Governance, Risk Management & Compliance

Mendongkrak Ekonomi dengan Relaksasi

Kamis 6 Oktober 2016 12:5:0

Bagi perbankan, kebijakan pengampunan pajak menjadi berkah tersendiri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi kondisi global, dan setidaknya didominasi oleh perekonomian empat negara yaitu: China, Jepang, Amerika dan Zona Eropa. Dan keempatnya masih dalam kondisi limbung alias belum stabil. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai oleh banyak ekonom akan sulit untuk mencapai tingkat 5,2 persen seperti yang ditargetkan oleh Pemerintah.

Kendati demikian, Pemerintah, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah banyak melakukan langkahlangkah terobosan, antara lain dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menolong ekonomi.

Pemerintah telah meluncurkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi. Paket dimaksud diharapkan mampu memperbaiki iklim bisnis sehingga memudahkan para pengusaha dan perusahaan, serta investor untuk berbisnis. Sebelumnya juga ada Undang-Undang Tax Amnesty (TA) atau Pengampunan Pajak.

Bagi perbankan, kebijakan pengampunan pajak menjadi berkah tersendiri. Sebagian dana yang direpatriasi dari luar negeri masuk ke perbankan melalui berbagai instrumen, antara lain deposito berjangka. Bank Indonesia mencatat bahwa program TA bisa mendorong laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).
Langkah Pemerintah tersebut di atas, juga dibarengi dengan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yang telah lebih dulu meluncurkan program Inklusi keuangan
(Financial Inclusion), yakni program perluasan jangkauan layanan jasa keuangan pada masyarakat yang belum terjamah, antara lain melalui agen-agen, menggunakan telepon genggam, tanpa harus melalui kantor cabang (branchless banking).

Di samping itu, guna meningkatkan pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional, Bank Indonesia juga melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Dalam pertumbuhan kredit telah diterbitkan Kebijakan pelonggaran ketentuan kredit yang tertuang dalam PBI No 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti, dan Rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan persyaratan Uang Muka untuk Kredit dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini berlaku sejak 29 Agustus 2016 dan tidak berlaku untuk program pemerintah.

Melalui kebijakan ini bank dapat membiayai kredit perumahan rakyat (KPR) kepada debitur hingga 85 persen dari harga jual rumah yang dibiayai. Ketentuan ini meningkat 5 persen dibandingkan dengan aturan yang terkait LTV sebelumnya. Dengan demikian uang muka yang harus disetor debitur menjadi lebih ringan yaitu semula 20 persen, kini hanya 15 persen. Dari pelonggaran ini perbankan mampu meningkatkan pertumbuhan KPR sebesar 3,7 persen.

Dengan kombinasi kebijakan pelonggaran LTV, disertai dengan penurunan suku bunga pinjaman, diharapkan mampu mendorong laju penyaluran kredit perbankan yang melambat. Pertumbuhan kredit tahun ini kemungkinan masih akan tertahan oleh pelemahan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Hingga triwulan kedua angka pertumbuhan kredit baru mencapai 8 persen, masih jauh dari target 10-12 persen hingga akhir tahun ini.

Namun demikian, seiring dengan pelonggaran kebijakan yang mendorong pertumbuhan kredit tersebut, Bank Indonesia dan OJK tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Dalam aturan itu, bank yang dapat menyalurkan KPR harus memenuhi syarat, antara lain rasio kredit bermasalah dari total kredit (NPL), dan rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan (NPF) secara bersih (neto) harus kurang dari 5 persen. Persyaratan ini wajar, karena menilik angka NPL tertinggi perbankan per Juni 2016 berada di segmen kredit konstruksi (4,63 persen), diikuti KPR (2,67 persen) dan kredit jasa real estate (1,96 persen).

Yang masih perlu diwaspadai lagi adalah risiko likuiditas. LDR perbankan saat ini telah mencapai rasio ambang batas yang direkomendasikan regulator, yakni kisaran 92 persen, sehingga pertumbuhan kredit harus diiringi pula dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Supaya bank tidak terkena ketentuan disinsentif berupa tambahan Giro Wajib Minimum (GWM) LFR dari GWM minimal bank, maka bank harus menjaga LFR (Loan to Funding Ratio) di kisaran 78 persen- 92 persen. Bila terjadi LFR di luar kisaran tersebut, baik di bawah 78 persen maupun di atas 92 persen maka bank harus membayar biaya dana yang lebih tinggi karena ada tambahan disinsentif GWM LFR.

Peningkatan likuiditas bank juga diharapkan bisa diperoleh dari keberhasilan program TA. Hal ini telah dirasakan langsung oleh bank-bank persepsi yang ditunjuk menerima dana repatriasi dari luar negeri, maupun dana lain yang semula tidak tercatat di perbankan nasional. Walaupun masih belum sesuai dengan target, dana itu kini mulai mengalir masuk ke sistem keuangan nasional.

Dengan berbagai Undang-Undang, kebijakan pemerintah dan peraturan dari otoritas moneter serta OJK, diharapkan perekonomian nasional membaik dan mampu bertumbuh secara optimal sesuai yang ditargetkan. Namun demikian masing-masing Direktorat terkait dan bank pelaksana tetap harus membuat petunjuk pelaksanaan teknis yang mempu menterjemahkan UU, kebijakan, dan peraturan dimaksud, sehingga penerapannya bisa lebih efektif.



Non Bank

Bhinneka Life Kenalkan Asuransi pada Petani Tasikmalaya

“Dalam tiga tahun ke depan, kita akan memberikan eduk

Dorong Profesionalisme, AAJI Berharap 50% Agen Asuransi Jiwa Masuk MDRT

Kendati anggota MDRT Indonesia masih sekira 1 persen da

"The Gade Clean and Gold" Menukar Sampah menjadi Tabungan Emas

Masyarakat bisa menjual sampah dan hasil penjualannya b

PEFINDO Biro Kredit dan Trimegah Sekuritas Resmikan Perjanjian Keanggotaan

“Kami menyambut baik bergabungnya Trimegah Sekuritas

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi