Governance, Risk Management & Compliance

Manfaatkan Data Kependudukan, LPS Gandeng Kemendagri

Kamis 16 Mei 2019 23:14:0

Kerja sama ini bertujuan memaksimalkan tugas LPS dalam menangani bank bermasalah.

JAKARTA, Stabilitas - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani perjanjian kerjasama serta sosialisasi pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung tugas dan fungsi LPS dalam penanganan bank gagal.

"Kerjasama ini sangat penting bagi LPS untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU LPS khususnya terkait dengan penuntasan permasalahan terkait administratif maupun hukum yang terjadi pada saat LPS menangani bank gagal maupun pada saat LPS melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)," ujar Danu Febrianto Direktur Eksekutif SDM & Administrasi LPS seusai menandatangani perjanjian kerja sama di Kantor LPS, Kamis, (16/2019).

Menurut Danu, melalui kesepakatan bersama tersebut, proses penanganan bank oleh LPS dapat berjalan lebih optimal, antara lain penyelesaian pembayaran simpanan, proses penagihan, serta pencairan aset.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Dirjen Dukcapil beserta jajarannya yang selama ini telah banyak membantu LPS dalam menyediakan data dan informasi kependudukan. Kami berharap kerjasama ini dapat bermanfaat bagi kedua pihak, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutup Danu Febrianto.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Danu Febrianto dan Gunawan, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data & Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

LPS Likuidasi BPR Legian

Fri, 21 Jun 2019 - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan proses likuidasi klaim nasabah

LPS Umumkan Pembayaran Tahap 3 Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu

Wed, 22 May 2019 - LPS mengumumkan pembayaran tahap 3 dilakukan kepada 1014 nasabah serta mengingatkan nasabah untuk waspada kepada provokasi yang ditimbulkan pihak yang tidak tidakbertanggungjawab.

Ditutup OJK, LPS Siapkan Proses Likuidasi PT BPRS Muamalat Yotefa

Wed, 15 May 2019 - Lembaga Penjaminan SImpanan akan melakukan tugasnya dalam melikuidasi BPR Yotefa yang telah dicabut ijin usahanya oleh OJK.

Januari Hingga April LPS Tutup 3 Bank

Mon, 13 May 2019 - LPS melaporkan selama tahun 2019 telah menutup 3 BPR. Dengan demikian, LPS tercatat telah melakukan likuidasi terhadap 95 bank, 1 di antaranya merupakan Bank umum.

LPS Putuskan Pertahankan Suku Bunga Penjaminan

Mon, 13 May 2019 - Keputusan mempertahankan suku bunga penjaminan ini diambil dengan mempertimbangkan tren suku bunga yang melandai, kondisi likuiditas yang membaik serta stabilitas sistem keuangan yang berada dalam kondisi stabil.



Non Bank

Tanamduit Targetkan Dana Kelolaan Rp 1 Triliun

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) T

DJP, DJBC dan DJA Kolaborasi Optimalkan Kesadaran Bayar Pajak

Kolaborasi ini memunculkan beberapa program untuk mengo

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III Kementerian Keuangan

Menkeu juga mengingatkan kepada para pejabat di Kemenke

Kantongi Izin BI, Cashlez Siap Lebarkan Sayap

Setelah sebulan mengajukan izin beroperasi 2 tahun yang

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi