Governance, Risk Management & Compliance

Kemenperin Percepat Pembangunan Kawasan Industri Halal

Kamis 13 Juni 2019 12:41:0

Sebanyak 4 kawasan industri telah mengajukan pembangunan kawasan industri halal kepada Kemenperin.

JAKARTA, Stabilitas--Kementerian Perindustrian mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal.

"Terdapat empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di Indonesia," kata Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Ignatius Warsito sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Keempat kawasan industri tersebut adalah Batamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Modern Cikande Industrial Estate. Pengembangan area ini menjadi salah satu upaya mendukung pemberlakuan sertifikasi produk halal pada 17 Oktober 2019.

"Keempatnya telah mengajukan diri ke Kemenperin untuk mengembangkan kawasan industri halal. Dari mereka, baru Modern Cikande yang telah launching," ungkap Warsito.

Kemenperin mencatat, Batamindo Industrial Park berencana mengembangkan zona halal seluas 17 hektare (Ha) dari total area seluas 320 Ha, kemudian Bintan Industrial Estate seluas 100 Ha dari 320 Ha secara total, dan Modern Cikande seluas 500 Ha.

Sedangkan, Jakarta Industrial Estate Pulogadung berencana mengembangkan zona halal untuk produk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium halal, serta halal center. Warsito optimistis bakal banyak perusahaan yang berminat masuk ke dalam kawasan industri halal seiring dengan tren penggunaan produk halal yang semakin meningkat.

"Bahkan, bukan hanya sektor industri, di dalam kawasan tersebut nantinya juga ada banyak sektor pendukungnya. Mulai dari kantor sertifikasi halal hingga transportasi logistiknya yang juga halal. Jadi, akan ada pelayanan sertifikasi halal yang bisa one stop service di sana, dia punya laboratoriumnya, dan tenaga verifikasinya," paparnya.

Warsito menambahkan, dalam pengembangan kawasan industri halal, Kemenperin memiliki tugas untuk menetapkan standardisasi, memberikan insentif, serta memfasilitasi promosi dan kerja sama teknis. Nantinya, aspek-aspek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian. Aspek insentif juga diusulkan dalam pelayanan satu atap untuk mendapatkan sertifikat halal.

Adapun kriteria kawasan industri halal, antara lain memiliki manajemen kawasan industri halal, memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan persyaratan halal, memiliki sejumlah tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan produk halal, serta memiliki pembatas kawasan industri halal.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu memanfaatkan potensi kawasan industri halal. Hal ini seiring besarnya permintaan produk halal baik di masyarakat domestik maupun global.

"Tahun 2019, pemerintah menargetkan capaian industri halal bisa menembus hingga USD25 miliar pada perdagangan dunia, atau naik 20 persen dibanding tiga tahun lalu," tuturnya.

Airlangga pun menyampaikan, pihaknya berharap kepada para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan industri halal bisa mendukung upaya peningkatan ekspor produk-produk halal Indonesia ke sejumlah negara Timur Tengah.

"Yang bisa kami lakukan adalah menyakinkan pasar luar negeri bahwa proses produk halal Indonesia sudah baik," ujarnya. Terkait dengan pengembangan produk halal, lanjut Airlangga, Kemenperin juga terus memperbarui beberapa hal termasuk mengenai Logistik Berikat yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. "Salah satunya gateway ekspor untuk produk makanan halal," pungkasnya.

Sumbang 74 Persen, Ekspor Produk Manufaktur Masih Melejit

Fri, 12 Jul 2019 - Guna lebih mendobrak pasar ekspor, Kemenperin telah memiliki peta jalan Making Indonesia 4.0, yang mendorong industri manufaktur nasional agar memanfaatkan teknologi industri 4.0. Peta jalan tersebut memacu inovasi produk yang berkualitas sehingga mening

Lindungi Industri dan Konsumen, Pemerintah Kontrol IMEI Ponsel

Mon, 08 Jul 2019 - Kemenperin mengumumkan pada 17 Agustus 2019, pemerintah akan menerbitkan regulasi validasi database nomor identitas asli ponsel atau IMEI yang akan memblokir ponsel ilegal.

Kemenperin Pekanbaru Pacu Hilirisasi Industri

Tue, 02 Jul 2019 - Menyadari pentingnya standarisasi dalam perkembangan industri di Provinsi Riau, kemenperinbertekad mendorong pengembangan industri pengolahan, salah satunya potensi yang ada di provinsi Riau.

Otomotif Korsel Siap Berproduksi di Indonesia

Mon, 01 Jul 2019 - Produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company (HMC) akan segera merealisasikan investasinya di Indonesia. Hyundai akan mulai memproduksi kendaraan pada 2021 dengan kapasitas produksi hingga 250.000 per tahun.

Kemenperin Ciptakan IKM Unggul via e-Commerce

Tue, 25 Jun 2019 - Salah satu cara yang dilakukan Kemenperin adalah dengan menggandeng salah satu e-commerce Indonesia dalam menggelar kompetisi untuk menciptakan pelaku industri yang kreatif di Indonesia.

Peluang Ekspor Teh di Tengah 'Perang' AS-China

Tue, 18 Jun 2019 - Melihat peluang perang dagang China dan Amerika, Kemenperin mengkaji kemungkinan kegiatan ekspor teh ke Amerika Serikat.



Non Bank

Ekonom DBS Perkirakan BI Turunkan Suku Bunga Acuan

Ada beberapa faktor yang mendukung BI turunkan bunga ac

Sequis Hadirkan Produk untuk Milenial

M!Protection adalah produk asuransi yang diperuntukkan

Resmi Diluncurkan, LinkAja Kenalkan Jajaran Manajemen dan Pencapaian

Meski baru resmi diluncurkan, LinkAja tercatat telah be

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi