Sep 2017 - Perum Jamkrindo lakukan kerjasama dengan PT Amartha Mikro Fintek untuk penjaminan (Kafalah) pembiayaan modal kerja pengusaha mikro

Perum Jamkindo Berikan Pendampingan Unit Usaha  Pondok Pesantren

Thu, 24 Aug 2017 - Pelatihan diselenggarakan di Ponpes Al Mizan, Pandeglang dengan peserta 25 Pondok Pesantren yang tersebar dr provinsi Banten yang tergabung dibawah Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Propinsi Banten pada Kamis, 24 Agustus 2017.

Jamkrindo Tutup Program Siswa Mengenal Nusantara di Babel

Wed, 26 Jul 2017 - Perum Jamkrindo bersama dengan PT Sucofindo menjadi pelaksana program SMN untuk 20 Siswa asal Bandung Jawa Barat yang mengikuti program SMN di Bangka Belitung.

Aset Jamkrindo Syariah Tumbuh 135 Persen

Fri, 07 Jul 2017 - Aset JamSyar tumbuh 123 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 ke 2016. Sementara pada tahun 2017 berjalan, secara year to year

Zakat untuk UKM Dikembangkan

Thu, 06 Jul 2017 - Zakat yang ditunaikan Jamkrindo Syariah menambah daftar perusahaan yang telah menunaikan zakat melalui Baznas. Inijuga menjadi bukti tumbuhnya perusahaan syariah di Indonesia, menyusul gaya hidup syariah masyarakat Indonesia kini



Non Bank

Layanan Internet Bisa Dinikmati di Seluruh RI

APJII menjalin kerjasama dengan operator yang memungkin

Perum Jamkindo Berikan Pendampingan Unit Usaha  Pondok Pesantren

Pelatihan diselenggarakan di Ponpes Al Mizan, Pandeglan

CIMB Niaga Persembahkan Film ‘Banda The Dark Forgotten Trail’

Film ini menuturkan ulang kisah sejarah Kepulauan Banda

Aset Jamkrindo Syariah Tumbuh 135 Persen

Aset JamSyar tumbuh 123 persen bila dibandingkan dengan

Portofolio

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

CIMB dan China Galaxy Jajaki Kerjasama Stockbroking

Dalam usaha patungan tersebut, kedua perusahaan yang te

AAEI Ajak Masyarakat Berinvestasi Saham

AAEI mengajak masyarakat agar tak ragu lagi untuk berin

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi