Governance, Risk Management & Compliance

Kemendag Gelar Diseminasi Hasil Analisis Perdagangan

Kamis 13 Februari 2020 10:47:0

Kegiatan tersebut bertema "Penguatan Daya Saing Ekspor dan Neraca Perdagangan Indonesia yang Berkelanjutan".

JAKARTA, Stabilitas-- Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menggelar diseminasi hasil analisis perdagangan untuk mendorong neraca perdagangan Indonesia di auditorium Kemendag.

"Kegiatan diseminasi hasil analisis perdagangan ini sangat penting untuk memberikan perspektif kepada kita semua tentang peluang dan tantangan dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia ke depan, khususnya dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor dan menjaga neraca perdagangan yang berkelanjutan," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan.

Kasan mengatakan, BPPP secara khusus mendiseminasikan 23 hasil analisis jangka pendek yang telah dilaksanakan pada 2019 lalu. Analisis ini merupakan hasil dari tiga pusat pengkajian di bawah BPPP, yaitu Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri dan Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional.

Acara ini dihadiri sekitar 150 peserta dari kementerian dan lembaga terkait, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), asosiasi, pelaku usaha, dan media. Melengkapi diseminasi tersebut, hadir pula dua pembicara tamu yaitu Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal yang menjelaskan pandangan (outlook) ekonomi dan perdagangan tahun 2020; dan Wakil KADIN Indonesia Komite Tiongkok Haris Chandra yang memberikan gambaran dampak wabah virus Corona terhadap perdagangan Indonesia.

Acara diseminasi hasil analisis disampaikan dalam tiga sesi secara paralel yang dibagi dalam tiga subtema. Subtema pertama membahas 'Peningkatan Daya Saing Ekspor dan Pengendalian Impor'. Pada sesi ini dibahas hasil kajian, yaitu analisis impor emas batangan Indonesia; usulan penurunan tarif bea masuk biji kakao; pemetaan produk potensial ekspor propinsi di Indonesia; pemetaan kontribusi ekspor nonmigas negara akreditasi; kebijakan pengenaan BMAD atas impor produk serat stapel poliester (polyester staple fiber/PSF) yang berasal dari India,Tiongkok, dan Taiwan; dan dampak perang dagang terhadap impor Indonesia.

Pada subtema ke-2 membahas subtema 'Perluasan Akses Pasar Ekspor'. Bahasan meliputi potensi kerja sama perdagangan Indonesia-Uzbekistan; isu pembatasan ekspor dalam perundingan isu pertanian di WTO; peluang kerja sama perdagangan Indonesia dan Ekuador; strength-weaknessopportunities-threats (SWOT) perjanjian ASEAN Agreement on Electronic Commerce; SWOT dan dampak implementasi ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) 10 terhadap perekonomian Indonesia; SWOT dalam rangka persiapan proses ratifikasi the 1st protocol to amend Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif ASEAN-Jepang (AJCEP); kerja sama Indonesia Oman PTA; biaya dan manfaat program Global System of Trade Preferences (GSTP) terhadap Indonesia.

Sedangkan, subtema ke-3 membahas 'Penguatan Pasar Dalam Negeri'. Bahasan meliputi analisis proyeksi inflasi bahan makanan, kemungkinan penetapan garam sebagai barang pokok/penting, dampak revitalisasi pasar rakyat terhadap ekonomi daerah setempat, kesiapan penerapan pembayaran sistem elektronik di pasar rakyat, pemetaan kesesuaian peraturan pada sektor jasa transportasi dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pemetaan kesesuaian peraturan pada sektor listrik dan gas rumah tangga dengan UUPK, dan evaluasi pelaksanaan Permendag Nomor 35 Tahun 2013 oleh toko modern.

"Pelaksanaan analisis ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong perumusan kebijakan perdagangan yang berbasis pada data dan informasi yang akurat, sehingga dapat meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya dalam menjaga neraca perdagangan. Hal ini juga selaras dengan mandat Presiden Jokowi kepada Menteri Perdagangan," lanjut Kasan.

Mandat pertama yaitu menjaga neraca perdagangan dan percepatan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), terutama dengan negara-negara potensial tujuan ekspor. Mandat kedua, mengendalikan impor secara selektif; dan mandat ketiga, optimalisasi kelembagaan Atase Perdagangan (Atdag) dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

Untuk itu, Kasan menerangkan, Kementerian Perdagangan telah menetapkan kebijakan utama pada tahun 2020?2024. Pertama, menjaga neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor nonmigas. Kedua, mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri. Ketiga, menyederhanakan birokrasi yang didukung sumber daya manusia (SDM) perdagangan yang profesional dan kompeten.

"BPPP sebagai satu-satunya lembaga think tank di Kementerian Perdagangan secara konsisten akan terus melakukan melakukan kajian dan analisis untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Kementerian Perdagangan," pungkas Kasan.

Kemendag Gelar Pertemuan Para Eksportir

Fri, 21 Feb 2020 - Pemerintah mengaku sedang merumuskan sejumlah kebijakan yang dinilai dapat mempermudah syarat bagi UMKM untuk mengakses pasar luar negeri.

Kemendag Hentikan Sementara Impor Binatang Hidup dari RRT

Fri, 14 Feb 2020 - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional.

Indonesia Raih Transaksi Potensial USD 3,50 Juta di Sirha Budapest 2020

Wed, 12 Feb 2020 - Perwakilan Indonesia di Budapest kembali mengikuti Pameran Sirha Budapest 2020. Ajang dua tahunan tersebut menjadi kesempatan mempertemukan produk Indonesia dengan pembeli dari Eropa Tengah dan Timur.

Pemerintah dan DPR RI Sepakati RUU IA CEPA Menjadi Undang-Undang

Fri, 07 Feb 2020 - Persetujuan IA-CEPA akan menjadi bagian transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kemendag Tetapkan Pengenaan BMTP Produk Evaporator

Fri, 24 Jan 2020 - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan tarif bea masuk tambahan untuk impor produk evaporator tipe roll-bond dan tipe fin.



Non Bank

Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro di Lombok

Program BWM merupakan sinergi atau kerja sama antara OJ

Presiden Angkat Lana Soelistianingsih Sebagai Kepala Eksekutif LPS

Lana Soelistianingsih diangkat berdasarkan pada Keputus

Pemerintah Sudah Salurkan Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening Sekolah

Penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausa

SBR009 Semakin Diburu Investor Milenial

Penerbitan Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR009 mencapai

Portofolio

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi