Governance, Risk Management & Compliance

Kominfo dan DPR Siap Godok UU Perlindungan Data Pribadi

Selasa 28 Januari 2020 12:49:0

Menkominfo menyatakan kehidupan global telah bertransformasi ke era digital.

JAKARTA, Stabilitas—Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi telah secara resmi diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 lalu.

"Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU PDP dengan DPR RI," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam jumpa pers, Selasa (28/01/2020).

Plate menyebutkan, Indonesia dicanangkan akan menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). 

Menteri Kominfo mengatakan, 4 negara di ASEAN yang telah memiliki UU PDP adalah Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Jika pemerintah bersama DPR RI secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU PDP, maka Indonesia akan menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki UU PDP.

"Bila ini (RUU PDP) nanti selesai, maka Indonesia menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki undang-undang perlindungan data, khusus perlindungan data pribadi," kata Menteri Johnny saat Konferensi Pers Update Tentang RUU Pelindungan Data Pribadi, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/01/2020).

Sementara itu, menurut Menteri Kominfo, dalam cakupan global ada 126 negara yang telah memiliki UU PDP atau General Data Protection Regulation (GDPR).  "Kalau kita selesai maka kita akan menjadi negara ke-127 di dunia, karenanya UU Perlindungan Data ini menjadi begitu pentingnya bagi Indonesia saat ini," ujarnya.

Berkaitan dengan UU PDP, Menkominfo menjelaskan bahwa Data Sovereignty dan Security, Data Owner dan Data User atau pengguna data menjadi unsur paling penting. Selain itu, Cross Border Data Flows atau pengaturan lalu lintas data, khususnya antar negara juga perlu diatur dalam UU PDP guna menjaga kedaulatan data untuk membuka peluang inovasi dan bisnis.

"Secara detil, nanti tentu akan dibicarakan bersama dengan DPR. Jadi, informasi ini sekaligus bagian dari transparansi proses pembahasan UU PDP dan mengajak partisipasi masyarakat agar UU ini betul-betul menjadi UU yang dipahami dan relevan untuk kepentingan masyarakat zaman ini," jelasnya.

Secara keseluruhan, Menkominfo menjelaskan bahwa tahapan pembahasan UU PDP telah dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya naskah-naskah yang dibutuhkan, salah satunya naskah akademik.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo didampingi Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo

Menkominfo Paparkan Proyeksi Ekonomi Digital Indonesia di Washington

Sun, 16 Feb 2020 - Besarnya pangsa pasar dan pertumbuhan industri digital di Tanah Air, membuat Indonesia berpeluang menjadi salah satu raksasa ekonomi digital dunia di masa depan.

DPR RI dan Menkominfo Gelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembahasan RUU PDP

Wed, 05 Feb 2020 - Ketua DPR meminta pemerintah bersama-sama dengan komisi I untuk mensosialisasikan terkait dengan draft dan DIM yang nanti akan dibahas, sehingga nanti tidak timbul draft dan DIM abal-abal yang kemudian sebenarnya tidak dibahas di DPR.



Non Bank

Laba Bersih CNAF untuk Dividen dan Pengembangan Bisnis

RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesah

OJK Minta Lembaga Keuangan Beri Keringanan Cicilan

Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka membe

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

Portofolio

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi