Governance, Risk Management & Compliance

Mengembalikan khittah Amnesti Pajak

Kamis 6 Oktober 2016 16:26:0

Kebijakan pengampunan pajak yang mulai mengincar wajib pajak kecil di dalam negeri mendapat kritikan banyak pihak. Target program itu, sebagaimana tujuan awal seharusnya mengincar wajib pajak besar yang menyimpan dananya di luar negeri.

Mengingatkan tujuan awal kerap kali dilakukan untuk mengembalikan sebuah proses yang dinilai mulai melenceng. Untuk kasus Program Pengampunan Pajak yang dijalankan pemerintah sejak tiga bulan lalu, hal itu mungkin perlu secepatnya dilakukan.

Pada awalnya, kebijakan amnesti pajak bertujuan untuk menarik danadana kakap warga Indonesia yang disimpan di luar negeri, terutama dana-dana yang berasal dari praktik penghindaran pajak dan juga duit obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Akan tetapi belakangan, tujuan awal itu mulai bergeser ketika banyak wajib pajak kecil di dalam negeri mengeluh karena kantor pajak mulai mengincar mereka.

Menurut cerita seorang pengamat ekonomi, ada WP yang awalnya dipanggil ke Kantor Pajak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak namun diminta. Tampaknya mereka putus asa mengejar wajib pajak yang besar-besar yang menjadi tujuan utama. Kalau tidak putus asa kenapa ada pemotongan anggaran Rp137 triliun.

Bhima Yudhistira Adhinegara untuk ikut tax amnesty dan disuruh untuk mendaftar tax amnesty. Jelas wajib pajak itu bingung, karena aset-asetnya sudah terlebih dahulu dibayarkan pajaknya secara rutin namun akan disuruh membayar dana tebusan sebesar 2 persen dari nilainya. Hal tersebut langsung menimbulkan kehebohan di publik yang akhirnya memaksa pemerintah meresponsnya.

Tak kurang dari Presiden Joko Widodo sendiri yang turun tangan meredakan kegusaran masyarakat. Menurut Presiden, kebijakan tax amnesty sejak awal tetap ditujukan untuk wajib pajak besar. “Utamanya itu yang menaruh uang dalam jumlah besar di luar. Tetapi, memang bisa diikuti oleh yang lain, yang usaha menengah, usaha kecil,” kata Presiden Jokowi akhir Agustus lalu.

Jokowi juga menambahkan tax amnesty juga tidak bersifat wajib, sebaliknya mengikuti kebijakan tersebut menjadi hak untuk setiap wajib pajak. “Untuk nelayan, pensiunan, saya rasa sudahlah, gak perlu ikut kebijakan tax amnesty. Tidak usah menggunakan haknya,” kata dia.

Ihwal munculnya pergeseran target dari wajib pajak kakap ke wajib pajak teri tak terlepas dari kenyataan bahwa hasil kebijakan tax amnesty masih jauh panggang dari api. Sebagaimana diketahui, kebijakan tax amnesty, yang dimulai sejak Juli lalu, memasang target penerimaan sebesar Rp 165 triliun.

Namun, hingga awal September, penerimaan yang diperoleh masih jauh dari harapan, yakni Rp 3,88 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,4 persen dari target penerimaan.

Namun begitu, Presiden Jokowi tetap percaya diri target tersebut dapat dicapai. Ia membela diri dengan mengatakan data-data para pengusaha besar yang menyimpan dana di luar negeri atau mengemplang pajak sudah dia pegang untuk dijadikan acuan pelaksanaan tax amnesty.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara berkomentar bahwa langkah gebyah uyah pemerintah terkait pengampunan pajak tidak terlepas dari hasil minim yang diperoleh hingga jelang akhir periode pertama. Menurut dia, pemerintah tidak bisa menyembunyikan keputusasaannya soal hasil dari kebijakan tersebut selama tiga bulan ini.

“Tampaknya mereka putus asa mengejar wajib pajak yang besar-besar yang menjadi tujuan utama diluncurkannya UU Tax Amnesty. Kalau tidak putus asa kenapa ada pemotongan anggaran Rp137 triliun,” kata Bhima.

Beberapa saat setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani melakukan gebrakan efsiensi dengan memangkas anggaran sebesar Rp137 triliun. Hal itu dilakuakn karena penerimaan perpajakan diperkirakan mengalami shortfall (kekurangan) dalam APBN-P tahun ini sebesar Rp219 triliun karena pengaruh dari perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas.

Pesimisme akan hasil tax amnesty, meski tidak diungkapkan, tentu berpengaruh juga kepada kebijakan pemangkasan itu. Bahkan lanjut Bhima, selain Sri Mulyani, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah menunjukkan kepesimisan bahwa target pengampunan pajak akan tidak tercapai dengan menyebutnya “terlalu tinggi dan perlu direvisi.”

Menyangkut kasus munculnya wajib pajak kecil yang diminta ikut tax amnesty padahal sebelumnya hanya diundang untuk memperbaiki SPT, Bhima mengatakan hal itu disebabkan karena pemerintah gagal untuk menyosialisasikan kebijakan itu diinternal Kantor Pajak. “Kasus wajib pajak yang dipanggil kantor pajak untuk memperbaiki SPT dan malah disuruh daftar tax amnesty menjadi buktinya,” kata dia.

Sementara itu, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penerimaan dana tebusan dari program pengampunan pajak sebesar Rp 165 triliun terlalu optimistis. Bahkan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berani memprediksi realisasi dana tebusan tax amnesty hanya tercapai separo dari target hingga Maret 2017.

“Menurut keyakinan kami hanya Rp 50 triliun hingga Rp 80 triliun untuk uang tebusan,” kata dia. Pasalnya hingga awal September ini masih banyak pengusaha kelas kakap yang belum mengikuti Program Pengampunan Pajak ini, baik untuk deklarasi ataupun repatriasi. “Namun demikian, angka perkiraan penerimaan uang tebusan akan semakin bertambah seiring sosialisasi dan kemudahan prosedur yang dilakukan pemerintah. Satu minggu lagi saya perkirakan akan naik signifkan,” terang Haryadi.

Komentar itu seperti menggaungkan lagi pernyataan dari Wapres Jusuf Kalla yang sebelumnya sudah mengatakan bahwa target dalam kebijakan pengampunan pajak itu terlalu tinggi. “Yang keliru bukan tax amnesty, yang keliru penempatan target yang terlalu tinggi. Kalau saya ingin katakan keliru ya,” kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

JK menilai, ada beberapa faktor yang membuat perhitungan target tax amnesty menjadi sangat tinggi. Terutama data-data yang digunakan sebagai dasar
penghitungan dianggap tidak jelas. “Karena pemerintah sendiri yah awalnya yang berbeda lah. Saya tidak katakan keliru, yang berbeda kita hadapi hari ini ialah karena ketinggian targetnya,” imbuh JK.

Kritik OECD

Kebijakan yang sedang menjadi buah bibir di Tanah Air ini ternyata mendapat perhatian dari organisasi ekonomi dunia. Kebijakan pengampunan pajak yang akan memasuki tahap kedua, mendapatkan kritik dari ekonom OECD, Philip Kerfs. Seperti dikutip dari Bloomberg, jumlah tebusan dari kebijakan itu yang berkisar antara 2 sampai 10 persen dari nilai aset dianggap Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan itu terlalu rendah, karena semestinya tiga kali lipat dari jumlah itu.

“Perlakuan ini secara mendasar sepertinya lebih berpihak (kepada penghindar pajak yang diharapkan ikut tax amnesty) ketimbang perlakuan terhadap wajib pajak yang selama ini patuh dan sejak awal mengakui aset-asetnya,” kata pria yang menjadi Kepala Kerjasama Internasional Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD itu.

Menurut Kerfs, karena perlakuan yang istimewa terhadap para penghindar pajak itu, justru akan mengganggu kepatuhan wajib pajak lainnya. “Program pengabaian pajak ini tampaknya tak akan memberikan manfaat melebihi uang yang mereka (penghindar pajak) bayarkan, malah membawa risiko yang mengarah ke menipisnya pendapatan kotor yang dikumpulkan dan kemungkinan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan,” tambah Kerfs.

Tarif tertinggi tax amnesty yang akan diberlakukan menjelang akhir waktu pengampunan pajak 2017 mendatang adalah 10 persen, jumlah tebusan makin kecil jika penghindar pajak makin awal mengikuti program pengampunan pajak.

Bandingkan dengan pajak perusahaan sebesar 25 persen dan pajak pendapatan perseorangan tertinggi sebesar 30 persen yang dikenakan terhadap wajib pajak yang patuh sejak awal.

Karena itu, OECD berpendapat bahwa semestinya tarif penuh harus dikenakan kepada para penghindar pajak yang mengikuti program pengampunan, demi menjaga integritas sistem pajak para penghindar pajak tidak diperlakukan lebih istimewa ketimbang mereka yang sejak awal patuh. Kepatuhan orang Indonesia membayar pajak memang sangat rendah. Berpopulasi 225 juta orang, namun pada 2014 hanya sekitar 900 ribu orang yang melaporkan pembayaran pajak.

Kerfs mengungkapkan, program tax amnesty dijalankan Indonesia ketika sejumlah besar negara - termasuk Indonesia - menyatakan komitmen untuk mengadopsi standar aturan OECD untuk pelaporan pajak. Dengan komitmen itu, Indonesia akan bertukar informasi dengan yurisdiksi negara lain terkait pajak per 2018 mendatang. Sementara amnesti pajak di Indonesia sudah berakhir per Maret 2017 mendatang.



Non Bank

Amartha Salurkan Rp970M Dana Khusus Perempuan

Amartha, penyalur pinjaman khusus perempuan pelaku UMKM

Allianz Indonesia Ikuti Perkembangan Fintech Tingkatkan Penetrasi Asuransi

Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan fintech,

Ini Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Jiwa di 2019

Sebagai kontributor utama industri asuransi, tingkat pe

AIA Catat Pertumbuhan Dua Digit di 2018

AIA berhasil meningkatkan laba operasi setelah pajak me

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi