Governance, Risk Management & Compliance

LBH Sayangkan Cara OJK Tangani Masalah Fintech Nakal

Senin 4 Februari 2019 23:43:0

LBH menyampaikan kekecewaan kepada OJK dalam penyelesaian kasus fintech nakal. LBH juga menyoroti kinerja OJK yang dinilai hanya melindungi perusahaan fintech.

JAKARTA, Stabilitas-- Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Nikodemus Simamora menyampaikan kekecewaannya kepada OJK yang dinilai memberikan wewenang penanganan Fintech peer-to-peer lending (p2p) kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

"Kami bukannya sentimen kepada AFPI ya, tapi kami melihat ini adalah wewenang OJK, kenapa jadi AFPI? Kan otoritas itu diberikan oleh UU kepada OJK,"kata Nelson seusai mengisi diskusi di Gedung LBH Jakarta, Senin (4/2/2019).

Sebelumnya, menurut Nelson, pihaknya telah melayangkan surat undangan kepada OJK untuk serta menanyakan detail data yang dibutuhkan OJK serta mekanisme penyelesaian pada 10 Januari 2018 an belum ditanggapi oleh pihak OJK.

"Bukannya kita tidak mau menyelesaikan. Ini lembaga juga tidak jelas. Di media bilang bukan kewenangan tapi pas pertemuan minta data,"ujarnya.

Tak hanuya mengkritisi kinerja OJK, Nelson juga meyoroti sikap OJK yang dinilai cenderung lebih banyak mengurusi fintech ang terdaftar di OJK. Menurutnya, OJK juga seharusnya berpihak dan memberikan perlindungan kepada korban fintech nakal yang merugikan nasabah.

"Sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK bertanggung jawab terhadap seluruh layanan jasa keuangan. Namun OJK tidak dapat menegaskan keseragaman sikap ke seluruh penyelenggara aplikasi pinjaman online,"pungkasnya.

 

 

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Wed, 26 Jun 2019 - Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) Tanamduit hampir Rp150 miliar dari 90.000 nasabah pada pertengahan Juni 2019. Capaian tersebut tumbuh cukup pesat dibandingkan akhir tahun lalu yang masih Rp90 miliar, atau meningkat sekitar 66,67 per

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Fri, 17 May 2019 - Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech yang lolos kajian evaluasi menyeluruh oleh OJK.

Kemenkop Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Thu, 16 May 2019 - Dinilai mampu menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, Kemenkop dan UKM siap belajar dari OJK dan Bank Dunia.

OJK Cabut Izin BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Wed, 15 May 2019 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.

OJK Perkuas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis TI

Tue, 14 May 2019 - Pengembangan aplikasi OBOX dilakukan melalui dua fase. Fase pertama kepada 10 bank pilot project dan fase kedua kepada 104 bank umum secara bertahap hingga akhir Desember 2019

Amartha Klaim Telah Bawa Mitra Keluar Dari Garis Kemiskinan

Tue, 30 Apr 2019 - Dalam 2 tahun terakhir, jumlah perempuan mitra Amartha yang dibawah garis kemiskinan, berkurang 22 persen



Non Bank

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

DJP, DJBC dan DJA Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengo

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III Kementerian Keuangan

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenke

Kantongi Izin BI, Cashlez Siap Lebarkan Sayap

Setelah sebulan mengajukan izin beroperasi 2 tahun yang

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi