Governance, Risk Management & Compliance

Korban Ketidaksinkronan Kebijakan

Kamis 24 Nopember 2016 10:40:0

Perbankan menjadi pihak yang terkena dampak tidak seiringnya jalan kebijakan fskal dan moneter.

SATU hari setelah Sri Mulyani Indrawati diangkat sebagai Menteri Keuangan pada Kamis, 28 Juli 2016, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardjo mendatangi kantor Sri Mulyani di bilangan Lapangan Banteng, Jakarta. Kedua petinggi negara tersebut menjadi tamu resmi pertama yang menyambangi kantor Kementerian Keuangan setelah Ani –panggilan akrab Sri Mulyani–kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Usai pertemuan, Darmin mengatakan pertemuan Jumat pagi itu untuk merancang waktu koordinasi reguler antara moneter, fskal, dan sektor riil ke depannya. “Kita ngobrol-ngobrol untuk melakukan pertemuan teratur yang kami rancang waktunya,” kata Darmin. Nantinya dimungkinkan adanya pertemuan secara teratur, entah dwimingguan atau bulanan untuk membahas perkembangan perekonomian terkini. “Mungkin bisa saja yang pertemuan pertama di Kemenkeu, nanti bergantian di BI di tempat Pak Agus,” ujar Darmin

Agus menambahkan, pertemuan reguler antarmoneter, fskal, dan sektor riil tersebut memang perlu dilakukan. Salah satu tujuannya yakni ingin membuktikan bahwa koordinasi antara ketiganya terjaga dengan baik. “Koordinasi untuk meyakinkan bahwa hubungan harmonis antara kebijakan fskal, moneter dan sektor riil. Karena akan berdampak pada pembangunan Indonesia yang berkesinambungan,” jelas Agus.

Harmonisasi kebijakan memang menjadi isu penting ketika pemerintah menggebu-gebu untuk terus menerbitkan surat utang sebagai solusi mudah menambal defsit dan membuat tren penurunan bunga terhambat. Selain itu, sektor perbankan pun akhirnya yang menjadi korban.

Kebijakan penerbitan obligasi negara dengan bunga menggiurkan –di tengah keinginan BI untuk menurunkan bunga ke level single digit– jelas membuat perbankan disorientasi. Tugas utama mendorong fungsi intermediasi pada akhirnya terbengkalai karena danadananya dinilai lebih aman ditaruh di surat berharga negara yang hampir tanpa risiko.

Apalagi saat ini, perekonomian masih lesu yang ditandai dengan terus melemahnya pertumbuhan. Dalam dua triwulan yang sudah lewat, pertumbuhan masih di bawah level 5,2 persen, angka yang menjadi target dalan anggaran negara.

Salah satu dampak yang menimpa perbankan adalah angka undisbursed loan yang terus membesar. Kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan oleh nasabah itu menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kredit yang belum ditarik naik 4,31 persen menjadi Rp 1.245 triliun per Juli 2016 ketimbang tahun lalu. Yang menarik, bank-bank yang masuk dalam lima besar merupakan bank yang paling banyak memiliki tumpukan undisbursed loan.

Bank kakap masuk kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) III dan IV berkontribusi sebesar 92,45 persen dari total undisbursed loan di industri perbankan. Gabungan kredit menganggur bank besar ini mencapai Rp 1.151,80 triliun. Selain itu, undisbursed loan BUKU III dan IV mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Per Juli 2016, kredit menganggur BUKU III dan IV masing-masing naik sebesar 11,48 persen dan 13,32 persen.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan nilai undisbursed loan tertinggi dari seluruh bank yaitu Rp161,09 triliun. Jumlah ini tumbuh sebesar 7,72 persen secara tahunan. Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama BCA mengatakan, tingginya undisbursed loan disebabkan sejumlah debitur mengembalikan kredit karena kebutuhan modal kerjanya berkurang drastis. “Ini terjadi di hampir semua sektor penyaluran kredit,” ujar Jahja.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatatkan kenaikan kredit yang belum ditarik sebesar 8,66 persen menjadi Rp13,65 triliun pada Juli 2016. Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, mayoritas undisbursed loan merupakan kredit konstruksi. “Karena realisasi kredit konstruksi bertahap sesuai kemajuan proyek,” ujar Iman. Faktor lain, permintaan pasar perumahan khususnya sektor menengah atas, masih belum terlalu kencang.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga mencatatkan kenaikan undisbursed loan tinggi. Per Juli 2016, kredit yang belum ditarik di bank ini melesat 22,54 persen menjadi Rp 32,19 triliun. Tren kenaikan undisbursed loan diprediksi masih berlanjut hingga akhir tahun nanti karena nasabah masih berhati-hati dalam mencairkan plafon kredit. “Permintaan kredit masih lemah dan nasabah punya banyak pilihan bank mana yang menguntungkan secara harga kredit,” ujar Taswin Zakaria, Direktur Utama Maybank Indonesia. Otoritas berkali-kali menebarkan optimisme bahwa kondisi ekonomi akan membaik dan pencairan kredit yang sudah disetujui akan meningkat.

“Tumpukan undisbursed loan akan menurun karena sektor rill sudah mulai berjalan,” kata Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Sayangnya, bankir tak seoptimistis regulator dan momok kredit belum ditarik itu masih akan menghantui. Direktur Utama Citibank Indonesia Batara Sianturi mengatakan, kredit yang belum ditarik tergantung kondisi ekonomi. Pada kuartal I, kredit menganggur Citibank naik 8,27 persen menjadi Rp 56,9 triliun. “Trennya menunggu outlook ekonomi,” ujar dia.

Namun demikian, kata bos BI, Agus Martowardojo, permintaan kredit dalam mata uang rupiah masih dalam kondisi yang cukup baik. “Permintaan kredit dalam rupiah cukup, tapi outstanding pinjaman dalam valuta asing turun tajam. Karena pinjaman valas turun, pertumbuhan kredit gabungan kelihatan terbatas,” ungkap Agus.

Investasi bukan Intermediasi Selain ke obligasi negara, bank juga dinilai banyak menempatkan dananya di Sertifkat Bank Indonesia (SBI) atau melemparnya pada pasar uang antar bank, alih-alih disalurkan menjadi kredit.

“Perbankan hanya mau main aman dengan kontribusi pendapatan yang sangat besar ditopang oleh penempatan dana di SBI dan fee based income,” ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira.

Menurut dia, tren kenaikan penempatan dana di SBI mengindikasikan perbankan cenderung menghindari risiko penyaluran kredit ke sektor riil. Pada Juni lalu dana perbankan di SBI mencapai Rp102,29 triliun , naik tajam dari posisi Februari 2016 senilai Rp53,57 triliun.

Sedangkan pendapatan dari fee based income, berdasarkan data OJK pada Juni 2016 mencapai Rp129,11 triliun, naik dari level Rp105,18 triliun pada bulan sebelumnya. Sebelumnya, Ekonom Maybank, Juniman, juga mengatakan permintaan kredit dari sektor riil masih minim. Perbankan pun makin selektif menyalurkan kredit karena melihat risiko kenaikan nonperforming loans (NPL) atau kredit macet.

Oleh karena itu, bank memilih menempatkan dananya ke Pasar Uang Antar Bank (PUAB) ketimbang menyalurkan ke sektor riil melalui kredit. Jika perekonomian tak kunjung membaik dan permintaan kredit dari swasta belum meningkat, pengetatan likuiditas perbankan diperkirakan bisa berkepanjangan. Hasilnya, likuiditas dana hanya berputar di antara bank dan tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi. BI pun merevisi pertumbuhan kredit tahun ini menjadi single digit dari proyeksi sebelumnya yang double digit.  

***



Non Bank

Layanan Internet Bisa Dinikmati di Seluruh RI

APJII menjalin kerjasama dengan operator yang memungkin

Perum Jamkindo Berikan Pendampingan Unit Usaha  Pondok Pesantren

Pelatihan diselenggarakan di Ponpes Al Mizan, Pandeglan

CIMB Niaga Persembahkan Film ‘Banda The Dark Forgotten Trail’

Film ini menuturkan ulang kisah sejarah Kepulauan Banda

Aset Jamkrindo Syariah Tumbuh 135 Persen

Aset JamSyar tumbuh 123 persen bila dibandingkan dengan

Portofolio

Tradisi ‘Bendera Putih’ BEI

Lagi-lagi PT Bursa Efek Indonesia merevisi targetnya. K

Siap Go Private, Saham LAMI Dibuyback Pendirinya

BEI telah mengkonfirmasi bahwa sedikitnya dua emiten te

CIMB dan China Galaxy Jajaki Kerjasama Stockbroking

Dalam usaha patungan tersebut, kedua perusahaan yang te

AAEI Ajak Masyarakat Berinvestasi Saham

AAEI mengajak masyarakat agar tak ragu lagi untuk berin

Interview

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Profesional Indonesia Berpotensi Pindah Negara

Pasar bebas ASEAN yang berlaku efektif awal tahun 2016

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi