Governance, Risk Management & Compliance

Laporan Keuangan Bermasalah,Garuda Didenda 100 Juta

Jumat 28 Juni 2019 23:42:0

Terbukt melakukan pelanggaran dalam buku laporan keuangannya, Garuda Indonesia dijatuhi sanksi denda sebesar Rp100 juta .

 JAKARTA, Stabilitas--PT Garuda Indonesia Tbk dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membayar denda sebesar Rp100 juta.. OJK menemukan dua fakta terkait penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) per 31 Desember 2018, yaitu kerugian yang dicatatkan sebagai laba serta Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. periode tahun 2018 tidak ditandangani oleh dua orang Komisaris perusahaan, dan hal itu tidak dimuat ataupun dijelaskan alasannya. 

Hal ini disampaikan oleh Deputi Komisioner Pasar Modal OJK Fakhri Hilmi dalam konferensi pers terkait Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. pada Jumat, (28/06/2016). 

"Ada dua fakta. Pertama, Perseroan mengakui pendapatan terkait kerjasama antara Grup Garuda Indonesia Persero dengan PT Mahata Aero Teknologi atau Mahata atas biaya yang wajib dibayarkan oleh Mahata setelah penandatanganan perjanjian penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan atau inflight connectivity serta inflight entertainment. Sehingga, dari pengakuan pendapatan tersebut dengan nilai USD239 juta atau Rp3,5 triliun berdampak pada laporan rugi-laba Perseroan, dimana Perseroan akhirnya mencatatkan kerugian. Selama ini kerugiannya sebenarnya USD213 juta di tahun 2017 berubah menjadi laba USD5 juta di tahun 2018. Kedua, kita menemukan Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode tahun 2018 tidak ditandangani oleh dua orang Komisaris perusahaan, yaitu atas nama saudara Chairul Tanjung dan saudara Dony Oskaria. Namun demikian, tidak ditandatanganinya Laporan Tahunan ini tidak dimuat dalam penjelasan Laporan Tahunan dan tidak dijelaskan alasannya sehingga itu melanggar aturan dari Bapepam dan OJK," jelas Fakhri. 

Deputi Komisioner Pasar Modal OJK menjelaskan, Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. periode tahun 2018 tidak sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) jis. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.

Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia Tbk. diperintahkan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (public expose) paling lambat 14 hari setelah ditetapkan surat sanksi. 

Selain itu, PT Garuda Indonesia Tbk. juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 juta atas pelanggaran peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sanksi juga diberikan kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia Tbk. berupa sanksi administratif denda sebesar masing-masing Rp100 juta atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. 

Denda tanggung renteng sebesar Rp100 juta juga dikenakan kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk. yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk. tahun 2018 karena melanggar Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Gelar Program Merdeka Berhasanah, BNI Syariah Catat Realisasi Pembiayaan Rp 225 Miliar di HUT RI-74

Mon, 19 Aug 2019 - Realisasi pre approval untuk program Merdeka Berhasanah tahun 2019 melebihi target yaitu Rp 225 miliar dari 604 nasabah.

Amartha Gaet Bank Permata Tingkatkan Keamanan Transaksi

Mon, 12 Aug 2019 - Bank Permata menyediakan rekening dana lender bagi pemberi pinjaman di aplikasi Amartha.

Pasar Modal Tumbuh Positif di Tengah Ketidakpastian Global

Mon, 12 Aug 2019 - Perlambatan ekonomi global ini masih akan mewarnai perkembangan ekonomi domestik dan juga tentunya kinerja pasar modal kita ke depan.

3 BUMN Sinergi Bangun Sarana Air Bersih di Ponpes Buntet

Mon, 05 Aug 2019 - Bantuan tersebut merupakan kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia, PT Wijaya Karya dan PT Perkebunan Nusantara II.

Jamkrindo Buka Akses UMKM Kepada Lembaga Keuangan

Sat, 03 Aug 2019 - Perum Jamkrindo terus berusaha meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan UMKM. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Volume Penjaminan Jamkrindo Capai Rp 102.88 Triliun

Wed, 31 Jul 2019 - Perusahaan terbesar bidang penjaminan tersebut mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp102,88 triliun yang naik 19,21 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp86,30 triliun.



Non Bank

Kian Mudah, Adira Perkenalkan Klaim #1JariBeres

Sepanjang tahun 2019, Adira Insurance telah menerima 4.

Kredivo Luncurkan Inovasi Terbaru

Melalui aplikasi ini, pengguna bisa memilih opsi cicila

Adira Insurance Buka Kantor Perwakilan di Pusat Perbelanjaan

Keberadaan kantor representatif Adira Insurance ingin m

Gandeng Ralali.com, ASM Maksimalkan E Commerce

Secara korporasi, kerjasama dengan Ralali.com ini juga

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi