Governance, Risk Management & Compliance

Kemenkop Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Kamis 16 Mei 2019 12:55:0

Dinilai mampu menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, Kemenkop dan UKM siap belajar dari OJK dan Bank Dunia.

JAKARTA, Stabilitas--Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengakui keberadaan Deputi Pengawasan yang  baru tiga tahun membuatnya harus banyak belajar dari lembaga sejenis yang melakukan pengawasan.

"Dalam hal ini kami melihat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah terbukti berhasil melakukan pengawasan sektor jasa keuangan sehingga stabilitas terjaga. Demikian juga dengan Bank Dunia/World Bank dalam skala global. Karena itu kami tak segan menimba pengalaman dari mereka dan memilah-milah pengawasan apa dan bagaimana yang bisa diimplementasikan untuk mengawasi koperasi yang jumlahnya sangat banyak, tercatat ada 138.140 koperasi aktif," kata Deputi Bidang  Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, usai membuka seminar nasional bertema "Strategi Membangun Sistem Pengawasan Koperasi yang Berkesinambungan" di Jakarta, Kamis (16/5).

Seminar tersebut menampilkan narasumber Roberto Akyuwen (analisis eksekutif senior Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK), Ahmad Subagyo (konsultan Bank Dunia) dan Video Call dengan Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau yang berkedudukan di Meksiko.

Suparno menegaskan Deputi Bidang Pengawasan selaku Unit Pelaksana pengawasan Koperasi-Koperasi di Indonesia, terus berupaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu menjangkau jumlah koperasi yang relatif bertambah di Indonesia.

Data jumlah koperasi di Indonesia, saat ini mencapai 138.140 unit, dengan jumlah koperasi non KSP sebanyak 117.288 unit (84,91 persen) dan jumlah KSP 20.852 unit (15.09 persen), dimana di dalam Koperasi Non KSP itu sendiri terdapat unit-unit simpan pinjam sekitar 51.081 unit (36,98 persen), sehingga jumlah total usaha simpan pinjam koperasi sebesar 71.933 unit (52,07 persen).

"Permasalahan-permasalahan selama melakukan pengawasan, dan laporan pengaduan masyarakat terhadap koperasi bermasalah, terutama di sektor simpan pinjam, melatarbelakangi Deputi Bidang Pengawasan untuk semakin menyempurnakan diri dengan menimba success story dari lembaga seperi OJK dan Bank Dunia," kata Suparno.

Ia mengakui, indikasi semakin marak terjadinya praktek-praktek ilegal yang dilakukan koperasi, dan telah menjadi isu nasional yang tersebar luas melalui media massa terutama dengan modus penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, pengelolaan investasi yang menawarkan bunga tinggi, dan lain-lain yang berakibat  pada tindakan melawan hukum.

Seminar Nasional Pengawasan Koperasi ini, merupakan forum yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai sistem pengawasan koperasi di Indonesia. Seminar nasional ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Dunia di Indonesia, dihadiri oleh Perwakilan OPD Pembina Koperasi di Indonesia, Perwakilan DEKOPIN, Perwakilan Koperasi Induk, dan Pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Skema dan Proses Pengawasan Lemah

Sementara itu Ahmad Subagyo (konsultan Bank Dunia) mengatakan kasus koperasi bermasalah di Indonesia banyak disebabkan kelemahan skema dan proses pengawasan saat ini. Dalam pengamatannya, setidaknya ada empat hal yang membuat pengawasan koperasi menjadi tidak efektif alias sia-sia.

Pertama, tidak ada skala prioritas yang berdasar pada tingkat urgensi pengawasan berbasis pada risiko.

Kedua, tidak ada klasifikasi kelompok usaha koperasi, sehingga semua koperasi diperlakukan sama baik skala mikro sampai ke skala besar.

Ketiga, tidak ada deteksi awal yang menginformasikan tentang kelemahan obyek (koperasi), sehingga semua ASDEP melakukan pemeriksaan pada koperasi yang sama.

"Keempat, tahapan pengawasan belum ada gradasi sehingga seluruh sumber daya terpusat hanya pada beberapa koperasi saja."imbuhnya.

Sedangkan Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau melihat belum adanya data lengkap dan akurat terkait koperasi membuat pengawasan menjadi lemah. Untuk kasus pengawasan koperasi di Indonesia, Ia menyarankan pengawasan koperasi bisa bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan seperti yang terjadi di Thailand.

Koperasi Obor Mas Melakukan Spin Off dan Membentuk Holding

Wed, 14 Aug 2019 - Spin off dilakukan untuk mengembangkan usaha koperasi ke sektor riil.

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Fri, 17 May 2019 - Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech yang lolos kajian evaluasi menyeluruh oleh OJK.

OJK Cabut Izin BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Wed, 15 May 2019 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.

OJK Perkuas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis TI

Tue, 14 May 2019 - Pengembangan aplikasi OBOX dilakukan melalui dua fase. Fase pertama kepada 10 bank pilot project dan fase kedua kepada 104 bank umum secara bertahap hingga akhir Desember 2019

Kemenkop & UKM Gandeng BNI dan Perumnas Bangun Perumahan ASN

Fri, 22 Mar 2019 - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Bank BNI dan Perumnas untuk menyediakan perumahan bagi ASN di lingkungan Kemenkop & UKM.



Non Bank

Adira Insurance Buka Kantor Perwakilan di Pusat Perbelanjaan

Keberadaan kantor representatif Adira Insurance ingin m

Gandeng Ralali.com, ASM Maksimalkan E Commerce

Secara korporasi, kerjasama dengan Ralali.com ini juga

Koperasi Obor Mas Melakukan Spin Off dan Membentuk Holding

Spin off dilakukan untuk mengembangkan usaha koperasi k

Merchant Cashlez Terima Pembayaran dengan GoPay

Lebih dari 6.000 Merchant Cashlez Bisa Terima Pembayara

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi