Governance, Risk Management & Compliance

OJK Lantik 15 Pejabat Pimpinan Satuan Kerja

Jumat 17 Januari 2020 12:55:0

Pelantikan dan mutasi ini merupakan bagian dari langkah penguatan peran dan fungsi OJK agar dapat menjawab tuntutan stakeholders dan masyarakat akan peran OJK yang semakin besar.

JAKARTA, Stabilitas - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Jumat pagi ini (17/1) melantik 15 pejabat pemimpin Satuan Kerja sebagai bagian dari proses regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia di OJK.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Kinerja, Project Charter Inisiatif Strategis 2020 dan Pakta Integritas oleh semua Anggota Dewan Komisioner OJK dan para pemimpin Satuan Kerja di OJK.

"Pelantikan dan mutasi ini merupakan bagian dari langkah penguatan peran dan fungsi OJK agar dapat menjawab tuntutan stakeholders dan masyarakat akan peran OJK yang semakin besar," kata Wimboh.

Wimboh menyatakan bahwa penandatanganan Kesepakatan Kinerja dan Pakta Integritas merupakan wujud komitmen OJK untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal OJK, dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai strategis OJK.

Pada setiap pelaksanaan tugasnya, OJK harus berusaha mengedepankan prinsip-prinsip governance dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku karena kinerjanya diawasi oleh publik.

Wimboh menyatakan apresiasi atas beberapa capaian pelaksanaan governance di OJK meliputi laporan keuangan OJK tahun 2013 hingga 2018 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu "Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik" dan penghargaan "Instansi dengan Penerapan LHKPN terbaik" tahun 2016, 2017, 2018, serta hasil "Survei Penilaian Integritas OJK tahun 2017, 2018 dan 2019".

"Penghargaan itu menunjukkan bahwa OJK merupakan institusi dengan integritas yang baik, dengan komitmen dan kesungguhan seluruh Insan OJK untuk bekerja dengan integritas tinggi," kata Wimboh.

Wimboh juga mengulang permintaan Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2020 Kamis kemarin (16/1) yang berpesan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

"Oleh karena itu, penguatan integritas Insan OJK dan penguatan tata kelola OJK harus menjadi prioritas karena merupakan dasar dalam melaksanakan tugas-tugas OJK," katanya

Ke depan, sejalan dengan komitmen pelaksanaan Pakta Integritas, OJK akan terus mengakselerasi internalisasi budaya berintegritas dan anti korupsi, sehingga OJK selalu menjadi lembaga yang berintegritas dan menjadi contoh model tata kelola yang baik.

Jajaran pejabat OJK yang dilantik:

  1. Bambang Widjanarko sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II
  2. I.B Aditya Jayaantara sebagai Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan
  3. Sarwono sebagai Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis
  4. Rizal Ramadhani sebagai Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan
  5. Ahmad Soekro Tratmono sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
  6. Jasmi sebagai Kepala Departemen Pengawasan Bank Syariah
  7. Agustinus Hari Tangguh Wibowo sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan
  8. Agus Fajri Zam sebagai Kepala Departemen Perlindungan Konsumen
  9. Julius Liston Tambunan sebagai Kepala Departemen Pengawasan dan Manajemen Krisis
  10. Yuliana sebagai Kepala Departemen Hukum
  11. Inka Yusgiantoro sebagai Kepala Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan
  12. Tongam Lumban Tobing sebagai sebagai Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
  13. Dwi Kurniawan sebagai Kepala Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
  14. Siswani Wisudati sebagai Kepala Grup Penanganan Anti-Fraud
  15. Kristianti Puji Rahayu sebagai Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan
OJK Percepat Reformasi IKNB

Wed, 19 Feb 2020 - Industri asuransi masih tumbuh secara positif di tengah upaya penyehatan dan proses hukum Asuransi Jiwasraya.

Langgar UU Pasar Modal, Recapital Sekuritas Taui Sanksi OJK

Tue, 04 Feb 2020 - PT Recapital Sekuritas Indonesia terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Satgas Temukan 120 Fintech P2P & 28 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Thu, 30 Jan 2020 - Total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 s.d. Januari 2020 sebanyak 2018 entitas.

OJK Sampaikan Kemajuan Keuangan Berkelanjutan Di Forum OECD

Wed, 29 Jan 2020 - Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan.

OJK Cabut Izin Usaha BPR Tebas Lokarizki Kalbar

Mon, 27 Jan 2020 - Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

AFPI dan OJK Bersama Kepala Staf Kepresidenan Bahas Arah Baru UMKM

Thu, 23 Jan 2020 - Per awal Januari, ada 164 fintech lending yang terdaftar di OJK dan sebagai anggota AFPI.



Non Bank

Wapres Resmikan Bank Wakaf Mikro di Lombok

Program BWM merupakan sinergi atau kerja sama antara OJ

Presiden Angkat Lana Soelistianingsih Sebagai Kepala Eksekutif LPS

Lana Soelistianingsih diangkat berdasarkan pada Keputus

Pemerintah Sudah Salurkan Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening Sekolah

Penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausa

SBR009 Semakin Diburu Investor Milenial

Penerbitan Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR009 mencapai

Portofolio

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi