Governance, Risk Management & Compliance

Mau Tahu Filosofi PNBP? Ini Penjelasannya

Selasa 30 Januari 2018 21:37:0

“Kita semua memahami bahwa PNBP itu adalah suatu definisi yang begitu luas. Yaitu penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari perpajakan. Itu semuanya by definition adalah PNBP. Dari sisi filosofis, PNBP berbeda dengan perpajakan...”

JAKARTA, Stabilitas -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan rancangan kebijakan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di depan Komisi XI DPR-RI pada Rapat Kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Komisi XI DPR-RI tentang Penjelasan RUU PNBP dan penjelasan Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Gedung Nusantara I, Komplek MPR-DPR, Jakarta, Selasa (23/01).

Menkeu menjelaskan bahwa rancangan kebijakan ini merupakan bentuk upaya penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya. "Ini bukanlah suatu inisiatif RUU baru tapi merupakan revisi dari Undang-Undang Tahun 97 Nomor 20. Kita semua memahami bahwa PNBP itu adalah suatu definisi yang begitu luas. Yaitu penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari perpajakan. Itu semuanya by definition adalah PNBP. Dari sisi filosofis, PNBP berbeda dengan perpajakan terutama berdasarkan sumber penerimaan," jelas Menkeu pada awal rapat kerja.

Lebih lanjut, ia juga memaparkan klasifikasi dari PNBP yang berbeda dari penerimaan pajak. “Ini memang suatu klasifikasi yang sangat berbeda-beda dan oleh karena itu untuk memasukkan didalam undang-undang kita akan melihat filosofinya mungkin agak berbeda berdasarkan sumber dari penerimaan negara bukan pajak. Tidak sama seperti pajak yang mungkin satu homogen, yaitu kewajiban warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayarkan perpajakan, PNBP itu seluruh yang berhubungan dengan penerimaan yang bukan perpajakan,” tambahnya.

PNBP setidaknya bersumber dari empat kelompok sumber penerimaan yang berbeda yaitu PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan langsung dari negara yang diterima oleh pihak pengguna jasa tersebut, dan pengelolaan barang milik negara.

“Di dalam kontek yang sudah kita kelola, sumber dari penerimaan PNBP itu ada yang berasal dari sumber daya alam kita, ada yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, ada dari pelayanan Negara yang kemudian memberikan charge atau harga untuk bisa memberikan service delivery yang baik. Dan ini merupakan tiga kelompok yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, masingh-masing memiliki prinsip yang berbeda-beda,” jelasnya.

“Dari sisi filosofis, PNBP yang berasal dari sumber daya alam adalah bahwa negara menguasai sumber daya alam. Dan oleh karena itu segala sesuatu untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, maka negara memiliki hak untuk mendapatkannya. Dalam hal penguasaan sumber daya alam yang kemudian didelegasikan kepada unit usaha apakah BUMN atau swasta harus berprinsip untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam itu untuk masyarakat dan tentu dari sisi kelestarian dan keberlanjutannya,” kata Menkeu.

“Sedangkan untuk PNBP yang berasal dari pengelolaan barang milik negara, maka landasan filosofisnya adalah bagaimana barang milik negara ini dapat dioptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran rakyat. Kita telah menggunakannya dengan filosofinya the best and the highest used. Didalam rangka kita menggunakan barang milik negara seoptimal dan seproduktif mungkin,” tegasnya.

Dari sisi kekayaan Negara yang dipisahkan, maka pemerintah berhak untuk memperoleh dividen. Adapun dari sisi jasa langsung maka harus berprinsip pada peningkatan kualitas service yang diberikan dan bukan pada mencari keuntungan. “Sedangkan untuk PNBP yangberasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk BUMN, maka penerimaan negara dalam bentuk bukan pajak ini adalah dalam bentuk dividen. kita sebagai shareholder dari BUMN itu memiliki hak untuk mendapatkan penerimaan pembagian keuntungan dan tentu juga didalam rangka untuk pengambilan bagi laba maupun keputusan apabila bagi laba itu dikembalikan dalam bentuk retained earning untuk penguatan BUMN yang bersangkutan,” kata Menkeu menjelaskan bentuk PNBP yang ketiga.

“Sedangkan klasifikasi keempat dari PNBP adalah yang merupakan service charged, atau dalam hal itu pemungutan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan namun untuk memperbaiki kualitas layanan itu sendiri,” pungkasnya.

Green Sukuk, Instrumen Investasi Untuk Membangun Lingkungan Hidup

Tue, 09 Oct 2018 - Green Sukuk merupakan cara baik untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang berkaitan dengan program lingkungan hidup. Tetapi, hambatan yang mungkin dihadapi adalah rendahnya bagi hasil (yield) yang ditawarkan oleh instrumen ini.

Menkeu: Jadi Tuan Rumah Annual Meeting IMF-WB, Indonesia Tidak Berutang Ke IMF

Mon, 08 Oct 2018 - Menkeu menjelaskan bahwa kegiatan yang diadakan dari tanggal 8 - 14 Oktober 2018 akan membahas perkembangan ekonomi dunia, terutama mengatasi perubahan kebijakan suatu negara yang dapat berdampak ke negara lain.

Bali Tetap Aman Untuk IMF-WBG Annual Meetings 2018

Sat, 23 Dec 2017 - "Gunung Agung radiusnya hanya sekitar10 km yang terpengaruh. Seharusnya seluruh pusat-pusat turisme di bali bisa menjadi tempat aktivitas yang aman dan jauh dari bahaya. Sehingga ini akan menimbulkan keyakinan..."

Anggaran 15 K/L Dipangkas, Ini Besarannya

Fri, 26 Aug 2016 - Penghematan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp64,7 triliun (di luar penghematan alamiah) ini dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi tidak tercapainya penerimaan perpajakan.

Menkeu Tunda Penyaluran DAU untuk 169 Daerah

Thu, 25 Aug 2016 - Menkeu menetapkan penundaan dilakukan terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp19.418.975.064.500,00.



Non Bank

OJK: Kemajuan Teknologi Finansial Perlu didukung SDM yang Handal.

Berdasarkan data World Bank, dari jumlah 157 negara, In

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

Portofolio

OJK Dorong Pertumbuhan Industri di Daerah Melalui Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perusahaan

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi