Governance, Risk Management & Compliance

Mengerem Risiko dengan Menurunkan Kredit

Sabtu 6 Agustus 2016 11:40:0

Pelemahan ekonomi kali ini kedua masalah itu tengah dihadapi oleh bank.

Di negara yang ekonominya masih bergantung pada sektor perbankan seperti Indonesia, setiap pelemahan pertumbuhan selalu diikuti kekhawatiran akan meningkatnya risiko kredit. Apalagi mulai 2014, pertumbuhan kredit selalu melorot dari tren selama ini, seiring juga dengan perlambatan ekonomi.

Padahal sejak tahun 2000 pertumbuhan kredit selalu berada di atas 20 persen. Pada 2014, pertumbuhan kredit mulai merosot, angkanya bahkan anjlok di 11,56 persen setahun kemudian angkanya makin rendah dan hanya tumbuh 10,12 persen. Tahun ini ketika banyak orang, termasuk pemerintah dan otoritas awalnya optimistis pertumbuhan kredit akan kembali ke track semula, pertumbuhan kredit diperkirakan akan anjlok lagi.

Bank Indonesia sendiri sudah menurunkan estimasi pertumbuhan kredit tahun ini menjadi 11 persen dari sebelumnya di atas 12 persen karena realisasi permintaan dan pasokan kredit yang rendah sejak awal tahun. “Kami lihat pertumbuhan yang rendah 8 persen (April 2016) kurang lebih akhir tahun ini sekitar 10-12 persen,” ujar Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pertumbuhan kredit perbankan pada April 2016 yang sebesar delapan persen, juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit pada Maret yang sebesar 8,7 persen. Dan pada triwulan kedua pertumbuhan kredit juga belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, mengingat pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak akan berbeda jauh dengan triwulan pertama.

Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, pertengahan Juli memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2016 adalah 4,94 persen. Angka ini di atas kuartal I-2016 yang sebesar 4,92 persen. “(Pertumbuhan ekonomi) 4,94 persen iya. Untuk satu tahunnya 5,04 persen,” kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/7).

Data BI menyebutkan bahwa sampai periode April 2016, pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai 8 persen. Sedangkan posisi (outstanding) kredit per akhir April 2016 sebesar Rp 4.006 triliun, tumbuh negatif dibandingkan akhir Desember 2015 yang senilai Rp 4.057 triliun.

Angka ini melambat jika dibandingkan dengan Maret 2016 yang sebesar 8,7 persen secara year of year (YoY). Tak hanya kredit, BI juga mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada April 2016 menurun menjadi 6,2 persen (YoY) dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,4 persen (YoY).

Pola ini tergolong tidak lazim karena pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan negatif biasanya hanya terjadi sampai bulan ketiga tahun berjalan. Namun, menurut Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Asmawi Syam, perlambatan kredit pada kuartal pertama memang menjadi tren yang biasa dari tahun ke tahun. “Memang kalau dari Januari, year to date tumbuhnya enggak tinggi, enggak sampai 1 persen, tapi kalau year on year kita masih tumbuh 18 persen, memang fenomena seperti itu,” papar Asmawi beberapa waktu lalu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai wajar perlambatan pertumbuhan kredit Indonesia secara year on year (YoY), lantaran ekonomi RI dinilai belum stabil. “Wajar kalau turun. Karena kan ekonomi kita masih belum bisa dikatakan membaik betul. Hanya saja, kita di ASEAN ini malah relatif yang oke,” papar Ketua Komisioner OJK Muliaman D. Hadad usai acara Warta Ekonomi Digital Innovation Award for Banking 2016 belum lama ini.

Dia menambahkan bila pertumbuhan ekonomi kembali bergairah, maka untuk penyaluran kredit perbankan juga akan semakin besar. “Karena ekonomi kita belum stabil, maka permintaan kredit melemah dan melambat,” sambung dia.

Namun Muliaman percaya, bahwa kebijakan BI untuk menstimulus pelonggaran aturan KPR yang dikeluarkan beberapa waktu lalu akan bisa mendorong pertumbuhan kredit lebih cepat. “Dari Loan To Value (LTV) uang muka (down payment) bisa bantu karena berikan kemudahan kredit kepada nasabah, bisa create demand,” ujarnya.

NPL Naik

Akan tetapi perlambatan ekonomi adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Perlambatan itu juga tak pelak juga membuat kredit bermasalah (NPL) naik. BI mencatat, hingga akhir Maret atau kuartal I-2016, rasio NPL perbankan Indonesia naik ke 2,8 persen (gross), dari akhir 2015 yang mencapai 2,7 persen. Kenaikan terjadi karena kondisi ekonomi melambat. Pada kuartal I-2016, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92 persen, melambat dari kuartal IV-2015 yang masih di atas 5 persen.

“Dari NPL gross dan nett ada suatu peningkatan. Salah satunya diakibatkan pertumbuhan PDB (ekonomi) yang relatif lambat dan ini suatu kebiasaan, sehingga dari sisi NPL mengalami pemburukan. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, NPL bakal ke sisi normal,” jelas Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Rijanto.

Malahan jika melihat tren sejak 2014, tren kenaikan NPL terus berlanjut. Menurut Pusat Data Analisis Stabilitas (PDAS), Selama Desember 2014 hingga April 2016, terdapat lima sektor dengan NPL terbesar dan memiliki tren peningkatan pada periode tersebut. Kelima sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi, pergudangan dan komunikasi serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya.

Dari lima sektor tersebut di atas, sektor sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor dengan peningkatan nilai NPL terbesar. Pada Desember 2014, NPL sektor tersebut sebesar 2,52 persen. Angkanya meningkat menjadi 5,15 persen pada April 2016. Sedangkan nilai rata-rata NPL nya adalah sebesar 3,62 persen persen. Sektor dengan rata-rata NPL tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,15 persen.

Meski begitu, secara total rasio NPL perbankan Indonesia masih aman karena jauh di bawah 5 persen. Apalagi, ujar Erwin, perbankan membuat pencadangan dan melakukan klasifikasi kredit. Sejumlah perbankan memang tertekan labanya di kuartal I-2016, karena harus membuat pencadangan akibat NPL yang naik, bank-bank besar seperti Bank Mandiri dan BCA tercatat mengalami kenaiakn NPL sepanjang kuartal I-2016.

Akan tetapi Erwin mengatakan, kondisi perbankan Indonesia sehat. Ini dapat dilihat dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berada di 21,8 persen. Senada, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan dengan NPL yang meningkat, perbankan akan cenderung berhati-hati memberikan kredit. Dikhawatirkan, kondisi ini akan membuat laju kredit tertahan, dan pertumbuhan ekonomi tak bisa melaju kencang.

Karena itu, BI akan melakukan koordinasi dengan OJK dan Menteri Keuangan, untuk terus menjaga kondisi ekonomi makro tetap stabil, dan likuiditas perbankan terjaga. Sehingga kredit bank bisa mengucur, dan mendorong ekonomi.

Melihat kondisi perekonomian dan risiko kredit yang meningkat, bank tentu sudah mulai ekstra waspada dan melakukan penyesuaian pada target kreditnya. Seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Sang Dirut, Kartika Wirjoatmodjo bahkan mengatakan tidak terlalu bernafsu memasang target pertumbuhan kredit tinggi akibat masih lemahnya penyaluran kredit perseroan pada kuartal pertama.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini penyaluran kredit Mandiri hanya tumbuh 8,7 persen atau lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. “Range OJK 12-14 persen memang masih masuk akal, tapi kalau untuk kami mungkin masih di range bawah itu,” kata Tiko.

Tiko optimistis penyaluran kredit Bank Mandiri baru akan mengalami kenaikkan signifkan pada kuartal ketiga nanti seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah. Intinya, ia meyakini pertumbuhan kredit tetap akan terjaga pada tahun ini meski dengan kecepatan yang lambat. “Kami duga di kuartal tiga akan lebih naik, karena ada dampak belanja pemerintah. Tahun lalu kan belanja pemerintah baru kencang di kuartal empat, tahun ini harusnya kuartal tiga lah,” kata Tiko.

Senada, Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Herry Sidharta juga optimistis kredit korporasi bakal meningkat di semester kedua ini. Tercatat pertumbuhan kredit korporasi BNI rata-rata mampu tumbuh 20 persen per tahun.

BNI memproyeksikan kenaikan target penyalurankredit korporasi sekitar 50% dari target awal. Sejak awal, BNI membidik penyalurankredit korporasi senilai Rp 196 triliun di tahun 2016. “Kalau kami mendapat tambahan dana dari tax amnesty, mungkin kredit korporasi bisa bertambah sekitar Rp 90 triliun. Tergantung likuiditas kami juga,” papar Herry. 


Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi