Governance, Risk Management & Compliance

Langgar UU Pasar Modal, Recapital Sekuritas Taui Sanksi OJK

Selasa 4 Februari 2020 13:30:0

PT Recapital Sekuritas Indonesia terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Menurut Djustini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas  Pasar Modal I OJK, PT Recapital Sekuritas Indonesia terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) karena PT Recapital Sekuritas Indonesia menyampaikan Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) kepada OJK yang menyesatkan OJK dan Ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Peraturan Nomor V.D.5).

"Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan pihak-pihak terkait atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri keuangan, OJK menetapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran," kata Djustini melalui siaran pers, Selasa (4/2).

Untuk PT Recapital Sekuritas Indonesia, OJK menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Sedangkan Abi Hurairah Mochdie selaku Direktur Utama dan Pihak yang bertanggung jawab atas Laporan MKBD, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 UUPM karena Laporan MKBD PT Recapital Sekuritas Indonesia yang disampaikan kepada OJK telah menyesatkan OJK dan Merupakan pihak yang menyebabkan PT Recapital Sekuritas Indonesia terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Nomor V.D.5, maka OJK mengenakan anksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); Sanksi administratif berupa  pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan; Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pengurus, pemegang saham, dan atau pegawai kunci di perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal selama 3 tahun.

Bentjok Pertanyakan Kepemilikan Saham Grup Bakrie Atas Jiwasraya

Tue, 30 Jun 2020 - Benny Tjokro, menyebut bahwa saat ini Jiwasraya diketahuinya memiliki saham Grup Bakrie.

Astragraphia Bagikan Deviden 40% Dari Laba

Thu, 11 Jun 2020 - Pembagian sisa dividen sebesar Rp 49 per lembar saham telah dijadwalkan pada 6 Juli 2020.

WIKA Bagikan Dividen Rp 457 Miliar

Mon, 08 Jun 2020 - Pemegang saham juga menunjuk lima direksi baru dengan empat di antaranya berasal dari internal WIKA.

LPS Siapkan Pembayaran Klaim Nasabah BPRS Gotong Royong

Fri, 05 Jun 2020 - LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Indofood Raih Laba Rp3,4 T di Kuartal I 2020

Fri, 22 May 2020 - Penjualan neto konsolidasi tumbuh sebesar 1% menjadi Rp19,30 triliun.

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Mon, 27 Apr 2020 - Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN akan segera direspon positif oleh para investor pasar saham ketika wabah Covid-19 mengalami tren penurunan dalam penyebaran.



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi