Governance, Risk Management & Compliance

Menghindari Risiko Lebih Dahsyat

Selasa 14 Februari 2012 19:35:55

Aturan pembatasan kepemilikan bank diperlukan oleh industri perbankan nasional. Hal itu demi menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan. Oleh : Yudi Rachman   Setiap tindakan, tak bisa tidak selalu diikuti oleh dampak gan

Aturan pembatasan kepemilikan bank diperlukan oleh industri perbankan nasional. Hal itu demi menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan.

Oleh : Yudi Rachman

 

Setiap tindakan, tak bisa tidak selalu diikuti oleh dampak ganda. Begitu juga kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan otoritas haruslah yang punya dampak positif lebih besar. atau paling tidak, kebijakan itu harus mampu menghindari risiko yang lebih dahsyat di masa depan. Otoritas seharusnya sudah mengerti hal itu. Begitu pula semestinya, saat mempertimbangkan aturan terkait pembatasan kepemilikan bank.

Rencana yang sudah mengemuka dan menjadi polemik sejak tahun lalu ibarat pekerjaan rumah Bank Indonesia yang tak kunjung selesai. Padahal niatan BI adalah mengatur kepemilikan bank dalam kerangka peningkatan tatakelola yang baik (good governance) di perbankan.

Artinya jika persoalan ini terus berlarut, maka bukan tidak mungkin masalah yang lebih besar yang menimpa industri perbankan akan terjadi. Malahan pejabat BI sempat menyiratkan bahwa kasus pembobolan dana nasabah yang kerap kali terjadi disebabkan pemegang saham di satu bank yang memiliki kekuasaan terlalu besar. “Tujuannya agar tak terjadi fraud, tidak ada pemilik bank yang membawa kabur dana nasabah,” kata Gubernur BI Darmin Nasution.

Sempat bergulir isu bahwa BI akan mengikuti langkah yang sudah diterapkan otoritas di negara lain yang tak membolehkan satu investor memiliki saham lebih dari 50 persen, terkecuali pemerintah. Pembatasan kepemilikan memang merupakan hal yang lazim, contohnya Filipina yang membatasi kepemilikan mencapai 35 persen.

Salah satu dampak yang tak ingin dilihat oleh bank sentral karena dominannya pihak investor adalah kemungkinan kegagalan bank. Sejarah membuktikan kepemilikan mayoritas tunggal menyebabkan kontrol terhadap pemegang saham menjadi lemah dan cenderung melahirkan praktik moral hazard. Contoh yang kerap terjadi pada saat menjelang krisis 1997/1998 meletup adalah pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Bank biasa menggelontorkan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok usahanya sendiri alias pengucuran kreditnya seperti masuk kantong kiri keluar kantong kanan.

Dan menurut bank sentral akan beda ceritanya jika bank tersebut dimiliki lebih dari satu pemilik, tiga atau lima pemilik yang memiliki saham berimbang. Jadi kalau ada pemegang saham yang bermain akal-akalan, ada pemegang saham lain yang menjadi pengawas.

Namun hingga berganti tahun, usulan pembatasan itu masih juga belum kelihatan bentuknya, meski BI kabarnya terus berkoordinasi dengan Komisi XI DPR dalam proses penggodokan peraturan tersebut.

Namun beberapa perkembangan sudah mulai terkuak, salah satunya adalah mengenai tingkatan peraturan. Komisi XI DPR RIRI memandang peraturan yang nanti dikeluarkan tidak cukup hanya dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) akan tetapi akan ada langkah lebih komprehensif. BI dan DPR tampaknya akan juga merevisi peraturan perundangan yang mengatur tentang kepemilikan tersebut, yakni merevisi PP Nomor 29 tahun 1999 dan Undang-Undang (UU) Bank Sentral yang mengatur tentang persentase kepemilikan.

Seperti diketahui, PP Nomor 29 tahun 1999 memperbolehkan individu/lembaga memiliki suatu bank hingga 99 persen. Aturan kepemilikan saham bank di Indonesia diakui sangatlah liberal, bahkan mungkin paling bebas di dunia. Investor asing melalui UU) No 10 Tahun 1998 dimungkinkan untuk memiliki saham perbankan hingga 99 persen. Di negara lain, hampir tidak ada kepemilikan saham bank seliberal Indonesia.

Sebagai perbandingan, tidak ada negara di dunia yang mengizinkan kepemilikan saham mayoritas di perbankan. Bahkan Amerika Serikat (AS), yang selama ini terkenal sangat liberal dalam perekonomiannya, ternyata sangat membatasi kepemilikan saham di perbankan. Di negeri Paman Sam, industri perbankan tetap diproteksi dan hanya diberi batas kepemilikan maksimum 10 persen. Sedangkan di Australia, kepemilikan saham perbankan dibatasi maksimum 15 persen. Semua menunjukkan gambaran bahwa regulasi perbankan Indonesia, khususnya tentang kepemilikan saham perbankan, mendesak untuk dikaji ulang.

BI sadar betul akan hal itu, makanya bank sentral terus mengupayakan adanya pembatasan kepemilikan dalam industri perbankan. “Tak peduli pihak itu asing, atau nasional. Di negara manapun di dunia ini, namanya kepemilikan di bank itu ada pembatasannya. Tidak boleh ada satu pihak, kecuali negara,” ujar Darmin.

Pasalnya kebebasan tersebut membuka peluang sangat besar terjadinya dominasi. Dominasi ini mengakibatkan satu pihak memiliki kekuasaan mutlak dan bertindak semaunya. Meskipun ada komisaris independen dan direktur kepatuhan, tapi mereka baru bertindak setelah kejadian.

Oleh karena itu Komisi XI menyambut baik peraturan kepemilikan individu atau lembaga atas bank dibatasi maksimal 50 persen sebagai upaya untuk mengurangi dominasi pihak terhadap satu bank. “Dengan peraturan ini dua orang minimal yang akan memiliki bank, dengan persentase maksimal 50-50. Ini mencegah adanya single majority,” kata Wakil Ketua Komisi IX Achsanul Kosasih.

Dampak Negatif

Sementara itu, ekonom Drajad Wibowo berpendapat peraturan mengenai kepemilikan saham mayoritas di perbankan memiliki juga dampak negatif yang perlu dicermati lebih jauh. Drajad mengatakan sisi negatifnya bisa memicu calon investor yang akan mengakuisisi bank-bank domestik jadi ragu bahkan mungkin mundur.

“Pihak asing yang sekarang menguasai bank dan investor pasar modal yang memegang saham bank bisa jantungan juga. Namun itu adalah harga yang murah dibanding dengan kerugian jangka panjang jika terlalu banyak bank dimiliki asing,” jelasnya.

Oleh sebab itu, menurut mantan peneliti Indef ini, BI harus cermat, hati-hati dan gradual dalam melaksanakan pembatasan kepemilikan saham mayoritas terutama untuk investor asing. “Karena, membalik sejarah itu memang sulit, selain bisa menimbulkan kepanikan di pasar modal jika tidak hati-hati,” jelas Dradjad.

Dradjad pun mengakui, saat ini saham mayoritas di perbankan memang sudah terlalu dikuasai asing. Hal tersebut membuat bank-bank yang tergolong “Top Ten” dikuasai pemilik asing.

Ekspansi asing di dunia perbankan menurut Drajad diakibatkan dua hal : Pertama, penjualan bank oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada pihak asing secara besar-besaran. Kedua, adalah kebijakan peningkatan modal minimum bank oleh BI. Ini membuat belasan bank menengah dan kecil menjadi sasaran akuisisi, dan masih banyak lagi yang diincar. “Tren ini perlu dikendalikan, dan dibalik. Karena memiliki saham mayoritas bank itu bukan hanya memiliki perusahaan bank, tapi hal tersebut juga berarti penguasaan terhadap jaringan nasabah dan jaringan bisnis. Termasuk juga penguasaan terhadap data-data mikro perusahaan hingga kepada biaya pokok produksi dan bahkan hingga data-data pribadi. Jadi menguasai bank itu sama saja dengan menguasai informasi yang sangat berharga dalam konteks intelijen ekonomi suatu negara,” jelas Dradjad panjang lebar.

PP Nomor 29 tahun 1999, kata dia mungkin pada saat itu dirasa masih relevan karena kondisinya dalam keadaan darurat. Namun kini, di saat situasi sudah membaik, di mana pertumbuhan ekonomi dan kinerja perbankan pun semakin kinclong, sepertinya sudah sewaktunya peraturan perlu ditinjau ulang alias direvisi.

Dalam menyongsong penyebaran kepemilikan saham, bank-bank perlu meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus. Jika kinerjanya mencorong, sahamnya akan laris manis dan tidak menjadi bulan-bulanan pemilik uang. Namun yang jauh lebih penting dari itu adalah, distribusi saham bank harus melindungi perbankan nasional. Jangan sampai keuntungan yang diperoleh di Indonesia justru tidak dinikmatai oleh masyarakat Indonesia karena dibawa lari pihak asing. SP

 



Non Bank

OJK Keluarkan Kebijakan Stimulus Lanjutan Bagi IKNB

Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran PAYDI Dan Kebi

Kredit Kuartal I CIMB Niaga Finance Tumbuh 52%

Kredit atau pembiayaan yang disalurkan CIMB Niaga Finan

Allianz Life Indonesia Perkenalkan Asuransi Jiwa Unit Link Terbaru

Sampai 2019 produk asuransi jiwa unitlink masih mendomi

Portofolio

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Mandiri Sekuritas Permudah Proses Pembukaan Rekening Efek

Mandiri Sekuritas mendorong masyarakat berinvestasi di

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi