Governance, Risk Management & Compliance

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Jumat 3 April 2020 10:32:0

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Perppu sebagai langkah antisipatif menghadapi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan akibat pandemi COVID-19

JAKARTA, Stabilitas--  Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 1 April 2020 melalui video conference, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyampaikan dukungannya terhadap penerbitan Perppu ini sebagai langkah antisipatif Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

"Perppu tersebut memberikan beberapa kewenangan tambahan bagi LPS dalam menjalankan fungsinya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan,"ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Kewenangan tersebut antara lain penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan dengan besaran nilai tertentu yang dijamin sebagaimana akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

LPS juga diberi kewenangan untuk melakukan persiapan lebih awal bersama OJK untuk penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Otoritas penjamin ini juga diberi wewenang dalam pemilihan metode resolusi Bank selain Bank Sistemik yang tidak hanya mempertimbangkan biaya yang paling rendah (least cost test).

LPS juga berhak untuk memperluasan sumber pendanaan untuk penanganan bank gagaldalam hal diperkirakan LPS akan mengalami kesulitan likuiditas melalui penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan/atau pinjaman kepada Pemerintah.

Selain itu, dalam rangka mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Perpujuga membuka ruang bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan program penjaminan di luar penjaminan simpanan oleh LPS yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

"Perpu ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan Otoritas terkait termasuk LPS untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,"pungkasnya.

LPEI Akan Terus Kucurkan Pembiayaan

Thu, 16 Jul 2020 - Penyaluran pembiayaan untuk ekspor tersebut akan secara selektif diberikan kepada sektor usaha debitur yang terdampak

Menko Airlangga Beberkan Kiat Pemerintah Percepat PEN

Wed, 15 Jul 2020 - Pemerintah, ujar Menko Airlangga, meyakini bahwa digitalisasi dari berbagai proses bisnis yang digabungkan dengan industrialisasi pada beberapa sektor merupakan prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif dan seimbang.

Maybank Serahkan Masker Tanda Kasih kepada ASEAN

Tue, 14 Jul 2020 - Masker-masker ini terbuat dari katun murni dan sutera bukan dibuat mesin, melainkan hasil rajutan sekitar 250 penenun wanita terampil di Provinsi Takeo, Kamboja.

Bantu Penanganan Covid, CItiBank Beri Bantuan Rp2 Miliar

Tue, 14 Jul 2020 - Bantuan tersebut akan disalurkan melalui HOPE worldwide Indonesia ke beberapa wilayah di Indonesia yaitu, Jakarta, Tangerang, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan dan Denpasar.

Bertahan di Tengah Pandemi, Perbankan Wajib Perkuat Permodalan

Thu, 09 Jul 2020 - Posisi modal (capital) menjadi kunci yang sangat penting di tengah kondisi tekanan krisis yang hingga kini belum juga terukur bakal terjadi sampai kapan.

Bank Mandiri Fokus Garap Sektor Pendukung Padat Karya dan Ketahanan Pangan

Thu, 09 Jul 2020 - Bank Mandiri telah menyiapkan rencana penyaluran kredit (pipeline) secara sektoral dengan fokus pada usaha-usaha yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan ketahanan pangan.



Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi