Governance, Risk Management & Compliance

LPS Umumkan Pembayaran Tahap 3 Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu

Rabu 22 Mei 2019 12:59:0

LPS mengumumkan pembayaran tahap 3 dilakukan kepada 1014 nasabah serta mengingatkan nasabah untuk waspada kepada provokasi yang ditimbulkan pihak yang tidak tidakbertanggungjawab.

BENGKULU, Stabilitas-- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali mengumumkan pembayaran dana simpanan nasabah BPRS Safir Bengkulu yang merupakan pembayaran Tahap 3. Sebelumnya, bank ini telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 30 Januari 2019 lalu.

Sejak itu, LPS mengambil alih penanganan BPRS Safir sekaligus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data untuk pembayaran klaim dana nasabah serta likuidasi aset bank.

"Sebelumnya, LPS telah melakukan pembayaran dalam 2 tahap, yaitu Tahap 1 yang diumumkan pada 18 Februari 2019 dan pembayaran Tahap 2, 27 Maret 2019,"kata Samsu Adi Nugroho, Sekretaris LPS.

Samsu menjelaskan, dalam kedua tahap pembayaran tersebut, LPS telah mengumumkan 37.832 nasabah dengan total nilai simpanan Rp 11,38 miliar yang dinyatakan layak bayar dan dapat mencairkan dananya di bank pembayar.

Pada pembayaran Tahap 3 ini, LPS mengumumkan 1.014 nasabah tabungan dan deposito dengan total nilai simpanan Rp 84,02 miliar yang layak bayar. Nasabah BPRS Safir Bengkulu dapat melihat daftar nasabah untuk pembayaran Tahap 3 ini di Kantor Pusat BPRS Safir Bengkulu, kantor cabang Manna, kantor cabang Ketahun, dan kantor cabang Curup.

Nasabah yang masuk dalam pembayaran Tahap 3 ini dapat menyiapkan persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan atau bilyet deposito).

"Nasabah mendapat pengesahan dari Tim Likuidasi LPS yang ada di kantor BPRS Safir Bengkulu kemudian melakukan proses pencairan di bank pembayar yang ditunjuk LPS, yaitu BRI Cabang Bengkulu, BRI Cabang Manna, BRI Cabang Curup, dan BRI Capem Ketahun,"imbuhnya.

Samsu melanjutkan, nasabah tidak perlu tergesa-gesa dalam mencairkan dana simpanannya karena masih akan dilayani pencairannya hingga 5 tahun ke depan sejak bank dicabut izin usahanya (29 Januari 2024). Demi keamanan dan kenyamanan, nasabah yang akan mencairkan dananya juga dihimbau untuk menghindari pencairan dalam bentuk uang tunai. Dana dapat dipindahkan melalui transfer atau pembukaan rekening di Bank Pembayar.

"Bagi nasabah yang belum masuk hingga pembayaran Tahap 3 ini, dapat menunggu untuk pembayaran tahap berikutnya,"imbuhnya.

Samsu juga meminta kepada nasabah untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, sehingga penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Nasabah dapat menyampaikan informasi atau pertanyaan melalui whatsapp melalui nomer 0823-7788-4133.

LPS Likuidasi BPR Legian

Fri, 21 Jun 2019 - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan proses likuidasi klaim nasabah

Manfaatkan Data Kependudukan, LPS Gandeng Kemendagri

Thu, 16 May 2019 - Kerja sama ini bertujuan memaksimalkan tugas LPS dalam menangani bank bermasalah.

Ditutup OJK, LPS Siapkan Proses Likuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa

Wed, 15 May 2019 - Lembaga Penjaminan SImpanan akan melakukan tugasnya dalam melikuidasi BPR Yotefa yang telah dicabut ijin usahanya oleh OJK.

Januari Hingga April LPS Tutup 3 Bank

Mon, 13 May 2019 - LPS melaporkan selama tahun 2019 telah menutup 3 BPR. Dengan demikian, LPS tercatat telah melakukan likuidasi terhadap 95 bank, 1 di antaranya merupakan Bank umum.

LPS Putuskan Pertahankan Suku Bunga Penjaminan

Mon, 13 May 2019 - Keputusan mempertahankan suku bunga penjaminan ini diambil dengan mempertimbangkan tren suku bunga yang melandai, kondisi likuiditas yang membaik serta stabilitas sistem keuangan yang berada dalam kondisi stabil.



Non Bank

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

DJP, DJBC dan DJA Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengo

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III Kementerian Keuangan

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenke

Kantongi Izin BI, Cashlez Siap Lebarkan Sayap

Setelah sebulan mengajukan izin beroperasi 2 tahun yang

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi