Governance, Risk Management & Compliance

Laporan Keuangan Bermasalah,Garuda Didenda 100 Juta

Jumat 28 Juni 2019 23:42:0

Terbukt melakukan pelanggaran dalam buku laporan keuangannya, Garuda Indonesia dijatuhi sanksi denda sebesar Rp100 juta .

 JAKARTA, Stabilitas--PT Garuda Indonesia Tbk dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membayar denda sebesar Rp100 juta.. OJK menemukan dua fakta terkait penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) per 31 Desember 2018, yaitu kerugian yang dicatatkan sebagai laba serta Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. periode tahun 2018 tidak ditandangani oleh dua orang Komisaris perusahaan, dan hal itu tidak dimuat ataupun dijelaskan alasannya. 

Hal ini disampaikan oleh Deputi Komisioner Pasar Modal OJK Fakhri Hilmi dalam konferensi pers terkait Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. pada Jumat, (28/06/2016). 

"Ada dua fakta. Pertama, Perseroan mengakui pendapatan terkait kerjasama antara Grup Garuda Indonesia Persero dengan PT Mahata Aero Teknologi atau Mahata atas biaya yang wajib dibayarkan oleh Mahata setelah penandatanganan perjanjian penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan atau inflight connectivity serta inflight entertainment. Sehingga, dari pengakuan pendapatan tersebut dengan nilai USD239 juta atau Rp3,5 triliun berdampak pada laporan rugi-laba Perseroan, dimana Perseroan akhirnya mencatatkan kerugian. Selama ini kerugiannya sebenarnya USD213 juta di tahun 2017 berubah menjadi laba USD5 juta di tahun 2018. Kedua, kita menemukan Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode tahun 2018 tidak ditandangani oleh dua orang Komisaris perusahaan, yaitu atas nama saudara Chairul Tanjung dan saudara Dony Oskaria. Namun demikian, tidak ditandatanganinya Laporan Tahunan ini tidak dimuat dalam penjelasan Laporan Tahunan dan tidak dijelaskan alasannya sehingga itu melanggar aturan dari Bapepam dan OJK," jelas Fakhri. 

Deputi Komisioner Pasar Modal OJK menjelaskan, Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. periode tahun 2018 tidak sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) jis. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.

Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia Tbk. diperintahkan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (public expose) paling lambat 14 hari setelah ditetapkan surat sanksi. 

Selain itu, PT Garuda Indonesia Tbk. juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 juta atas pelanggaran peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sanksi juga diberikan kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia Tbk. berupa sanksi administratif denda sebesar masing-masing Rp100 juta atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. 

Denda tanggung renteng sebesar Rp100 juta juga dikenakan kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk. yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk. tahun 2018 karena melanggar Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt Direktur Utama Garuda

Fri, 06 Dec 2019 - Sebelum menjadi Plt, Fuad merupakan Direktur Keuangan Garuda Indonesia.

BNI Syariah Raih Penghargaan Pariwara Tidak Langsung Terbaik

Fri, 06 Dec 2019 - Pariwara tidak langsung adalah iklan yang mengandung unsur promosi produk dan layanan jasa keuangan yang publikasinya dilakukan oleh pihak ketiga.

Kemenkeu Sampaikan Perkembangan Temuan Moge di Dalam Pesawat Garuda

Thu, 05 Dec 2019 - Selain penemuan 18 boks itu, Bea Cukai Soekarno Hatta tidak menemukan pelanggaran kepabeanan di bagian kabin dan penumpang pesawat.

PTPN X Sabet Tiga Penghargaan dalam Top Digital Award 2019

Mon, 02 Dec 2019 - PTPN IX selaku salah satu anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) selalu memperbaiki kinerjanya setiap tahun.

Strategi IKNB Hadapi Tantangan Berat Tahun Depan

Thu, 28 Nov 2019 - Begitu juga dengan asuransi. Unit link diprediksi akan tetap mendominasi. Seperti pada tahun sebelumnya, menguasai pasar hingga 47 persen dari total premi asuransi jiwa.

BNI Syariah Gelar Akad Massal Pembiayaan Mikro ke 100 Petani di Dompu

Wed, 27 Nov 2019 - Pembiayaan mikro ke petani jagung bertujuan memperkenalkan program investasi usaha tani BNI Syariah melalui sistem bagi hasil yang adil dan menguntungkan



Non Bank

Strategi IKNB Hadapi Tantangan Berat Tahun Depan

Begitu juga dengan asuransi. Unit link diprediksi akan

Aset CNAF Tembus Rp3,3 Triliun pada Sembilan Bulan Pertama 2019

Penyaluran pembiayaan CNAF sebesar Rp2,45 triliun per 3

Allianz Indonesia Lakukan Berbagai Automasi Digital

Hal ini merupakan langkah Allianz Indonesia untuk mempe

CIMB Niaga dan BPJPH Sinergi Dukung Industri Halal

Kerja sama CIMB Niaga melalui Unit Usaha Syariah (UUS)

Portofolio

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Unilever Raup Laba Rp21,5Triliun

Penjualan di pasar domestik mendominasi pendapatan bers

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi