Governance, Risk Management & Compliance

LPPI Gelar Seminar Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Selasa 9 Juni 2015 1:20:0

Seperti diketahui, pada November 2014 aturan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola termuat dalam POJK No. 17 dan No. 18 telah dirilis dalam bentuk POJK.

Jakarta - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Rabu 10 Juni 2015 menyelenggarakan Seminar Sehari : Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan di Kalimantan Room Shangri-La Hotel.

Ada dua tujuan seminar ini dilaksanakan : Pertama, memberikan pemahaman kepada jajaran manajemen tentang langkah-langkah mengimplementasikan aturan mengenai manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; dan Kedua, berbagi informasi dan pengalaman dalam implementasi manajemen risiko dan tata kelola yang terintegrasi di beberapa perusahaan jasa keuangan yang menjadi entitas utama dan non-entitas utama.

Rencananya, Anggota Dewan Komisioner OJK, Nelson Tampubolon akan menyampaikan keynote speech, diikuti beberapa praktisi industri jasa keuangan, baik dari BUMN maupun Swasta akan turut urun pendapat sebagai pembicara pada acara tersebut. Antara lain Direktur Bank Mandiri Ogi Prastomiyono, Direktur Bank Mega Indivara Erni, Direktur Bank BNI Rico Rizal Budidarmo, Direktur Utama BNI Life Insurance Budi T.A. Tampubolon. Tampil juga dari pengamat perbankan Aviliani dan Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono akan turut mempertajam dan memperdalam mengenai tema yang sangat penting ini.

Seperti diketahui, pada November 2014 aturan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola termuat dalam POJK No. 17 dan No. 18 telah dirilis dalam bentuk POJK. Menurut Direktur Utama LPPI Hartadi A. Sarwono, regulasi yang dikeluarkan OJK mengenai Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sudah sangat tepat. ”Tidak hanya waktu, momentumnya pun sangat pas,” ucap Hartadi.

Ia melanjutkan, pengelola konglomerasi diharapkan tidak hanya fokus mengembangkan bisnisnya agar bisnisnya terus beranak-pinak, namun mereka juga harus paham cara mengelola bisnis yang benar. “Salah satu indikator dari pengeolalaan bisnis yang benar adalah dengan menjadikan manajemen risiko dan tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses bisnisnya,” ucapnya.

Dalam beberapa tahun terakhir memang pertumbuhan konglomerasi di Indonesia seperti jamur di musim hujan, baik perusahaan yang menjadi bagian dari perusahaan  domestik atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan asing. Pada satu sisi, kenyataan tersebut menimbulkan rasa optimis dan bangga, ternyata Indonesia masih menjadi lahan subur untuk mendulang keuntungan. Ini juga bisa menjadi indikator, kondisi ekonomi dalam negeri masih tumbuh sehat.

Namun pada sisi lain, fakta tersebut sekaligus menjadi alarm buat regulator, membiarkan pertumbuhan konglomerasi tanpa arah dan pengawasan itu sama saja dengan mengundang risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah mengidentifikasi ada 32 konglomerasi keuangan yang menguasai total aset industri keuangan nasional lebih dari 60 persen, yang mayoritas entitas utamanya adalah bank. OJK tentu sangat mengetahui risiko dibalik pertumbuhan konglomerasi saat ini.

Sebagai otoritas pengawasan lembaga jasa keuangan tertinggi, ada tiga hal yang menjadi fokus penilaian OJK pada konglomerasi keuangan; kecukupan modal dan likuiditas, kemudian kualitas penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Rachmat Saleh, Mantan Gubernur BI, Wafat di Usia 87 Tahun

Mon, 12 Feb 2018 - Almarhum Rachmat Saleh dikenal jujur, tegas dan berdisiplin tinggi. Almarhum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, dari tahun 1973 hingga 1983, dan menjadi Menteri Perdagangan, dari tahun 1983-1988.

Wimboh ke OJK, Mandiri Tunjuk Hartadi Sarwono Jadi Komisaris Utama

Tue, 22 Aug 2017 - "Hadirnya pak Hartadi kami harapkan dapat memperkuat jajaran komisaris Bank Mandiri dan tentunya bisa memberikan nilai tambah bagi kepengurusan perushaan ke depan..."

OJK Akan Terbitkan Peraturan Konglomerasi

Mon, 12 Jun 2017 - OJK akan melengkapi dan memperkuat kebijakan pengawasan terintegrasi, mengembangkan sistem dan metodologi pengawasan, terintegrasi, dan memperkuat implementasi pengawasan terintegrasi.

Awasi Konglomerasi, OJK Susun Rencana Penguatan IKNB

Fri, 17 Feb 2017 - Saat ini konglomerasi telah menguasai tiga perempat pangsa pasar di Indonesia, secara khusus OJK menyusun rencana tahun 2017 dalam rangka menguatkan Industri Keuangan Non Bank

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

Mon, 05 Dec 2016 - "Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp 100 triliun sekian persennya dikelola syariah jadi di semua, bukan hanya proyek infrastruktur..."

Bank Qatar dan LPPI Bahas Kerja Sama Perbankan Syariah

Fri, 29 Apr 2016 - Dalam kunjungan ke Qatar, Delegasi LPPI bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) QIIB, Abdulbasit Al-Shaibei dan Group CEO Masraf Al-Rayyan Bank, Adel Mustafawi.



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi